PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR SAKSI KORBAN (Ditinjau Dari Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban)

Abstract

Paulina Sinaga, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH. MH, Dr. Prija Djatmika, SH, MS.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

paulinasinaga66@yahoo.com

Abstrak

Pasal 108 ayat 1 sampai 3 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak terdapat pengecualian dalam hal menjadi pelapor. Diperkuat dengan adanya Pasal 6 Ayat (1) Surat Edaran Mahkamah Agung 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelaku Tindak Pidana (WhistleBlower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collabolator) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, mengatur mengenai perlindungan ketika menjadi pelapor. Berbeda dengan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban terdapat pengecualian untuk pelapor atas kesaksian atau laporan yang diberikan tidak dengan iktikad baik dapat dituntut secara hukum baik pidana ataupun perdata. Permasalahannya pelapor yang dimaksud penulis adalah korban. Apabila korban melaporkan perbuatan yang di alaminya, tetapi dituduh melaporkan tidak dengan itikad baik maka korban tersebut dapat dituntut secara hukum. Ketentuan mengenai unsur-unsur itikad baik tidak dinyatakan secara jelas dalam ketentuan perundang-undangan hukum pidana. Mengenai itikad baik itu sendiri menjadi celah bagi terlapor untuk melaporkan kembali pelapor dengan tuduhan melapor tidak dengan itikad baik. dengan dapat dilaporkannya kembali pelapor yang menjadi korban, atas tuduhan tidak dengan itikad baik, maka perlindugan yang seharusnya didapat oleh korban tersebut menjadi tidak terjamin.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Saksi, Pelapor, Itikad Baik, Korban 

LEGAL PROTECTION OF THE COMPLAINANT'S WITNESSES VICTIM (In terms of article 10 paragraph (1) of the Act of the Republic of Indonesia number 13 year 2006 Juncto Act No. 31 of 2014 on the protection of witnesses and Victims)

Paulina Sinaga, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH. MH, Dr. Prija Djatmika, SH, MS.,

Law Faculty Brawijaya University

paulinasinaga66@yahoo.com

Abstract

Article 108 paragraph 1 to 3 the book of the law of criminal procedure there is no exception in terms of being a Rapporteur. Reinforced by the existence of article 6 paragraph (1) the Supreme Court Circulars 4 in 2011 about the treatment For the perpetrators of the Criminal Act (Whistleblowers) and Witness the perpetrator Collaborated (Justice Collabolator) In the matter of certain criminal acts, governing protection when being rapporteur. In contrast to article 10 of the Act of the Republic of Indonesia number 13 year 2006 juncto Act No. 31 of 2014 on the protection of witnesses and Victims, there is an exception for reporters over the testimony or reports not given with goodwill may be prosecuted in criminal or civil law. The absence of the rapporteur is the author is a casualty. When the victim reported that in its natural, but is accused of not reporting in good faith, then the victim may be prosecuted by law. Provisions on the elements of good faith is not stated expressly in the statutory provisions of the criminal law. Regarding good faith itself becomes a loophole for reporting back to the Rapporteur reported on charges of not reporting in good faith. with the reported return filers can become victims, on charges not in good faith, then the perlindugan is supposed to be obtained by the victim is not guaranteed.
Keywords : Legal Protection, Witness, Complainant,Good Faith, Victims