KESESUAIAN DIHAPUSNYA SYARAT BERBAHASA INDONESIA TERKAIT PENEMPATAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA DENGAN TUJUAN PENGATURAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

Abstract

Dita Anggraini Sholikhah, Prof.Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH.,MH., Ratih Dheviana Puru H.T.,SH.,LLM.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: ditas9696@gmail.com

 

ABSTRAK

Artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dihapusnya syarat berbahasa Indonesia terkait penempatan tenaga kerja asing di Indonesia dengan tujuan pengaturan penempatan tenaga kerja, dengan menganalisis peraturan perundang – undangan Indonesia.  Dalam permenaker No. 12 tahun 2013 pasal 26 mengatur mengenai syarat wajib bagi TKA untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, namun dalam permenaker No. 16 tahun 2015 syarat tersebut dihapuskan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang – undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan dan akses internet, serta teknik analisis bahan hukum menggunakan interpretatif sistematis dan interpretatif gramatikal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dihapusnya syarat untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dari Permenaker No. 16 tahun 2015 tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan tersebut, karena dalam melakukan alih teknologi atau alih pengetahuan menjadi terhambat. Selain itu syarat tersebut juga tidak menjadikan alasan bagi investasi asing untuk masuk ke Indonesia.

Kata Kunci: Kesesuaian, Hapusnya, Tujuan Pengaturan Penempatan Tenaga Kerja.

 

ABSTRACT

This scientific paper is aimed to investigate the relevance regarding the abrogation of Indonesian language proficiency for foreign workers in Indonesia for the sake of workforce placement management, in which legislation was analyzed. The Regulation of Ministry of Manpower Number 12 of 2013 Article 26 stated that Indonesian language proficiency is the requirement that has to be fulfilled by foreign workers working in Indonesia. However, this requirement has to be abrogated from the Regulation of Ministry of Manpower Number 16 of 2015. This research involved a statute, analytical, and conceptual approaches, while the data was collected by conducting library research and accessing the Internet. The legal materials were then systematically and grammatically interpreted. From the analysis, the result reveals that the abrogation of the requirement in which foreign workers in Indonesia has to be able to communicate in the Indonesian language from the Regulation of the Ministry of Manpower Number 16 of 2015 is not relevant to the main objective of the regulation. This abolishment has impeded knowledge and technological transfer. Moreover, this change cannot guarantee the foreign investment to come to the country.

Keywords: relevance, abrogation, an objective of workforce placement management.