REKONSTRUKSI ANCAMAN PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSIPASAL 2 DENGAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstract

Abstract

Condemnation on second and third clause of constitution Republic Indonesia no. 31/1999 jo. Constitution Republic Indonesia no.20/2001 about corruption eradication there is still not enough justice to defendants that make law not equal to purpose of law on Republic of Indonesia, especially on east borneo court of criminal acts of corruption particularly in court office samarinda city. Purpose the research was To find the basic of the difference between threat of punishment on second and third clause of constitution republic Indonesia no. 31/1999 jo. Constitution Republic Indonesia no. 20/2001 about corruption eradication, to find that the difference on second and third clause of constitution Republic Indonesia no. 31/1999 jo. Constitution Republic Indonesia no. 20/2001 about corruption eradication describe the principal of justice and how supposed to be second and third clause must be in future. This cause according to adjudication of corruption eradication used second clause of constitution Republic Indonesia no. 31/1999 jo. Constitution republic Indonesia no. 20/2001 which is somebody doesn’t have authority and third clause of constitution Republic Indonesia no. 31/1999 jo. Constitution Republic Indonesia no. 20/2001 which is somebody had authority.

This research used some methodes, statute approach, case approach, historical approach, comparative approach, and conseptual approach. Beneath on this research there is difference between the threat of punishment on second and third clause of constitution Republic Indonesia no. 31/1999 jo. Constitution Republic Indonesia no.20/2001 about corruption eradication such as:

1. 1. The principle of lex special derogat lex generalis, constitution completely specialized put aside generalized constitution.
2. 2. There is a threat of punishment and less of administrative sanctions on second and third clause of constitution Republic Indonesia no. 31/1999 jo. Constitution Republic Indonesia no.20/2001.

Key words: job title, authorization, threat of punishment, and specialized less of administrative sanctions

Abstrak

Pemidanaan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih terdapat kurangnya rasa keadilan bagi terdakwa yang menyebabkan hukum tidak berjalan sesuai dengan tujuan, manfaat dan cita-cita hukum di Indonesia pada umumnya dan di Kalimantan Timur khususnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda. Tujuan dari hasil penelitian ini adalah apa yang mendasari adanya perbedaan ancaman pidana dalam Pasal 2 dengan Pasal 3Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apakah perbedaan ancaman pidana dalam Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencerminkan prinsip keadilan dan bagaimana seharusnya Pasal 2 dengan Pasal 3 pada masa yang akan datang.Hal ini disebabkan penerapan hakim dalam memutuskan  perkara tindak pidana korupsi merujuk kepada Pasal 2Undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu seseorang yang tidak mempunyai kewenangan dan pasal 3Undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu seseorang yang memiliki kewenangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang mendasari adanya perbedaan ancaman pidana dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Asaslex special derogat lex generalis, undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan UU bersifat Umum.
2. Adanya  ancaman pidana dan denda  minimum khusus dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001