TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT NON CONVICTION BASED (NCB) ASSET FORFEITURE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Abstract

Risca Aulia Zahra, Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H.,M.Hum, Prof. Masruchin Ruba’i, S.H., M.S.

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

E-mail: riscazhr@gmail.com

 

ABSTRAK

Korupsi tidak hanya merupakan kejahatan nasional yang mengganggu suatu negara. Akan tetapi, korupsi merupakan sebuah permasalahan global yang sudah masuk dalam kategori extraordinary crime. Dalam hal ini, korupsi berarti merupakan kejahatan yang sangat berbahaya yang tidak hanya mengancam suatu negara, melainkan mengancam dunia internasional. United Nations (UN), khususnya United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)  akhirnya membuat sebuah peraturan yang mengatur mengenai korupsi secara internasional, yaitu United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Sampai sekarang sudah ada 183 negara yang meratifikasi UNCAC. Indonesia sendiri meratifikasi UNCAC pada tanggal 19 September 2006 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Di dalam pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC, lahir sebuah konsep perampasan aset yang dinamakan Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture. Akan tetapi konsep perampasan aset tersebut sukar untuk dilakukan di Indonesia karena berbenturan dengan konsep perampasan aset pada hukum positif Indonesia.

Kata Kunci: Perampasan Aset, Tindak Pidana Korupsi, Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Hukum Positif Indonesia.

 

ABSTRACT

Corruption is regarded more than a crime committed at a national level, but it is categorized into an ordinary crime committed globally. The corruption itself is considered dangerous, which threatens the world. United Nations, especially United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) has issued a regulation that is aimed to tackle corruption at an international level, such as United Nations Convention against Corruption (UNCAC). To date, there have been 183 countries ratifying UNCAC. Indonesia ratified UNCAC on September 19, 2006, through Law Number 7 of 2007 on Validation of United Nations Convention against Corruption (UNCAC). In Article 54 of Paragraph (1) letter c of UNCAC, the concept of Non-Conviction-Based (NCB) asset Forfeiture emerges, but this concept is hard to implement in Indonesia as it is contradictory to the concept of positive law in Indonesia.

Keywords: conviction of asset, criminal corruption, non-conviction-based asset forfeiture, United Nations Convention against Corruption (UNCAC), Positive Law in Indonesia.