DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 02/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST DAN NOMOR 62/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST TERKAIT DENGAN UPAYA PENGEMBALIAN HASIL KEJAHATAN KORUPSI KEPADA NEGARA

Abstract

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, Dr. Prija Djatmika SH, MS , Dr. Bambang Sudjito, SH, M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

firmansitoruslaw@gmail.com

Abstrak

 

Latar belakang permasalahan ini yaitu pada putusan dengan terdakwa Nyoman terdapat kejanggalan dan ketidaksesuaian terutama terkait permasalahan pembebanan hukuman uang pengganti untuk dikembalikan kepada kas negara. Putusan kedua dengan terdakwa Imam dijadikan pembanding karena memiliki perbedaan yang signifikan atau disparitas pemidanaan yang terkait dengan hukuman uang pengganti, padahal pasal yang diputus bersalah bagi kedua terdakwa ini adalah sama. Penyebab disparitas pemidanaan yaitu dalam putusan Nyoman dimana Hakim Ketua dan Hakim Anggota I berpendapat bahwa terdakwa merugikan keuangan negara sesuai fakta persidangan. Hakim Anggota II berpendapat bahwa unsur menguntungkan diri sendiri dan mengakibatkan kerugian negara tidak ditemukan dalam perbuatan terdakwa dan ketiga Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak menikmati hasil korupsi sehingga pembebanan uang pengganti tidak dibebankan kepada terdakwa. Pada putusan dengan terdakwa Imam segala kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa maka beban pembayaran uang pengganti dibebankan kepada terdakwa untuk mengembalikan harta hasil kejahatan korupsi ke kas negara. Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa untuk menangani permasalahan disparitas maka diperlukan suatu standar mengenai kriteria pengenaan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi yaitu dengan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai pedoman pemidanaan terkait dengan hukuman uang pengganti.

 

Kata Kunci : disparitas, uang pengganti, kerugian negara, kebijakan hukum pidana

PUNISHMENT DISPARITY in CENTRAL JAKARTA DISTRICT COURT RULING NUMBER 02/Pid. Sus/TPK/2014/PN. JKT. PST and NUMBER 62/PID. SUS/TPK/2015/PN. JKT. PST REFUND EFFORTS RELATED TO THE PROCEEDS OF CRIME OF CORRUPTION TO THE COUNTRY

 

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, Dr. Prija Djatmika SH, MS , Dr. Bambang Sudjito, SH, M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

firmansitoruslaw@gmail.com

Abstract

 

The background of this issue, namely on the verdict by the defendant there were anomalies and discrepancies, particularly the imposition of the penalty money problems related substitute for returned to the State Treasury. The second ruling by the accused Priest was made a comparison because it has a significant difference or disparity pemidanaan associated with the penalty money substitutes, whereas article that were disconnected guilty for both defendants is the same. The cause of the disparity of the award namely pemidanaan Nyoman where Chief Justice and judges of the members I have argued that the defendant was the financial suitable country facts prejudicial proceedings. Judge Members II argued that the element of profitable yourself and resulted in losses of State not found in the Act of the defendant and the third Judge contended that the defendant does not enjoy the results of corruption so that loading money substitute is not charged to the accused. On the verdict by the accused Priest any losses of the country caused by the Act of the defendant then load the replacement payment charged to the defendant to return the treasures of the proceeds of crime to corruption to the State Treasury. Based on the discussion above, the authors concluded that to address the problem of disparity then needed a standard regarding the imposition of criteria money substitutes in the criminal acts of corruption by the Supreme Court the Supreme Court issued a circular letter of the guidelines associated with pemidanaan punishment money substitutes.

 

Keywords: disparities, replacement, loss of state money, criminal law policy