EXECUTION of PASAL 13 HURUF M PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 ABOUT EXECUTION LIFTING OF CHILD RELATED to CONDITION OBTAINING GET PERMIT from SOCIAL HEAD INSTITUTION BEFORE PROCESS LIFTING OF CHILD (Research In Batu City)

Abstract

Abstract

This journal studies how Pelaksanaan Pasal 13 Letters M Peraturan Pemerintah Nomor 54 The year 2007 About Execution of Lifting of Related Chlid of Condition Obtains Permit From Head Of Social Institution Before Chlid Lifting Process. Thing surrounding this writing that there is contradiction between das sollen with das as of indium, das sollen in its(the research studying about Pengangkatan child of according to Section 13 letter m Peraturan Pemerintah Nomor 54 The year 2007 About Execution of Lifting of Child and das as of indium in this research is Pengangkatan chlid done by M. Sugeng father lifts from Cheviandra Ahmad Galih Qushairi, ineligible must obtain permit The Minister and/or social institution head beforehand. This thing indicates that has not there is straightening of correct law in the case of chlid lifting.

Problem studied in this research is: What execution of lifting of related chlid of condition obtains permit from social institution head before chlid lifting process .

To answer problem studied the, writer applies approach method of yuridis empiric.

Based on result of research, writer obtains answers to the problems, that is Section 13 letter m Peraturan Pemerintah Nomor 54 The year 2007 About Execution of Lifting of Chlid, doesn't run carefully. Many factors straightening of law is not executed.

Stands above mentioned things, Regulation of The Government of Number 54 The year 2007 About Execution of Lifting of Chlid, must be given sanction, that public unwilling to do lifting of child of unmatched to procedure which has been specified by government. . Purpose of this research description to and analyses execution Section 13 Letter m Peraturan Pemerintah Nomor 54 The year 2007 About Execution of Lifting of Related chlid of condition obtains permit from head Instansi Sosial before lifting process of child of evaluated from theory straightening of law.

Key words: execution, child lifting, permit, social institution

Abstrak

Jurnal ini membahas bagaimana Pelaksanaan Pasal 13 Huruf M Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Terkait Syarat Memperoleh Izin Kepala Instansi Sosial Sebelum Proses Pengangkatan Anak. Hal yang melatarbelakangi penulisan ini bahwa terdapat pertentangan antara das sollen dengan das sein, das sollen dalam penelitiannya membahas tentang Pengangkatan anak menurut Pasal 13 huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan das sein dalam penelitian ini adalah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh M. Sugeng bapak angkat dari Cheviandra Ahmad Galih Qushairi, yang tidak memenuhi syarat harus memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada penegakan hukum yang benar dalam hal pengangkatan anak. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak terkait syarat memperoleh izin kepala instansi sosial sebelum proses pengangkatan anak. Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu Pasal 13 huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, tidak berjalan dengan baik. Banyak faktor penegakan hukum tidak terlaksana. Menyikapi hal-hal tersebut di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, harus diberikan sanksi, agar masyarakat segan untuk melakukan pengangkatan anak tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Pasal 13 Huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak terkait syarat memperoleh izin kepala Instansi Sosial sebelum proses pengangkatan anak ditinjau dari teori penegakan hukum.

Kata kunci: pelaksanaan, pengangkatan anak, izin, instansi sosial