Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Articles

• DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENUNTUT PIDANA DENGAN SYARAT PENGAWASAN PADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi di Kejaksaan Negeri Batu)

  Fransiska Nathalia Jubiliana

• IMPLEMENTASI PEMBERIAN UANG KOMPENSASI KEPADA PEKERJA ALIH DAYA YANG SISTEM HUBUNGAN KERJANYA BERDASARKAN PERJANJIAN WAKTU TERTENTU (STUDI KASUS PERUSAHAAN ALIH DAYA KABUPATEN INDRAMAYU)

  Ivan Nurchalik

• ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Putusan PN No 627/ Pid.B/2013/PN.PL)

  Maulifinna Paramudhita

• TINJAUAN TERHADAP PRAPERADILAN SEBAGAI MEKANISME KONTROL APARAT PENEGAK HUKUM ATAS PENYITAAN ASET PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK (Studi Putusan Nomor 46/Pra.Pid/2020/PN JKT.SEL)

  Melasari Nurul Hidayah

• DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK DENGAN CALON ORANG TUA BERUMUR DI ATAS 55 TAHUN (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 6/Pdt.P/2016/PN.Mdl)

  Muhammad Rakha’ Wisnu Aditoro

• PENERAPAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH MELALUI MEDIASI DI LUAR PENGADILAN (Studi Kasus Di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kota Malang)

  Ni Luh Putu Sekar Ayu Rian Putri

• PEMBEBANAN PEMBAYARAN RESTITUSI KEPADA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ATAS KASUS ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor 989/Pid.sus/2021/PN Bdg)

  Nur Alfi Lailati

• PERLINDUNGAN WARGA SIPIL DAN OBJEK SIPIL PADA INVASI RUSIA TERHADAP UKRAINA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

  Putri Ghina Ramadhanty

• PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PASAL 87 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2O14 TENTANG DESA (STUDI DI BUMDes SUMBER REJEKI DESA BANDARANGIN)

  Rosa Merlinda

• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK PENGUMPUL DATA PRIBADI YANG DIGUNAKAN PELAKU TINDAK PIDANA CYBER EXTORTION

  Tannisa Edena

• PENGHAPUSAN JUSTICE COLLABORATOR SEBAGAI SYARAT PEROLEHAN HAK REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28 P/HUM/2021)

  Vina Ananda Fadlillah

• KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PASCA PUTUSAN MK NOMOR: 53/PUU-VI/2008

  Winda Glea Cynthari

• ANALISIS YURIDIS FRASA “TINDAKAN LAIN” DALAM KAITANNYA DENGAN PASAR MODAL (Studi Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan)

  Lulus Purna Malintang

• ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN (Studi Putusan Nomor: 920/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Sel)

  Muhammad Rizki Ardiansyah

• URGENSI PENGATURAN NORMA PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TERHADAP PERLINDUNGAN KESEHATAN MENTAL PEKERJA DI INDONESIA

  Wiranto Mustamin

• ANALISIS YURIDIS PENGHAPUSAN KETENTUAN UPAH MINIMUM SEKTORAL YANG DIATUR PADA PASAL 89 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN SEBAGAIMANA DIHAPUS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

  Moh. Alfin Rizkyanto

• PERMOHONAN GANTI KERUGIAN DALAM PRAPERADILAN PADA PERKARA TERPIDANA YANG TELAH MENJALANI MASA PENAHANAN MELEBIHI MASA PUTUSAN PIDANA PENJARA MELALUI GUGATAN PERDATA

  Abdul Hakim

• TANGGUG JAWAB NEGARA DALAM MENJAMIN LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN

  Ahmad Nugroho

• ANALISIS YURIDIS HAK PEMEGANG LISENSI MEREK DAN PRINSIP EXHAUSTION TERKAIT KEGIATAN IMPOR PARALEL BERDASARKAN PASAL 42 UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

  Aldys Audella Azzahra

• IMPLEMENTASI LARANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI HONORER BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (STUDI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO)

  Annisa Himmah Witjayanti

• PELAKSANAAN PASAL 3 PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI KABUPATEN BANGKALAN PASCA BERLAKUNYA ONLINE SINGLE SUBMISSION (STUDI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKALAN)

  Badril Riza

• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT SEBAGAI KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENYIARAN BERITA BOHONG (Studi Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim)

  Donna Tri Putra Dewa

• TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PIDSUS ANAK/2021/PN.BYW)

  Eka Fauziah Intan Maharani

• IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT (6) BIDANG PEMERINTAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN NGANJUK DALAM LINGKUP APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ana

  Hafhid Riffa’i

• ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN HAK MORAL DAN HAK EKONOMI ATAS KARYA CIPTA POTRET YANG DIMODIFIKASI MENJADI DEEPFAKE (Menurut Pasal 5 ayat 1 huruf e dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

  Kiki Ndari

• HAMBATAN PELAKSANAAN PENYAMPAIAN INFORMASI BANK TERKAIT SUKU BUNGA FLOATING KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) NON SUBSIDI (Studi pada Bank BTN Kantor Cabang Malang)

  Melia Fungki Yudhaningrum

• URGENSI PENGATURAN HUKUM PENGGUNAAN MOBIL AUTOPILOT BERBASIS ARTIFIAL INTELLIGENCE DI NEGARA INDONESIA

  Muhammad Arya Adiyatma

• Pengaturan Dan Akibat Hukum Pemanfaatan Digital Open License Dalam Perjanjian Creative Commons

  Muhammad Rheza Razan

• Pelaksanaan Pengembalian Dana Nasabah Reksadana Atas Pembubaran Produk Reksadana Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus Pt. Minna Padi Aset Manajemen)

  Niko Satria Pratama

• Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Mengenai Suap (Studi Putusan Nomor: 1 PK/Pid.Sus/2016)

  Jeffarel Hidayat

• EFEKTIVITAS PASAL 20 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan)

  Rahmad Rizky Maulana

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM MELAKUKAN REVIEW JUJUR SEBUAH JASA PADA MEDIA SOSIAL BERDASARKAN KONVENSI INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

  Shofiana Rahmadhani

• PELAKSANAAN PEMBUKTIAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang)

  Teresa Widi Ikasari

• URGENSI PENGATURAN TERHADAP TINDAKAN MEMFOTO ORANG LAIN TANPA IZIN BERKAITAN DENGAN PRIVASI SESEORANG

  Virihana Widad Nisrina

• Sanksi Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan Jangka Pendek dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

  Yosua Trubus Aji Santoso

• ANALISIS YURIDIS PASAL 18 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOT 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PERSYARATAN AGAR SUATU KLAUSULA BAKU DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1138 /PDT.G/2020/PN SBY)

  Muhammad Lingga Rifani

• EFEKTIVITAS PASAL 22 AYAT (2) PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI (Studi Di Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Bali)

  I Made Dharma Wiguna

• PENGGUNAAN HAK VETO RUSIA SEBAGAI ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN PBB TERHADAP INVASI RUSIA ATAS UKRAINA

  Putri Arta Junita Silaban

• PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM PERKAWINAN SENTANA RAJEG MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI

  I Kadek Dwi Kresna Kartika Putra

• UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN PROSTITUSI MELALUI MEDIA ONLINE DI KOTA KEDIRI (Studi di Kantor Kepolisian Resor Kota Kediri)

  Adam Novtadiatma Wuryanto

• ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN TERHADAP PENENTUAN TARIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA PASAL 91 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 2019

  Akbar Maulana

• URGENSI LEGALISASI GANJA MEDIS SEBAGAI OBAT BAGI PENDERITA EPILEPSI

  Angela Josephine

• UPAYA PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK DALAM PENYELESAIAN PERALIHAN KREDITUR PENERIMA JAMINAN HAK TANGGUNGAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PASCA MERGER (Studi di PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Cabang Madiun Agus Salim)

  Azahra Hajar Gautama

• AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN DANA ABADI PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI NEGERI UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020

  Bobbi Fadhlillah

• PENERAPAN PASAL 12 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA TERHADAP BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR

  Finy Aribah Saniyah

• PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK PEDULILINDUNGI TERHADAP POTENSI KEBOCORAN DATA PRIBADI AKIBAT AKSES TIDAK SAH/ILEGAL

  Fionna Sharleen Alfian