PENERAPAN PENAFSIRAN PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERKARA KEPAILITAN ( STUDI KASUS NOMOR : 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR : 704 K/PDT.SUS/2012

Abstract

Abstract

The court, either judex factior judex juris, and law experts still do not have a consensus about different interpretation about the meaning of simple verification stated in Section 8 Verse (4) in Law No.37 of 20014 about bankruptcy and deferred debt payment duty. Different perception in understanding the meaning of simple verification has led to law uncertainty and sense of injustice in lawsuit parties. This condition is seen in the Adjudication No:48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST and The Cassation Decree No:704 K/PDT.SUS/2012 which are made for the case of PT.Telkomsel as the bankruptcy supplicated against PT.Prima Jaya Medika as the bankruptcy supplicant. This journal is written to understand, to analyze and to discover the meaning of simple verification in Section 8 Verse (4) to develop further comprehension about the application of the interpretation of simple verification to the adjudicated case No:48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST and the Cassation Decree No:704 K/PDT.SUS/2012. Method of research is normative juridical with several approaches such as statute approach, conceptual approach and case approach. Result of research indicates that simple verification in the bankruptcy case is clearly stated in Section 8 Verse (4) has been pursuant to the goals of law, respectively law certainty, justice and utilization. However, by taking account The Adjudication No:48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST and The Cassation Decree No:704 K/PDT.SUS/2012 for the case of PT.Telkomsel as the bankruptcy supplicated against PT.Prima Jaya Medika as the bankruptcy supplicant, it is shown that law experts presented before the Court, either judex facti or judex juris, have different understandings.The consideration of judex facti stating that the case is under the charge of State Court is unreasonable or without law base,based on Law No.37/2004, the authority to examine the required facts, as stated in Section 2 Verse (1),

Key words: simple verification, bankruptcy, the court

Abstrak

Selama ini pengadilan baik judex facti, maupun judex juris, serta para ahli hukum memiliki penafsiran yang berbeda-beda terhadap makna pembuktian sederhana yang terkandung dalam pasal 8 ayat (4) undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, ketidaksamaan persepsi dalam memahami makna pembuktian sederhana berdampak pada penerapannya yaitu menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pihak yang berperkara, sebagaimana putusan dalam penelitian ini yaitu pada putusan nomor: 48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST Dan Putusan kasasi Nomor : 704 K/PDT.SUS/2012 yaitu perkara antara PT.Telkomsel sebagai termohon pailit dengan PT.Prima Jaya Medika sebagai pemohon pailit, jurnal ini ditulis bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan makna pembuktian sederhana yang terkandung dalam pasal 8 ayat (4) serta untuk mengetahui penerapan penafsiran pembuktian sederhana dalam perkara nomor : 48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST. dan Putusan Kasasi Nomor : 704 K/PDT.SUS/2012, jurnal ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep, serta pendekatan kasus, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan sebagaimana terkandung dalam pasal 8 ayat (4) sudah cukup jelas pasal 8 ayat (4) ini sudah sesuai dengan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, namun dalam putusan nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST dan Putusan kasasi Nomor 704 K/PDT.SUS/2012 yaitu perkara antara PT.Telkomsel dengan PT. Prima Jaya Medika sebagai pemohon pailit ditemukan bahwa baik para ahli hukum, judex facti maupun Judex juris memiliki pemahaman yang berbeda-beda.pertimbanganjudex factiyang menyatakan bahwa perkara tersebut adalah kewenangan pengadilan negeri tidak memiliki dasar hukum berdasarkan pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 37 tahun 2004.

Kata kunci: pembuktian sederhana, pailit, pengadilan