IMPLIKASI YURIDIS PASAL 1 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS TERKAIT DENGAN PERSYARATAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Abstract

Abyan Kunang, Dr. Budi Santoso., SH., LLM., Dr. Reka Dewantara., SH., MH.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

 

Abyankunanggg@gmail.com

 

Pengaturan modal dasar perseroan yang berlaku saat ini tidak lagi menggunakan batasan minimal modal dasar melaikan diserahkan berdasarkan kesepakatan para pendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar PT. Penggunaan kata “kesepakatan†menimbulkan kekaburan karena tidak dijelaskan kesepakatan seperti apa yang seharusnya dibuat untuk mendirikan PT. Potensi kejahatan dapat terjadi dengan berlakunya pengaturan modal dasar perseroan. Pengaturan ini pula seperti tidak memiliki kesesuaian antara tujuan dibuatnya pengaturan tersebut dengan norma yang dijabarkan. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti akibat hukum dari pengaturan modal dasar perseroan tersebut serta menganalisis dasar pertimbangan dibuatnya aturan tersebut.

 

Kata Kunci: kesepakatan, modal dasar, peraturan pemerintah

ABSTRACT

JURIDICAL IMPLICATION OF ARTICLE 1 SECTION (3) OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 29 YEAR

2016 CONCERNING AMENDMENT TO THE

TERMSOF ESTABLISH OF

LIMITED COMPANY

 

Abyan Kunang, Dr. Budi Santoso., SH., LLM., Dr. Reka Dewantara., SH., MH.

 

Law Faculty, University of Brawijaya

 

Abyankunanggg@gmail.com

 
The currennt arrangement of basic capital for limited company does no longer use the minimum limit of auhorized capital. Instead, it is based on the agreement of the founders. This is regulated in Article 1 paragraph (3) of Government Regulation No. 29 year 2016 on changes in authorized capital of Limited Company. The use of the term “agreement†leads to vagueness because it does not explain what kind of agreement should be made to establish Limited Company. Potential crime can occur with the enactment of the company’s authorized capital setting. This arrangement also seems to have no conformity between the purpose of making such arrangements and the norms outlined. Therefore, this research wanted to examine the legal consequences of the company’s authorized capital arrangement and analyze the basic consideration of the regulation

 

Keywords: agreement, authorized capital, government regulation