Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018

Articles

• JAMINAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK JALANAN (Analisa Pasal 5 Ayat (2) Huruf G Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis)

  Okta Zeruya Samdra Pandapotan Nainggolan

• KEKUATAN TESTAMENT DALAM PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

  Diajeng Maulid Triawalsih

• PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM KETENTUAN PASAL 4 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2005 TERKAIT PENYALAHGUNAAN TEMPAT USAHA YANG DIGUNAKAN PERBUATAN CABUL

  Asrop Afandi

• IMPLEMENTASI PASAL 1 BUTIR 6 PERATURAN DESA BABADAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) (Studi di Desa Babadan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung)

  Laurensia Intan Krismaria

• OPTIMALISASI PENGELOLAAN WISATA PANTAI LOMBANG YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP

  Arief Maydiansjah Putra

• IMPLEMENTASI PASAL 11 UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERKAIT PELAKSANAAN PROGRAM FULL DAY SCHOOL DI KOTA MALANG. (Studi Di Sekolah Dasar Negeri 02 Kebonsari Kota Malang)

  Pandini Riata Mustakim

• EFEKTIFITAS PASAL 95 AYAT (1) DAN (2) HURUF (b) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA (Studi di Kota Malang)

  Intan Meitasari

• PELAKSANAAN PASAL 22 HURUF D PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH

  Nanda Ayu Lestari

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (studi di Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya)

  Tri Eva Susanti

• EFEKTIFITAS PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN SISTEM COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 103.2/KEP/2017 (Studi Pelaksanaan di Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional II Surabaya)

  Sindy Fariska Yuni Saputri

• EFEKTIFITAS PASAL 9 PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS (STUDI DI KANTOR DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA KEDIRI)

  Monikha Seles

• PENERAPAN PASAL 29 AYAT 1 PERATURAN DAERAH NOMER 24 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN PASURUAN (Studi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu)

  Benardictus Octo Caesariano

• IMPLEMENTASI PASAL 17 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR (Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang)

  Wahyudi Dharma Prasetya

• PELAKSANAAN PASAL 69 PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN (Studi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu)

  Faris Kurniawan

• PELÐKSÐNÐÐN PASAL 8 PERÐTURÐN PEMERINTÐH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TÐHUN 2010 TENTÐNG DISIPLIN PEGÐWÐI NEGERI SIPIL (Studi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo)

  Muhamad Bayu Septian

• PENGEMBALIAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ANGGOTA DPRD PASCA DITERIMANYA TUNJANGAN TRANSPORTASI ( Studi di Kabupaten Ponorogo )

  Lely Mahartina Khoiru Ummah

• PELAKSANAAN PASAL 35 AYAT 1 HURUF C PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG SURAT IZIN MENGEMUDI BERKAITAN DENGAN SYARAT KARAKTERISTIK PEMBUATAN SIM D BAGI DISABILITAS (Studi di Kantor Satuan Polisi Lalulintas (Satlantas

  RR. Alysia Gita Purwasaputri

• KEWAJIBAN PENGEMBANG PERUMAHAN TERHADAP PENYEDIAAN LAHAN PEMAKAMAN UMUM (Studi Pelaksanaan Pasal 5 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdaga

  Nurvijay Aldi Darmawan

• KEWAJIBAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN OLEH KEPALA DESA MENURUT PASAL 26 AYAT (4) HURUF K UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

  Muhammad Zaffri Hasan

• IMPLEMENTASI PASAL 18 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN TERKAIT PENGENAAN TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN TERHADAP PEMILIK BADAN USAHA (Studi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

  Muchammad Syauqi

• HARMONISASI SURAT EDARAN MENTERI KEUANGAN S-209/ PK.3/2016 TENTANG TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DENGAN PERATURAN WALIKOTA KOTA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI (Studi Di Kantor Pemerintah Daerah Kota M

  Aditama Nur Ilham Pramulia

• IMPLEMENTASI PASAL 86 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DI KOTA KEDIRI (Studi di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kediri)

  Ahmad Mahendra Surya Andaru

• PELAKSANAAN PROSEDUR PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI WILAYAH KERJA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUMAJANG. (Studi Implementasi Pasal 106 Angka 3 Huruf E Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomo

  Guruh Bayu Saputra

• IMPLEMENTASI PASAL 12 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN MAKAM PERIHAL LARANGAN PEMESANAN LAHAN MAKAM KOSONG (Studi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang)

  Nanang Dwi Bagus Suwandi

• EFEKTIVITAS PASAL 77 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Di Polrеs Kabupaten Banyuwangi)

  Rahmat Tri Oktavian

• IMPLEMENTASI PASAL 8 AYAT (1) HURUF D PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN SERTA PENGENDALIAN PASAR MODERN

  Dimas Fitra Alfiansyah

• EFEKTIVITAS LARANGAN DALAM PASAL 4 HURUF J PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2013 (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Depok)

  Reza Fahrizal Akbar

• PENGENAAN CUKAI TERHADAP ROKOK ELEKTRIK MENURUT PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI

  Yoga Ari Kurniawan

• PELAKSANAAN PASAL 5 AYAT (3) PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT DAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggal

  Endah Panglipuring Tyas

• PENGGUNAAN HAK VETO OLEH RUSIA DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH

  Danang Wahyu Setyo Adi

• Reformulasi Pemberian Dana Bantuan Keuangan Partai politik dari APBN dan APBD Reformulation of Financial Assistance Funds of Political Parties Gained from the State Budget and the Local Government Budget

  Hasbi Assiddiq

• PELAKSANAAN KONSEP 3 IN 1 IN THE LAND ACQUISITION TERHADAP KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI DI KABUPATEN JOMBANG

  Dewi Nursitta Safir

• Implikasi Yuridis Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Terhadap Terhadap Kedudukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketanaganukliran)

  Hendy Putra Pangestu

• PELAKSANAAN ATURAN KEBAL CERAI PADA PERKAWINAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BADUY (Studi di Suku Baduy, Kecamatan Leuwidamar, Provinsi Banten)

  Fauziyah Tsamrotul Fuadah

• PERKAWINAN SEADARAH OLEH WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA DIKAITKAN DENGAN LARANGAN PERKAWINAN DALAM PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

  Femmy Cornelia Fiyono

• KEDUDUKAN HARTA BERSAMA PADA PERCERAIAN SEBELUM DILAKUKAN ITSBAT NIKAH

  Gahan Gustisira Satwika

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (Tinjauan Terhadap Pasal 10 Ayat (4) Huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pe

  Made Surya Ryanda Putra

• ANALISA YURIDIS TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PRAKTIK MONEY GAME BERMODUS BISNIS MULTI LEVEL MARKETING

  Bagas Putra Wiratama

• DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN ATAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN PITA CUKAI PALSU HASIL TEMBAKAU (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo)

  Ega Aliftya

• ANALISA PUTUSAN NO. 1537/PID.B/2016/PN. JKT UTR. TENTANG PENODAAN AGAMA TERKAIT PENERAPAN PASAL 156A KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA

  Gada Bagaskara

• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERKAIT PROGRAM STAND UP COMEDY MELALUI MEDIA ELEKTRONIK YANG DIDUGA MENGANDUNG UNSUR PENGHINAAN AGAMA.

  Levi Syndi Ningtyas

• PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PESERTA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

  Ragusto Martius Elnardo Pardede

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP BATASAN-BATASAN PENODAAN AGAMA DALAM PASAL 156 DAN 156A HURUF a DAN b KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

  Sofarisman Jayadi

• ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN PERATURAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DITINJAU DARI DARI LEMBAGA HAK CIPTA DI INDONESIA DAN INTERNASIONAL

  Arjuna Chandra Wijaya

• PILIHAN JENIS JAMINAN SEBAGAI PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MENGANTISIPASI KREDIT BERMASALAH STUDI DI K-BPR BABADAN PONOROGO

  Shafira Rahma Yunani

• KAJIAN YURIDIS SUSTAINABLE FINANCE YANG BERKEPASTIAN HUKUM BAGI PERBANKAN DI INDONESIA

  Bimarcelline Agatha

• URGENSI PENGATURAN KEADAAN DARURAT (FORCE MAJEURE) DALAM PASAR MODAL SYARIAH (Studi Perbandingan Hukum dengan Bursa Malaysia Market)

  Afandy Kurniawan

• ANALISIS YURIDIS PRINSIP FIRST TO FILE DAN ASAS KEBARUAN PADA KASUS DESAIN INDUSTRI KEMASAN PAKAIAN DALAM (Studi Putusan Ma Nomor 554 K/PDT.SUS-HKI/2015 Dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/PDT.SUS-DESAIN-INDUSTRI/2014)

  Akbar Aprillia Ardhiansyah

• PENERAPAN PASAL 8 AYAT (1) HURUF J UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN PRODUK MAKANAN RINGAN IMPOR TANPA LABEL BERBAHASA INDONESIA (Studi di Dinas Perdagangan Kota Malang)

  I Gusti Bagus Aditya Dwi Hendrawan

• IMPLEMENTASI ASAL 29 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PRAKTIK TUKANG GIGI YANG MELAKUKAN TINDAKAN DILUAR PEKERJAANNYA (Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang)

  Valerie Ultima

• KEWENANGAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK MELALUI INVESTASI PASAR MODAL (Studi di Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan)

  Silvia Aquina Tarigan

• PELAKSANAAN KEWAJIBAN IZIN PEMANFAATAN TANAH DARI PEMILIK HAK ATAS TANAH KEPADA PEMILIK BANGUNAN GEDUNG BERDASAR PRINSIP PEMISAHAN HORIZONTAL (STUDI DI KABUPATEN SITUBONDO, JAWA TIMUR)

  Tyas Rizky Ramadhani

• PELAKSANAAN PASAL 4 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONSUMEN VULKANISIR BAN PADA PENGUSAHA SERVICE BAN DI KOTA MALANG

  Moch. Naby Aksani Akbar

• Implementasi Pasal 2 Dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi Terkait Pengawasan Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam (Studi Di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang)

  Zenitza Akbar Azmi

• PELAKSANAAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PADA USAHA PENYEDIA TEMPAT KARAOKE DI KOTA MALANG (Studi Kasus di Tempat Hiburan karaoke di Kota Malang)

  Ridsyal Rizki Yogaswara

• TINJAUAN YURIDIS PERKARA LISENSI HAK PENYIARAN PIALA DUNIA TAHUN 2014 ANTARA PT INTER SPORT MARKETING DAN PT NEW METRO HOTEL SEMARANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 518 K/PDT.SUS-HKI/201)

  Ardy Setiawan Hadi

• Faktor Pendorong Dan Penghambat Efektivitas Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Martadinata Malang)

  Dewangga Kurniawan

• IMPLEMENTASI PASAL 3 HURUF (b) PERATURAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PASPOR BIASA DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 PALU)

  Risenda Teguh Bayu Pratama

• DASAR PERTIMBANGAN HAKIM ATAS GUGATAN PERCERAIAN ATAU PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN DASAR TIDAK SALING CINTA (Studi Putusan Nomor : 1866/Pdt.G/2012/PA.Gs dan Nomor : 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)

  Ahmad Faris Hilmi

• Eksistensi Prinsip Cabotage Dalam Kebijakan Penerbangan Nasional Di Era ASEAN Open Sky Policy 2015

  Tabita Andreina Fabry

• EFEKTIFITAS SURAT EDARAN DIRJEN MINERBA NOMOR 04.E/30/DJB/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA ANGKA 5 (STUDI DI DINAS ESDM PROVINSI JAWA TIMUR)

  Brian Triasa Akbar

• EFEKTIVITAS PASAL 131 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BERKAITAN DENGAN ADANYA PELICAN CROSSING (Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang)

  Karisma Dio Agatha Yuda

• PENERAPAN PASAL 3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA TERKAIT PERUBAHAN MEREK JASA (Studi Penerapan Perlindungan Merek “Pakcik Abin†Malang)

  Erdiana Gadis Permata Intan

• TANGGUNGJAWAB INDONESIA SETELAH MERATIFIKASI ASEAN MULTILATERAL AGREEMENT ON AIR SERVICE (ASEAN OPEN SKY AGREEMENT)

  Luckman Arief Hidayatullah

• PENGELOLAAN TAMBANG PASIR DI KABUPATEN LUMAJANG SETELAH TERJADINYA KASUS SALIM KANCIL DAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NO 12 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN SKALA KECIL

  Rr. Nella Erdinka Ratna Asmodewati

• UPAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEDIRI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI PELAKSANAAN PASAL 3 PERMENDAGRI 33 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH)

  Niko Adhitama

• IMPLIKASI YURIDIS STATUS HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA BILA TERJADI PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN

  Ade Chandra Nurlaksono

• REKONSTRUKSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

  Wahyu Saputra

• ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 21/PUU-XII/2014 TERKAIT DENGAN PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA

  Jehan Bingar Yudha P

• ANALISIS SENGKETA PENUNTUTAN PENGEMBALIAN HAK GUNA USAHA TANAH PERKEBUNAN DARI KELOMPOK TANI REMAJA KEPADA PT. TASK III (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMPIT NO.12/Pdt.G/2015/PN.Spt.)

  Herlinda Wati