KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA TERKAIT HAK KONSUMEN UNTUK MENDAPATKAN ADVOKASI, PERLINDUNGAN, DAN UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERLINDUNGAN KONSUMEN SECARA PATUT (Analisis Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jamina

Abstract

Meita Debi Riyanti, Dr. Yuliati, S.H., LLM., Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : meitadebiriyanti@gmail.com

 

ABSTRAKSI

Pada skripsi ini penulis membahas tentang Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia terkait hak konsemen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Pemilihan topik permasalahan ini di latar belakangi oleh adanya konflik hukum yang terjadi antara Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia dengan Pasal 4 huruf e Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia terkait Hak Konsumen untuk mendapatkan Advokasi, Perlindungan, dan Upaya Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen secara Patut dapat terpenuhi? Dan (2) Apakah dasar pertimbangan putusan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 dan Nomor 55/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Pdg. berdasarkan hukum jaminan fidusia dan hukum perlindungan konsumen ?

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif, maka penulis menggunakan pendekatan penelitian untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang hendak dikaji, yaitu Pendekatan Perundang-Undangan.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengakibatkan tidak terpenuhinya hak konsumen dalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun penyelesaian konflik hukum antara 2 undang-undang tersebut dapat diselesaikan menggunakan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis. Dimana Undang-Undang Jaminan Fidusia berlaku sebagai Lex Specialis yang mengesampingkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai Lex Generalis.

Dengan begitu, penulis menyarankan agar pemerintah seharusnya dapat mengkonsistenkan Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia yang melindungi kepentingan pelaku usaha. Serta hakim juga  seharusnya dapat lebih konsisten dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia yang dimiliki pelaku usaha dengan hak yang dimiliki oleh konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen.

 

ABSTRACT

In this final thesis, the researcher discusses about the power of eksekutorial in fiducia warranty certificate related to the consumers’ right to get the advocacy, protection, and the effort to accomplish the consumers’ protection of dispute properly. The background of this topic is the existence of laws conflict that happened between Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang about Jaminan Fidusia and Pasal 4 Huruf e Undang-Undang about Perlindungan Konsumen.

Based on this topic, this final thesis lift problem of the studies as follows : (1) Is the Power of ‘Eksekutorial’ in Fiducia Warranty Certificate Related to the Consumers’ Right to Get the Advocacy, Protection, and The Effort to Accomplish the Consumers’ Protection of Dispute Properly can be fulfilled? And (2) What is the basic of judge’s verdict consideration in Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 and Nomor 55/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Pdg. based on the law of fiducia warranty and the law of consumer’s protection.

The type of this research done by the researcher is normative law research, so the researcher uses Perundang-Undangan approach to analyze the problems that will be discussed.

Based on the result with this method above, the researcher gets the answer of the problems that the power of ‘eksekutorial’ in fiducia warranty certificate in the Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Jaminan Fidusia results the unfulfilled of consumers’ right in the Pasal 4 huruf e Undang-Undang Perlindungan Konsumen. As for the solution of the laws conflict between thsose 2 undang-undang is by using Lex Specialis Derogat Legi Generalis principle. Where the Undang-Undang Jaminan Fidusia occurs as Lex Specialis which sets aside the Undang-Undang Perlindungan Konsumen as Lex Generalis.

Therefore, the researcher suggests that the government should make consistency in Undang-Undang about Jaminan Fidusia which protects the interest of business actors. Also, the judge should be more consistent in giving the verdict by considering the power of ‘eksekutorial’ in fiducia warranty owned by business actors with the right owned by the consumers to get the advocacy, protection, and the effort to accomplish the consumers’ dispute.