TINJAUAN YURIDIS PASAL 7 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BARANG ELEKTRONIK DAN JASA ATAS PELANGGARAN TANGGUNG JAWAB GARANSI OLEH PERUSAHAAN DI INDONESIA DIKAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999

Abstract

Raden Pratiwi Anugrah, Dr. Yuliati,SH, L L.M., Yenni Eta Widyanti, SH, M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: pratiwianugrah@gmail.com

ABSTRAK

Sejalan dengan berkembangnya zaman, kebutuhan manusia semakin hari semakin beragam, kebutuhan manusia terhadap barang-barang yang menjadi pemenuhan hidupnya membuat perkembangan dibidang perindustrian,perdagangan dan pelayanan jasa semakin pesat. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan banyak diproduksi berbagai macam variasi barang dan juga jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas yang terdapat adanya suatu klaim atau garansi yang dimana itu adalah hak seorang konsumen apabila membeli suatu barang dan jasa yang dipilihnya. Dizaman globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi telah dapat memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa untuk dapat melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan jasa yang akan ditawarkan menjadi beragam baik produksi dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dimana disini kedudukan konsumen itu sangat dijunjung tinggi dan konsumen itu harus dilindungi, karena seringkali konsumen tidak berdaya menghadapi posisi yang lebih kuat daripada pelaku usaha, sehingga banyaknya konsumen yang tidak perduli dengan hak-haknya dikarenakan mereka tidak mengetahui secara jelas bahwasanya hak mereka dilindungi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang dimana kewajiban pelaku usaha yang baik ditujukkan dalam Pasal 7. Dan terdapatnya juga suatu kekaburan hukum karena dalam pasal tersebut garansi tidak diatur secara jelas dan spesifik sehingga di jelaskan secara jelas dalam.

 

JURIDICAL REVIEW ON ARTICLE 7 OF LAW NUMBER 8 YEAR 1999 ON CONSUMER PROTECTION ON LECTRONIC GOODS AND SERVICE AGAINTS THE VIOLATION OF GUARANTEE LIABILITY BY THE COMPANY

Raden Pratiwi Anugrah, Dr. Yuliati,SH, L L.M., Yenni Eta Widyanti, SH, M.Hum.

Faculty of Law Universitas Brawijaya

Email: pratiwianugrah@gmail.com

ABSTRACT

Along with the development, human needs vary and increase that improve the development in the aspects of industry, trade, and service. It is obvious as nowadays there are so many varieties of goods and service that come with guarantee which becomes the right of the consumer upon buying the goods or service he prefers. Globalization and free trade suported by the advancement in technology has made the goods and service trnasaction reaching accross the boundaries of nations so that the goods and service on trade are both the products of domestic and overseas. Consumers position is respected and consumers must be protected because oftentime they are powerless against a stronger businessmen. Consequently, many consumers do not realize that they are protected by Law number 8 year 1999 and good businessmen are regulated under article 7. However there is legal uncertainty because the article does not specifically mention about guarantee. As a result, guarantee is regulated under the Minister of Industry and Trade’ Decree  number 547/MPP/Kep/7/2002 and has been renewed in the regulation of the minister of Trade number 19/MDAG/PER/5/2009 on the regristration of guarantee manual. However, many sellers still commit tort in transaction. Article 8 year 1999 as it provides protection for consumer. Government also need to socialize article 7 so that businessmen will become aware of the consequences from the violation they commit.