URGENSI DAN RELEVANSI KEWENANGAN NOTARIS UNTUK MENSERTIFIKASI TRANSAKSI YANG DILAKUKAN SECARA ELEKTRONIK (STUDI DI NOTARIS WILAYAH KERJA KOTA MALANG)

Abstract

Abstract

Today Indonesia entering the era of globalization that is characterized by changes in behavior and community legal acts,  the example of this changes is the emergence of a legal act which is named e-commerce. The objective of this journal is to analyze and to review the juridical base used by the judge in settling the case number religion 297/pdt.g/2010/ Malang Religion Court about the dispute of beneficiaries. The dispute is caused by the fact that the bequest given to one beneficiary is exceeding Zul Furud. Research method is doctrinal law research or also called normative juridical reseach. The approaches used are statue approach, case approach, and historical approach. Thus be concluded that the Notary's authority can not be applied by a Notary, as contrary to some regulations related with the certification transactions made electronicall, for example, Article 1868 of Kitab Undang-undang Hukum Perdata and Article 1 paragraph 7, 17 (1) a, and Article 16 paragraph (1) letter m Undang-undang Jabatan Notaris.Based on these results of research, judge’s decree has met some related principles such as Islam, inheritance principle, ijabari principle, individual principle, bilateral principle, and principle of merely caused by death. It also reflects the objectives of the law which include justice, usefulness, and certainty.

Key words: juridical consideration, judges, heirs

Abstrak

Saat ini Indonesia memasuki era globalisasi yang ditandai dengan perubahan tingkah laku maupun perbuatan hukum masyarakatnya, salah satu contohnya adalah timbulnya perbuatan hukum transaksi yang dilakukan secara elektronik. Jurnal ini dibuat adalah untuk menganalisis dan mengkaji urgensi dan relevansi kewenangan Notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis, yakni menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan pendekatan historis. Sehingga penulis dapat menarik simpulan bahwa wewenang Notaris ini tidak dapat diterapkan oleh Notaris, karena bertentangan dengan beberapa peraturan yang terkait dengan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik diantaranya adalah pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 1 angka 7, 17 (1) huruf a, dan pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Jabatan Notaris. Berdasarkan hasil penelitian ini, kewenangan Notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik sangatlah penting untuk segera diberlakukan namun kewenangan Notaris ini sangat sulit diterapkan oleh Notaris karena bertentangan dengan pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 1 angka 7, 17 (1) huruf a UUJN.

 

Kata kunci: pertimbangan yuridis, hakim, ahli waris