Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018

Articles

• ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 20 UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA (Studi di Kantor Sentra HKI Universitas Brawijaya)

  Rosita Nosi Adnoviansari

• IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM PENGELOLAHAN TRANSAKSI TERHADAP ALAT PERTANIAN DAN INDUSTRI

  Gana Prajogo

• PELAKSANAAN PASAL 38 AYAT (2) PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114/PERMETAN/PD.410/9/2014 TENTANG PENGAWASAN PEMOTONGAN HEWAN QURBAN (Studi Dinas Pertanian Kota Malang)

  Hary Saputra Hadi

• PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG TERHADAP PEMELIHARAAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA DITINJAU DARI KETENTUAN PASAL 91 AYAT (1) DAN (2) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG (Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kot

  Lukman Pratama

• EFEKTIFITAS PASAL 32 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERKAIT SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN PRONOJIWO KABUPATEN LUMAJANG

  Muhammad Burhanuddin Anshori

• IMPLEMENTASI PASAL 10 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DI CANDI SUMBERAWAN KABUPATEN MALANG

  Satria Wahyu Wijaya

• TANGGUNG JAWAB NEGARA BENDERA KAPAL ATAS RUSAKNYA EKOSISTEM LAUT DI PERAIRAN INDONESIA (Studi Kasus MV Caledonian Sky Menabrak Terumbu Karang di Raja Ampat)

  Dimas Eka Hanandrianto

• OPTIMALISASI UPAYA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI KUWAIT MELALUI NOTIFICATION

  Dino Rafiditya Pradana

• KEKUATAN HUKUM RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NOMOR 2383 07 NOVEMBER TAHUN 2017 TENTANG PEROMPAKAN DAN ARMED ROBBERY DI SOMALIA

  Gumilar Bagus Pambudi

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT NON CONVICTION BASED (NCB) ASSET FORFEITURE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

  Risca Aulia Zahra

• KESESUAIAN DIHAPUSNYA SYARAT BERBAHASA INDONESIA TERKAIT PENEMPATAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA DENGAN TUJUAN PENGATURAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

  Dita Anggraini Sholikhah

• PENERAPAN DELIK ADAT DALAM KASUS PENCURIAN BENDA SAKRAL (PRATIMA) DI KABUPATEN KLUNGKUNG BALI (Studi Di Peradilan Desa Pakraman Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung)

  Made Bayusmara Gotama Arya

• PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBELUM PUTUSAN PENGADILAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

  Wilmar Daniel Exaudi Simanjuntak

• BENDA SITAAN BERUPA SAHAM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT DENGAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

  Militandityo Alfath Arviansyah

• TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP KENDARAAN VESPA PRODUKSI SEBELUM TAHUN 1980 ( Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Satuan Lalu Lintas)

  Dody Tua Saputra Pakpahan

• UPAYA PELAKSANAAN PASAL 2A PP NO. 58 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KUHAP (Studi di Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan)

  Happy Hardiansyah Putra

• PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN OLEH KEPOLISIAN RESORT PULAU BURU

  Yulia Nabila Almaulidi

• LEGALITAS SAKSI VERBALISAN DALAM PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

  Arintya Yogantari Mulyoto

• PEMENUHAN KEWAJIBAN KEPOLISIAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN SEMENTARA TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI UPPA KEPOLISIAN RESORT MALANG KOTA)

  Harwin Wanandi

• EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN PENYITAAN HARTA BENDA TERPIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

  Dewi Marissa

• ÐKIBÐT HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGIL NOMOR: 912/PID/B/2011/PN.BGL TENTANG KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 65/PUU-VIII/2010

  Deo Riаndy

• ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN TERDAKWA SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/2015/PN Pms.)

  Febriani Tri Putri Lintang

• PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASING-MASING PETERNAK SEBAGAI DEBITUR ATAS KREDIT BERMASALAH DALAM PELAKSANAAN KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI (KUPS) (Studi di Bank Jatim Kantor Cabang Malang)

  Retno Utari

• KEKUATAN HUKUM PUTUSAN PERDAMAIAN BPSK APABILA SURAT PERJANJIAN DAMAI TIDAK DISEPAKATI SALAH SATU PIHAK (Studi Putusan BPSK Nomor 011/P.BPSK/10/2017 )

  Adellia Sallwa Baqa Rizki

• UPAYA HUKUM DEBITUR DARI KERUGIAN AKIBAT PENGALIHAN HAK TAGIH (CESSIE) OLEH KREDITUR (STUDI PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG MALANG)

  Otto Sigit

• PENERAPAN PASAL 6 PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 18/16/PBI/2016 TENTANG RASIO LOAN TO VALUE TERHADAP NON PERFORMING LOAN PADA KREDIT PROPERTI RUMAH TOKO (Studi di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Pusat Jakarta)

  Achmad Lutfi

• TINDAKAN PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM MENYANYIKAN ULANG ATAU MENGCOVER LAGU MELALUI MEDIA YOUTUBE (Kasus cover lagu “Akad†dengan pemegang hak cipta Band Payung Teduh)

  Jeaney Dwi Sapta Aquar

• UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM OLEH DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL AKIBAT ADANYA PENGUASAAN PASAR OLEH PELAKU USAHA LAINNYA (STUDI PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR DAN SENTRA USAHA SAMBEL PE

  Novia Dewi Aprilia

• ANALISIS YURIDIS KONKRETISASI AZAS KESEIMBANGAN TERHADAP KONTRAK PEMBORONGAN NO: P2S-IDB/PMU .C/77/IX/2005 ANTARA PT. ADI KARYA TBK DENGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG KERJASAMA IDB

  Bintang Mahatma Muhammad

• ANALISIS PERBANDINGAN TAHAP PEMERIKSAAN SUBSTANTIF DALAM PROSES PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI (STUDI PERBANDINGAN HUKUM KETENTUAN UNDANG-UNDANG DESAIN INDUSTRI NEGARA INDONESIA DAN JEPANG)

  Mia Yunisa Setyaningtyas

• ANALISIS KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN MABI’ (OBJEK PERJANJIAN) DALAM AKTA PEMBIAYAAN MURABAHAH

  Naufal Vidi Rashadi

• Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Bisnis Skema Ponzi Di Indonesia

  Vicky Rhizaldy

• Batasan Hukum Tindakan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Msandigheden) Sebagai Alasan Pembatalan Sebuah Perjanjian

  Misbachul Munir

• ANALISA YURIDIS BATASAN DUTY OF CARE AND LOYALTY DALAM TINDAKAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN TERHADAP PERUSAHAAN INDUK

  Megasari Dwi Diyanti

• ANALISA YURIDIS PRINSIP TRANSPARANSI OLEH EMITEN OBLIGASI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM HAL MENCEGAH TERJADINYA GAGAL BAYAR

  Fidya Titisari

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK DAGANG PRODUK ROKOK SEIRING DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN PLAIN PACKAGING ON CIGARETTES AND OTHER TOBACCO PRODUCTS DI AUSTRALIA (Studi Kaus Gugatan Indonesia Kepada Australia Di WTO No. WT/DS467)

  Avi Tiara Putri

• ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN PRINSIP DE MINIMIS DAN SUBSTANSIAL SIMILARITY DALAM HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA

  Oktari Devira Permata Syam

• INTERPRETASI MAKNA SWASTA DALAM PASAL 7 AYAT (2), (3) DAN (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

  Shinta Sriwijaya

• IMPLEMENTASI PASAL 45 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (STUDI KASUS PT. DUA PERMATA KEMBAR KOTA MALANG)

  Ester Helena Sophia Rissi

• EFEKTIVITASPASAL 4 PERATURAN WALIKOTAMALANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN UNTUK MASA PAJAK SAMPAI DENGAN TAHUN 2012 (Studi di Kantor Dinas Pelayanan Pajak Daerah

  Ibnu Malik Jani Safarina

• TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENAMPUNGAN BAGI PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI DI INDONESIA

  Sabrina Mansyuroh