MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015

Published: 2015-01-08

Articles

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERBIT KARTU KREDIT DITINJAU DARI PRUDENTIAL PRINCIPLE DAN ASAS PEMBERIAN PINJAMAN YANG SEHAT

Gladys Sintha
- PDF
KEDUDUKAN HAK MEWARIS WANITA HINDU DALAM SISTEM HUKUM ADAT WARIS DI BALI

Ni Luh Gede Isa Praresti Dangin
- PDF
KEDUDUKAN TANAH DRUWE DESA YANG TELAH DISERAHKAN KEPADA PERORANGAN DALAM SISTEM PERTANAHAN NASIONAL

Komang Bagus Ida Mahaputra
- PDF
HARMONISASI NORMA-NORMA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KEBEBASAN HAKIM

Risky Dian Novita Rahayu Rochim
- PDF
PENYELARASAN PASAL 2 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DAN PASAL 55 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN TERKAIT KEWENANGAN MEMPAILITKAN PERUM

Khardiyanti Habri Dj. Nento
- PDF
ANALISIS PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIDASARKAN PADA PENGGOLONGAN PENDUDUK (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis)

Fardatul Laili
- PDF
EFEKTIVITAS PASAL 20 Ayat (2) A Dan B PBI No. 11/25/PBI/2009 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM BERKAITAN DENGAN PELAYANAN PEMBUKAAN REKENING TANPA KEHADIRAN NASABAH (Studi Pada PT Bank Mega Tbk Kantor Cabang Samarinda)

Lia Rahmi Aida
ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA NOTARIS YANG DICATAT DALAM SELA-SELA KOSONG DI ANTARA AKTA NOTARIS YANG TELAH DICATAT DALAM BUKU DAFTAR AKTA NOTARIS

Yuli Kristina
- PDF
KONSEKUENSI YURIDIS MINUTA AKTA YANG TIDAK DIMILIKI NOTARIS DALAM PEMBUATAN SALINAN AKTA

Rumi Suwardiyati
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI PIHAK KETIGA PADA PERJANJIAN PERKAWINAN YANG BELUM DISAHKAN

Rina Dwi Kurnianingsih
- PDF
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG HARTANYA BERUPA BENDA TIDAK BERGERAK YANG MASING-MASING PIHAK MEMPERTAHANKAN HAK BAGIANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Dimas Singgih Dwi Aprillia
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSISTENSI PENGUASAAN HAK ATAS TANAH ULAYAT OLEH KOMUNITAS ADAT CEK BOCEK SALESEK REEN SURRI (SUKU BERCO) STUDI DI KABUPATEN SUMBAWA

Muhammad Imran Rosiawan
- PDF
IMPLIKASI YURIDIS CALON NOTARIS MAGANG YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 16 A UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

Shofi Nabila
- PDF
â€œUPAYA BANK SYARIAH PADA PENYALURAN KEPEMILIKAN RUMAH SYARIAH DENGAN AKAD MUSYARAKAH WAL IJARAH AL-MUNTAHIA BITTAMLIK DALAM HAL TERJADI INGKAR JANJI (Studi di PT Bank Muamalat Indonesia, Malang)â€

David Novan Setyawan
- PDF
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-XII/2014 TERKAIT KETENTUAN FORMASI JABATAN NOTARIS DALAM UUJN SEBAGAI SYARAT PENGANGKATAN NOTARIS

Rizqia Gita Astiriani
- PDF
PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS PADA PROSES TAKE OVER PEMBIAYAAN KPRS PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP MUSYARAKAH MUTANAQISAH (Studi di Bank Muamalat Indonesia)

Synthia Haya Hakim
- PDF
PERWUJUDAN DARI PERKECUALIAN TERHADAP PRINSIP GENERAL PROHIBITION ON QUANTITATIVE RESTRICTION TERKAIT PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

Resa Raytiaputri
- PDF
PERAN STAF ADMINISTRASI KANTOR NOTARIS DALAM MENJAGA KERAHASIAAN AKTA (Studi Di Kantor Notaris Dengan Wilayah Hukum Kota Kendari Dan Kabupaten Buton Utara)

La Ode Munawir
- PDF
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN SERTIPIKASI PRONA TANAH TAMBAK GARAM (STUDI DI KABUPATEN SAMPANG)

M. Naufal Alghifary
- PDF
OPTIMALISASI PERANAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PEMBAGIAN HARTA SUARANG AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN HUKUM ADAT MINANGKABAU (Studi Kasus di Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara)

Syarifah Usman
- PDF
EFEKTIFITAS PENSERTIFIKATAN TANAH WAKAF DI KABUPATEN PASURUAN (Studi Di Departemen Agama Kabupaten Pasuruan)

M. Mahbub Junaidi
- PDF
TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN AZAS LEGALITAS ADAT MINANGKABAU DALAM PUTUSAN MAKAMAH AGUNG NOMOR 839.K/PDT/2005

Antony Firman
- PDF
AKIBAT HUKUM TIDAK DIPENUHINYA KETENTUAN PASAL 74 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 JO. PASAL 54 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1988 TENTANG PERHIMPUNAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN

Arief Rahman Mahmoud
- PDF
PROBLEMATIKA YURIDIS PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA MALANG DI TINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Ulung Probohandoko
- PDF
Analisis Pengaturan Akad Tabarruâ€™ dan Akad Tijarah Pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Tazkiah Ashfia
- PDF
EXECUTION of PASAL 13 HURUF M PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 ABOUT EXECUTION LIFTING OF CHILD RELATED to CONDITION OBTAINING GET PERMIT from SOCIAL HEAD INSTITUTION BEFORE PROCESS LIFTING OF CHILD (Research In Batu City)

Ulul Asminarti
- PDF
KEKUATAN PEMBUKTIAN AFFIDAVIT SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT

Endah Puspita Sari
- PDF
TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI TERKAIT PEMBUATAN AKTA NOTARIS YANG MERUGIKAN PARA PIHAK AKIBAT KELALAIANYA

Ariy Yandillah
- PDF
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS (PEOPLE WITH DISABILITY) DI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Dion Teguh Pratomo
- PDF
PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI INDONESIA DENGAN MALAYSIA

Yesi Dwi Aprilan
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERAWAT DALAM MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)

Solehuddin Soleh
- PDF
EKSISTENSI DAN PELAKSANAAN HAK ULAYAT SUKU TOLAKI DI KABUPATEN KONAWE SULAWESI TENGGARA (Perspektif UUPA dan Peraturan Pelaksanaannya)

Fredi Omastik
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH YANG MENGALAMI KERUGIAN FINANSIAL

Kaffi Wanatul Maâ€™wa
- PDF
TANGGUNG JAWAB AGEN KEPADA NASABAH PENYIMPAN DAN SIMPANANNYA TERHADAP LAYANAN PERBANKAN BRANCHLESS BANKING (DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 19/POJK.03/2014 TANGGAL 19 NOVEMBER 2014 TENTANG LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA K

Aster Kusumawati
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH BERDASARKAN ALAT BUKTI SEGEL TANAH (DALAM RANGKA PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA)

Ifah Annisa Permatasari
- PDF
KEPASTIAN HUKUM HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Candra Agung Laksono
- PDF
URGENSI DAN RELEVANSI KEWENANGAN NOTARIS UNTUK MENSERTIFIKASI TRANSAKSI YANG DILAKUKAN SECARA ELEKTRONIK (STUDI DI NOTARIS WILAYAH KERJA KOTA MALANG)

Carisma Gagah Arisatya
- PDF
PENGATURAN JANGKA WAKTU PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA

Isdiyana Kusuma Ayu
- PDF
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN KEMBALI NOTARIS YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN

Putri Pertiwi Santoso
- PDF
HAK MONOPOLI NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN

Dewi Cahyandari
- PDF
QUO VADIS PEMBATALAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK) SECARA SEPIHAK (STUDI DI CV. BINTANG BERSINAR)

Muhammad Nur Romi AS
- PDF
IMPLEMENTASI PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN DI JALAN LINTAS SELATAN (JLS) YANG MELEWATI KAWASAN HUTAN DI DESA SINDUREJO, KECAMATAN GEDANGAN, KABUPATEN MALANG

Deni Graha Purwandhi
- PDF
PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DALAM KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA UNTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Detty Fybe Rotty
- PDF
Konsistensi Pengaturan Penetapan Status Bank Gagal Sebagai Penerima Lender Of The Last Resort (LLR)

Ayu Kusuma Ratri
- PDF
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA NOTARIS AKIBAT PENYALAHGUNAAN KERAHASIAAN MINUTA AKTA OLEH PEKERJANYA

Muhkam Arief Widodo
- PDF
KEPASTIAN HUKUM JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BAGI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA

Hanna Messiah Rahmah
- PDF
KAJIAN YURIDIS TERHADAP JUMLAH PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS (Tinjauan atas Undang â€“ Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

Muhammad Hatta BJ
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA SEBAGAI PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK TERHADAP PENERBITAN SERTIPIKAT YANG CACAT ADMINISTRASI

Anna Priscilla Meilita
- PDF
PENERAPAN PENAFSIRAN PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERKARA KEPAILITAN ( STUDI KASUS NOMOR : 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR : 704 K/PDT.SUS/2012

Indah Wijayati
- PDF
MEKANISME DALAM MENENTUKAN NILAI PASAR PADA PEMUNGUTAN BPHTB ATAS WARIS DI KOTA SURABAYA OLEH DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SURABAYA

Zahrotul Maulidah
- PDF
PEMBERIAN KUASA PENDAFTARAN TANAH MELALUI ONE DAY SERVICE

Hoo Go Huk
- PDF
Peran PPAT dalam Penerapan Self Assessment System pada Penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pasca terbitnya Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional studi di Kota Batu

Fahmi Alamsyah
- PDF
PEMBERLAKUAN KETENTUAN BAGI KAPAL BERBENDERA ASING UNTUK MELINTAS DI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI) II DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM NEGARA INDONESIA DAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982

Ari Soedewo
- PDF
URGENSI PENETAPAN REZIM HUKUM ZONA TAMBAHAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PENYELUNDUPAN MANUSIA

Bambang Wahyudi
- PDF
OPTIMALISASI PERAN PENYIDIK TNI ALDALAM PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHINGDI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

Bendot Ariyanto
- PDF
PENEGAKAN HUKUM HAK LINTAS DAMAI BAGI KAPAL-KAPAL ASING DI PERAIRAN INDONESIA

Dadang Suhendang
- PDF
KEWENANGAN BAKAMLA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERTENTU DILAUT BERDASARKAN UU NO.32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN

Gentur Wasisto
- PDF
KEBIJAKAN HUKUM TERKAIT DENGAN KEGIATAN PEMINDAHAN BBM OLEH KIA DI ZEEI

HAris Padillah
- PDF
KEWENANGAN TNI AL DALAM PELAKSANAAN YURISDIKSI PENJUALAN BBM OLEH KAPAL ASING DI ZEEI

Heryuda Hery
- PDF
SANKSI PIDANA PERIKANAN TERHADAP KIA YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING DI ZEEI

Pasili Pasili
- PDF
TINDAKAN PENENGGELAMAN KAPAL PERIKANAN BERBENDERA ASING YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING DI WPPRI

Wahyu Nugroho
- PDF
PERANAN TNI AL DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA SDA DI DAN ATAU LEWAT LAUT

Halasan Mangampu Parulian Sianturi
- PDF
Kewenangan TNI AL Selaku Penyidik Tindak Pidana Dilaut Dalam Mengamankan Perairan Indonesia

Heru Wiratama
- PDF
TINJAUAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILLEGAL (ILLEGAL FISHING) DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

Yudi Dharma Putra
- PDF
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DIWILAYAH AMBALAT MENURUT HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Aziz Ikhsan Bakhtiar
- PDF
PENGUSIRAN IMIGRAN OLEH ANGKATAN LAUT AUSTRALIA KE WILAYAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Ismu Edy Aryanto
- PDF
PEMISAHAN PERSEROAN SEBAGAI BENTUK RESTRUKTURISASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Miranda Fitraya
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI RUMAH SUSUN KOMERSIAL YANG BELUM DIBANGUN

Rakhma Yulia Hastuty
- PDF
URGENSI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) HAK ATAS TANAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS

Alfiansyah Alfiansyah
- PDF
REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PENGELOLAAN PERIKANAN LAUT BERBASIS KEMAKMURAN RAKYAT

Maksi Nomlene
- XML
JAMINAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DALAM SISTEM PENDAFTARAN TANAH NEGATIF BERTENDENSI POSITIF

Fitroh Oeloem
- PDF
HARMONISASI KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA

Ranu Samiaji
- PDF
OPERASI MILITER SELAIN PERANG TNI AL MENANGGULANGI PEMBAJAKAN DAN PEROMPAKAN DI LUAR YURISDIKSI NASIONAL

Whisnu Kusardianto
- PDF
REKONSTRUKSI ANCAMAN PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSIPASAL 2 DENGAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Poster Sitorus
- PDF
HAK JAKSA PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM DI INDONESIA

Yading Ariyanto
- PDF
PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI SAMPANG DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG BERLATAR BELAKANG CAROK

Mahmudi Mahmudi
- PDF
PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERKAWINAN

Sulikah Kualaria
- PDF
EKSEKUSI PIDANA DENDA TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Munajat Intansasmita
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR ATAS OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIBEBANI FIDUSIA ULANG OLEH DEBITOR YANG SAMA

Nurlia Latukau
- PDF
KEWAJIBAN HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Dewa Ayu Putu Shandra Dewi
- PDF
ANALISA KLAUSULA PENUNJUKAN PENERIMA MANFAAT DALAM FORMULIR PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN BERDASARKAN HUKUM WARIS KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Arvita Hastarini
- PDF
PERSEKUTUAN PERDATA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TERHADAP PRINSIP KEMANDIRIAN NOTARIS

Zimri Boy Yoyada Sinuhaji
- PDF
KEBIJAKAN FORMULASI PERINGANAN PIDANA BAGI SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

I GST AGUNG KADEK SURYANANTA
- PDF
REKONSTRUKSI UPAYA PENANGGULANGAN PERKELAHIAN ANTAR KELOMPOK (STUDI DI POLRESTABES MAKASSAR)

Muhammad Ichwan
- PDF
SISTEM PERWARISAN MASYARAKAT ADAT SAIBATIN DALAM KELUARGA YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI (Studi di Kota Bandar Lampung)

Atiansya Febra
- PDF
IMPLIKASI YURIDIS LEPASNYA PULAU SIPADAN DAN LIGITAN TERHADAP ZONA EKONOMI EKSKLUSIF(ZEE) INDONESIA DI LAUT SULAWESI

Syahril Bakri
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI DAN ANAK DALAM PERKAWINAN TIDAK DICATAT TERHADAP HAK WARISNYA

Rifâ€™atul Khusnia
- PDF
TANGGUNG JAWAB DAN UPAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA PT PERTAMINA (PERSERO) DENGAN PIHAK SPBU DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DI KOTA KENDARI

DESCHIKA GABY JUSTICIA TOLLA
- PDF
TANGGUNG JAWAB NEGEN SANAN TUA SEBAGAI KEWAJIBAN SOSIAL MASYARAKAT ADAT MENURUT AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN (Studi Desa Pakraman Tegalcangkring Kabupaten Jembrana Provinsi Bali)

I Gede Wirahadi Pratama
- PDF
KAJIAN YURIDIS JUAL BELI BANGUNAN DENGAN SURAT JUAL BELI BANGUNAN RUMAH DIATAS TANAH HAK MILIK NOMOR 145 DENGAN MENGGUNAKAN SURAT PERJANJIAN DIBAWAH TANGAN DI DAERAH KEPUTREN DESA KAMPUNGDALEM KABUPATEN TULUNGAGUNG

Danita Adriani
- PDF
KAJIAN HUKUM TENTANG KEWAJIBAN MELEKATKAN SIDIK JARI PENGHADAP PADA MINUTA AKTA NOTARIS TERKAIT PERUBAHAN PASAL 16 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

Enny Jumiati
- PDF
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FUNGSI NOTARIS DALAM PERALIHAN HAK ATAS MEREK

Andhita Fatmawati
- PDF
Kewajiban Calon Notaris Untuk Merahasiakan Segala Sesuatu Mengenai Akta Yang Dibuatnya Dan Segala Keterangan Yang Diperoleh Guna Pembuatan Akta (Analisis Yuridis Pasal 16A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Ardhina Noor Malida
- PDF
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PERSEKUTUAN PERDATA TERHADAP PEMBUATAN AKTA

Erika Kindyawati
- Untitled
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT DENGAN TAMAN NASIONAL TESSONILO

Shrimanti Indira Pratiwi
- PDF
EFEKTIVITAS HUKUM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT OLEH BANK DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN BERPERINGKAT (STUDI BANK TABUNGAN NEGARA CABANG MALANG)

Nur Hayati
- PDF
IMPLIKASI YURIDIS PEMALSUAN IDENTITAS DIRI PENGHADAP DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS

Emei Dwinanarhati Setiamandani
- PDF
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG DIPERIKSA OLEH PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KETERANGAN PALSU PADA AKTA OTENTIK

Irene Dwi Enggarwati
- PDF
EKSISTENSI HUKUM ADAT BALI ANALISIS KONFLIK ADAT DAN PENYELESAIANNYA DI DESA PAKRAMAN TABOLA SEJAK TAHUN 2008 SAMPAI DENGAN TAHUN 2015

Vica Natalia
- PDF
PEMBERIAN SANKSI TERHADAP NOTARIS YANG TELAH DIJATUHI PIDANA DENGAN ANCAMAN HUKUMAN KURANG DARI LIMA TAHUN

Nur Azmi Azyati
- PDF
KEABSAHAN DISKRESI DALAM PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN YANG BUKAN DISEBABKAN FORCE MAJEURE

Ika Hadi
- PDF
ANALISIS YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) EKS BADAN KREDIT DESA (BKD) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Anindita Purnama Ningtyas
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK DALAM PENYELESAIAN KREDIT KARENA WANPRESTASI MELALUI SUBROGASI (Studi di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Kediri)

Astika Rahma Yustisia
- PDF
PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI ZONA INTI KAWASAN KONSERVASI DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL UNTUK KEGIATAN EKSPLOITASI DI INDONESIA

Dymas Yulia Putri Kusumaningtyas
- PDF

MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015

Articles

Developed By