Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021

Table of Contents

Articles

IMPLEMENTATION OF ARTICLE 8 OF REGENT REGULATION OF LAMONGAN NUMBER 16.1 OF 2019 CONCERNING PROCEDURES TO CORRECT, REVOKE, SUBTRACT DECISION OF, WAIVE, SCRAP, OR REDUCE ADMINISTRATIVE SANCTION OF REGIONAL TAX (A case study of Reduction of Land and Buildin
Aizahra Dafa Salsabila
DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Kediri)
Yolanda Fransisca Dewi
IMPLEMENTASI PASAL 3 ANGKA 11 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Pada Pegawai Negeri Sipil di Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban)
Ricky Fandhita Vembi Renanda
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DESA WISATA SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SLEMAN
Aditya Novandita
BUDAYA HUKUM KOMUNITAS PEMAKAI AIR TELAGA BURET PADA EMPAT DESA KECAMATAN CAMPURDARAT KABUPATEN TULUNGAGUNG (PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM)
Arrial Thoriq Setyo Rifano
PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH JAKSA MENURUT PASAL 26 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 106/PDT.G/2018/PA.TR)
Dessiana Zahra Inti
PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS DESAIN TATA RIAS ATAU MAKEUP DESIGN HASIL KARYA DARI MAKEUP ARTIST
Irma Nur Rhamadani
PENGEBOMAN KANTOR PENGHUBUNG KOREA SELATAN OLEH KOREA UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
Bahagita Cinandi Prawira
PENGAWASAN PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT KASUS PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI PENGOLAHAN GULA TEBU HOME INDUSTRI DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
Alfiansyah Rangga Frahadhika
DASAR PENILAIAN HAKIM TERHADAP UNSUR AJARAN MEDEPLICHTIGE DALAM AKSI MASSA 212 (Studi Putusan No.844/Pid.B/2019/PN.Jak.Pst)
Muhammad Fahreza
PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI TIKET PADA SAAT PIHAK JASA TITIP TIDAK MENGEMBALIKAN DANA KEPADA PEMBELI SAAT KONSER BATAL
Nindya Annastasya Saputri
Juridical Review of Implementation of Law of the Republic of the Philippines No. 11479 concerning Anti-Terrorism seen from the Perspective of International Law of Human Rights
Andre Oktavianus Masang
KEWENANGAN LEMBAGA PEMBERI SANKSI PIDANA POKOK PASAL 48 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Muhaimin Sunjaya Atmaja
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pati)
Nabila Dian Suciningtyas
PELAKSANAAN DISKRESI dalam PENANGANAN PANDEMI Corona Virus Desease-19 terkait PERLINDUNGAN HUKUM PEJABAT KEUANGAN NEGARA
Nadzirotus Sintya Falady
KEDUDUKAN HUKUM PELAKU USAHA ASING & PASAR BERSANGKUTAN DALAM DIGITAL MARKET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Pungki Febriana Dheyanoor
ANALISIS YURIDIS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT RISIKO PENGAMBILAN KEPUTUSAN BISNIS (BUSINESS JUDGEMENT RULE) OLEH KAREN AGUSTIAWAN SELAKU DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (PERSERO) SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 121 K/PID.SUS/2020)
Rhiyo Hattory
EFEKTIVITAS PASAL 7 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TERKAIT PENERTIBAN PENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TANPA LABEL (STUDI DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG)
Stefanus Azwar Sugita
PENABRAKAN DAN PENJARAHAN KAPAL COAST GUARD CHINA TERHADAP KAPAL NELAYAN VIETNAM DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF VIETNAM DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL
Darma Kusuma
ANALISIS YURIDIS PASAL 73 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2019 TERKAIT ADANYA SERTIFIKAT KEANDALAN (TRUSTMARK) DAN LEMBAGA SERTIFIKASI KEANDALAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN PRIVASI KONSUMEN
Sarah Veronica
CYBER SECURITY DALAM REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA (STUDI PENCURIAN DATA PRIBADI PADA APLIKASI POINT OF SALE (PoS) SYSTEM)
Tarra Aulia Shafanna
KONTRIBUSI PEMBERIAN PENILAIAN KEMASYARAKATAN DALAM MEMENUHI KRITERIA PEMBERIAN USULAN PEMBEBASAN BERSYARAT
Weni Nurwati
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 106/PDT.G/2018/PA.TR)
Dessiana Zahra Inti
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 TERHADAP MEKANISME PEMERINTAH MEMBATALKAN PERATURAN DAERAH
Faktur Rahman
HAMBATAN IMPLEMENTASI PASAL 4.AYAT (4) PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/Ka. BPN RI NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) PADA TAHUN 2019 DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH (Studi di Desa Sumbe
Cornellia Syavira Dewi
TINJAUAN YURIDIS PEWARISAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI KEPADA AHLI WARIS WARGA NEGARA ASING
Nilna Firkhana Soraya
OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA PADA CAR FREE DAY DI KOTA MALANG DALAM UPAYA PEMENUHAN KETERTIBAN UMUM
Nur Aisyah Nabilla
URGENSI PENGATURAN SANKSI TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MELAKSANAKAN KETENTUAN HAK UNTUK DILUPAKAN DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK LINTAS BATAS NEGARA
Aura Ning Istanti