Sarjana Ilmu Hukum, April 2017

Articles

• DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 02/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST DAN NOMOR 62/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST TERKAIT DENGAN UPAYA PENGEMBALIAN HASIL KEJAHATAN KORUPSI KEPADA NEGARA

  Firman Parenda Hasudungan Sitorus

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR SAKSI KORBAN (Ditinjau Dari Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban)

  Paulina Sinaga

• KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP SAKSI PELAKU SEBAGAI JUSTICE COLLABOLATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

  Gamaliel Ginting

• PERUBAHAN STATUS PERKAWINAN SEBAGAI PERISTIWA HUKUM YANG MEMPUNYAI AKIBAT HUKUM TERHADAP ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)

  Arthur Federico

• KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA TERKAIT HAK KONSUMEN UNTUK MENDAPATKAN ADVOKASI, PERLINDUNGAN, DAN UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERLINDUNGAN KONSUMEN SECARA PATUT (Analisis Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jamina

  Meita Debi Riyanti

• TANGGUNG JAWAB UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA KEGIATAN SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN (SPP) YANG BERSUMBER DARI DANA BERGULIR PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI (Studi di UPK Kecamatan Ngronggot K

  Ira Andriana

• EFEKTIVITAS PASAL 6 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA TEMPAT HIBURAN DALAM PENDAFTARAN CAFE (Studi di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi)

  Redyana Lutfianidha

• IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

  Putriana Kumaladewi Ningtyas

• KAJIAN YURIDIS MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN FRANCHISOR DAN FRANCHISEE MENURUT ASAS PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK WARALABA ALFAMART.

  Herlina Wulandari

• EKSISTENSI YURIDIS BADAN HUKUM YAYASAN YANG KEGIATANNYA SUDAH TIDAK ADA DITINJAU DARI PASAL 62 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

  Ruth Monica Bakara

• PENGATURAN PENGENAAN PAJAK IKLAN TERHADAP AKUN MEDIA SOSIAL

  Andi Marwah

• ANALISIS YURIDIS MAKNA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor: 292/Pid.Sus/2012/PN.Cbn, Putusan Nomor: 471/Pid.Sus/2013/PN.Slmn, Putusan Nomor: 232/Pid

  Violita Ariessaputri

• URGENSI PENGATURAN PENETAPAN PAJAK KARBON (CARBON TAX) DALAM UPAYA PENINGKATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DI INDONESIA

  Mutmainah Septiani

• HARMONISASI PENGATURAN BRANCHLESS BANKING ANTARA BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF STRUKTUR PERMODALAN BANK

  Aji Aribowo

• KEWENANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM PENYELESAIAN BANK GAGAL BERDAMPAK NON SISTEMIK (Studi di Lembaga Penjamin Simpanan Jakarta)

  Maria Sari Megaputri

• PENGATURAN TENTANG PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP PENYEDIA TRANSAKSI DOWNLOAD APLIKASI BERBASIS MOBILE SELULER DI INDONESIA

  Rista Choirun Nisaq

• IMPLIKASI YURIDIS PASAL 1 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS TERKAIT DENGAN PERSYARATAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

  Abyan Kunang

• ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP GURU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP MURID

  Ramadhanis Fauzul Imron

• PEMBATALAN HIBAH TANAH DAN BANGUNAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Analisis Putusan PN. Bandung Nomor 11/PDT.G/2013/PN. BDG)

  Anasthasia Audina Kustianto

• KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN SANKSI BAGI TEMPORARY INSIDER DI PASAR MODAL

  Sari Farroch Rizqiyati MT

• IMPLIKASI PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XII/2014 TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (Studi di Badan Arbitrase Nasional Insonesia Kantor Perwakilan Surabaya)

  Rifqani Nur Fauziah Hanif

• ALASAN PELAKU MELAKUKAN TINDAK PIDANA BALAP LIAR DAN TIDAK ADANYA PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA BALAP LIAR (Studi di Kabupaten Sidoarjo)

  Marta Dika Zainul Fuad

• PELAKSANAAN PASAL 44 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TERKAIT PEMBERIAN AKSES PERMODALAN OLEH PEMERINTAH KOTA MALANG KEPADA PENYANDANG DISABILITAS YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA

  Karina Jenik Firizki

• PELAKSANAAN KEWENANGAN DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLITAR DALAM PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA KAMPUNG WISATA EKOLOGIS PUSPA JAGAD

  A.M. Adelia Anesti Putri

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TUNA RUNGU DITINJAU DARI KECAKAPAN BERTINDAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH

  Ramadhanti Safirriani Firdaus

• URGENSI PENCANTUMAN KLAUSULA HILANGNYA TERTANGGUNG DALAM POLIS ASURANSI JIWA (Studi di PT Jiwasraya Cabang Lombok Timur)

  Teduh Alam Sasmita

• PENYELESAIAN MASALAH WANPRESTASI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM ATAS PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN KEPADA PIHAK LAIN (Studi Di Koperasi Simpan Pinjam Prima Sejahtera, Kabupaten Nganjuk)

  Fadhila Syifa Nurdyana

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TABUNGAN DALAM BERTRANSAKSI MELALUI PENERAPAN TEKNOLGI CHIP DAN PIN ONLINE 6 (ENAM) DIGIT UNTUK KARTU ATM (Studi di Pt.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Madiun)

  Assa Yuninta Mentari

• LEGALITAS FOREIGN FIGHTER DALAM KEANGGOTAN ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA / ISLAMIC STATE OF IRAQ AND LEVANT (ISIS/ISIL) BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

  M. Choirul Hidayat

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK JALANAN DALAM PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri)

  Rony Kurnianto

• ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PROTOCOL TO THE ASEAN CHARTER ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISMS 2010

  Azhar Irfan

• TINJAUAN YURIDIS PASAL 7 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BARANG ELEKTRONIK DAN JASA ATAS PELANGGARAN TANGGUNG JAWAB GARANSI OLEH PERUSAHAAN DI INDONESIA DIKAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999

  Raden Pratiwi Anugrah

• IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL SERTA PENATAAN DAN PENGENDALIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN ( Studi di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan P

  Muhammad Taufan Istiyanto

• PELAKSANAAN PASAL 186 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG TERKAIT RELOKASI BANGUNAN GEDUNG DI BANTARAN SUNGAI BRANTAS DI KOTA MALANG

  Made Faris Wina Raharja

• PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME PERMANEN BESAR (STUDI IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME)

  Danang Mada Pratama

• Keabsahan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan

  Farahdyba Refitha Putri

• PELAKSANAAN PENYITAAN TERHADAP BARANG PENANGGUNG PAJAK SEBAGAI UPAYA PENAGIHAN PAJAK OLEH JURUSITA PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEPANJEN

  Abdul Khanan Fikri

• URGENSI PENGATURAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

  Shohibno Shohibno