PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN OLEH KEPOLISIAN RESORT PULAU BURU

Abstract

Yulia Nabila Almaulidi, Dr. Bambang Sugiri, SH.M.Hum., Eny Harjati, SH.MH.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : yulianabila28@gmail.com

 

ABSTRAK

Setiap daerah memiliki potensinya masing-masing. Kabupaten Buru yang berada di Provinsi Maluku merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi pertambangan emas yang cukup besar dengan kualitas yang baik, namun belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Yang menjadi masalah disini yaitu ketika penambangan yang dilakukan adalah penambangan yang tanpa izin. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin (illegal mining) ini wajib dilakukan demi tercapainya supremasi hukum. Apabila dibiarkan terus-menerus, tidak menutup kemungkinan dapat mengganggu masyarakat setempat akibat dampak lingkungan yang diakibatkan oleh illegal mining tersebut. Tetapi dalam hal penegakan hukum, pada prosesnya pihak Kepolisian Resort Pulau Buru dalam mengatasi tindak pidana pertambangan ini tentu menghadapi berbagai macam kendala.

Kata kunci: penegakan hukum, tindak pidana, pertambangan tanpa izin

 

ABSTRACT

The Regency of Buru located in the Province of Maluku has major gold mining potential with fine quality, but its potential is not optimally utilized, regarding the fact that the mining is run illegally. Therefore, law enforcement to respond to illegal mining must be performed to achieve supremacy of law. When no specific measures are taken, this could trigger environmental impacts caused by illegal mining. It is commonly known that in the process of tackling this issue, the sub-regional police department surely encounters several problems.

Keywords: law enforcement, criminal act, illegal mining