Sarjana Ilmu Hukum, April 2018

Articles

• PELAKSANAAN PASAL 10 AYAT 9 HURUF (D) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan)

  Albina Purnamasari Zahabiyah

• KONSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU YANG MEMBERIKAN SANKSI TERHADAP PESERTA DIDIK

  Syanindita Nirna Ingtias

• PELAKSANAAN PASAL 86 AYAT (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA MENGENAI KEWAJIBAN INSTANSI PEMERINTAH MELAKUKAN PENEGAKAN DISIPLIN SERTA UPAYA PENINGKATAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH K

  Vans Putra U.D.B. Panjaitan

• Implementαsi Pαsαl 3 Αyαt 11 Perαturαn Pemerintαh Nomor 53 Tαhun 2010 Tentαng Dsiplin Pegαwαi Negeri Sipil Mαsuk Kerjα dαn Menααti Jαm Kerjα (Studi di Bαdαn Kepegαwαiαn Pendidikαn dαn Pelαtihαn Kotα Gorontαlo).

  Fahmi Kamuli

• IMPLEMENTASI PASAL 35 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG TAHUN 2010 – 2030 TERKAIT IPAL KOMUNAL DI KOTA MALANG (Studi Pada Pengelolaan IPAL Komunal Di Kelurahan Mergosono)

  Edwin Gama Pradana

• KEKOSONGAN HUKUM PENGATURAN OJEK ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERIZINAN

  Rinta Nervindya Wijaya

• EFEKTIVITAS PASAL 5 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALANDI KABUPATEN PROBOLINGGO

  Andan Oktafian Putra

• OPTIMALISASI PENARIKAN RETRIBUSI TEMPAT WISATA MAKAM BUNG KARNO DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar)

  Alfida Rosa Atsila Suhartono

• IMPLEMENTASI PASAL 21 HURUF d UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERKAIT PERLINDUNGAN HAK PNS (Studi di Bidang Hukum Daerah Kabupaten Malang)

  Karina Gita Putri Tika Guntoro

• EFEKTIFITAS PASAL 21 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (Studi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang)

  Ryko Febriando

• OPTIMALISASI TUGAS KEPALA DESA BERDASARKAN PASAL 26 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi di Desa Talun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk)

  Tio Rahmad Januar

• PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA BATU (Studi Pelaksanaan Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nommor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Dipe

  Byantika Sekar Ayu Juwitawati

• PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK(Studi di Kantor Pertanahan Kabupat

  Gusmisa Vivi Utami

• PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) SEBAGAIUPAYA PENCEGAHAN GOVERNANCE RISK PT PEGADAIAN (PERSERO) (Studi di Kantor Pegadaian Cabang Sukarno Hatta-Malang)

  Maya Rosyida

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESALAHAN PENULISAN DATA E-KTP (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang)

  Allesandro Yudo Asmara

• PENGATURAN PERIZINAN PENGGUNAAN SUMUR POMPA SIBEL DALAM PENGENDALIAN PELANGGARAN HAK ATAS AIR PERTANIAN YANG BERASAL DARI BAWAH TANAH

  Fredy Sapta Yanuawan

• KEBIJAKAN STRATEGIS KEPALA DESA SUMBEREJO KECAMATAN NGASEM KABUPATEN KEDIRI DALAM PENGGUNAAN DANA DESA (studi implementasi pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

  Firdaus Ibnu Hakim

• IMPLEMENTÐSI PÐSÐL 30 ÐYÐT (1) PERÐTURÐN DÐERÐH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 2 TÐHUN 2010 TENTÐNG KERJÐSÐMÐ DESÐ DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (Studi di Desа Ngadimulyo Kecаmааtаn Sukorejo Kаbupаten Pаsuruаn)

  Muhammad Ibnu Makkotil

• KEDAULATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI RUANG UDARA BATAM DAN BINTAN DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP TERITORIAL INDONESIA

  Hayyan Azizi Zein

• KONSEKUENSI HUKUM BAGI INDONESIA PASCA RATIFIKASI MINAMATA CONVENTION ON MERCURY TERHADAP PERLINDUNGAN KESEHATAN MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI DAMPAK LEPASAN MERKURI DARI AKTIVITAS PERTAMBANGAN EMAS SKALA KECIL

  Irene Fransisca Liemanto

• PERTANGGUNGJAWABAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) KEPADA KORBAN KONFLIK BERSENJATA KARENA KEGAGALAN KEGIATAN PEACEKEEPING (STUDI KASUS SREBRENICA 1995)

  Ahmad Girindra Wardhana

• BLASPHEMY DAN HATE SPEECH SEBAGAI BENTUK FREEDOM OF SPEECH AND FREEDOM OF EXPRESSION DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

  I Wayan Surya Hamijaya J

• HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (RIGHT TO SELF DETERMINATION) CATALONIA TERHADAP SPANYOL MELALUI REFERENDUM BERDASARKAN HUKUM INTERNATIONAL

  Adityadarma Bagus Priasmoro Suryono Putro

• IMPLIKASI HUKUM BAGI KOREA UTARA TERHADAP PERISTIWA UJI COBA PELUNCURAN RUDAL YANG MELINTASI WILAYAH JEPANG

  Maulida Amalia Nur Afifah

• PENGECUALIAN STATUS KEWARGANEGARAAN ETNIS ROHINGYA DALAM BURMA CITIZENSHIP LAW DITINJAU DARI PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM INTERNASIONAL

  Revi Sabilia Erningpraja

• KEWENANGAN PBB PADA KASUS KEJAHATANGENOSIDA ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR

  Dewi Evianti Rahmania

• TINJAUAN YURIDIS PASAL 111 AYAT (1) HURUF C ANGKA (4) PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

  Hasna Nabila Rahman

• STATUS ANAK PADA PERKAWINAN FASID (RUSAK) (Analisis Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb)

  Ivo Junia Imako Haris

• URGENSI PENGATURAN PERSETUJUAN PENDONOR ASI SEBAGAI BUKTI UNTUK MENCEGAH PERKAWINAN SEPERSUSUAN

  Aprilliaili Ayatri Kartini

• PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA JAMINAN BAGI MASYARAKAT ADAT DI BALI (studi di LPD Desa Adat Banjar Tengah)

  Chikita Murti Wiliyandari

• BATASAN ALASAN PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN SECARA TERUS-MENERUS (studi pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam)

  Elsa Cholidatul Nikmah

• PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIAKIBATKAN OLEH PIHAK YANG MENGUASAI TANAH TANPA HAK

  Khansa Muafa

• PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI

  Eka Suci Diantari Budiono

• PEMIDANAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

  Ahmad Anugrah Kharisma Putra

• UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN MENANGANI NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN RINGAN ANTAR NARAPIDANA (Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang)

  Aulia Hayuning Astuti

• AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN ANTAR NEGARA DI BIDANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PARA PIHAK DALAM KONTRAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL

  Irma Indrawati

• KELEMAHAN PENGATURAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI DUNIA SIBER (CYBER BULLYING) DALAM PENJELASAN PASAL 45 HURUF B UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DA

  Citra Clara Shinta

• ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA DAN PENGURUS ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERLARANG

  Andre Awell Marbun

• KECUKUPAN 2 (DUA) ALAT BUKTI SEBAGAI DASAR PENETAPAN TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

  Jourda Brahma Suyono Putra

• DAMPAK PEMILIHAN UMUM DENGAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA TERHADAP POLA REKRUTMEN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD OLEH DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KOTA MALANG

  Siti Habiba

• MAKNA “MENJAMIN†DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN TERKAIT PERLINDUNGAN PEKERJA

  Yulia Citra Malinda

• KEBERLAKUAN MORATORIUM PROFESI PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA DI ARAB SAUDI TAHUN 2015 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK WARGA NEGARA INDONESIA MEMPEROLEH PEKERJAAN

  Candra Dwi Siswanto

• WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA BIDANG PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA (Studi terkait Agreement antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi Mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domes

  Dede Rahayu

• KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG WAJIB DIIKUTI OLEH TENAGA KERJA INDONESIA

  Fatimah Az-Zahra Firdaus

• PENGATURAN BATAS WAKTU PEMENUHAN HAK YANG TIMBUL KARENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

  Sfira Niken D

• PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PENGGUNAAN POTONGAN-POTONGAN VIDEO CIPTAANNYA OLEH YOUTUBER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

  Shinta Adhania

• LEGALITAS RENEGOSIASI KONTRAK KARYA MINERAL DAN BATUBARA DITINJAU DARI ASAS KESEIMBANGAN KONTRAK

  Nurul Fitri Octafia

• ANALISIS KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS DALAM PERMEN ESDM NO. 52 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMEN ESDM NO. 8 TAHUN 2017 TENTANG KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT

  Amalia Rizki Nur Zhafarina

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO ATAS TINDAKAN PEMBAJAKAN ONLINE (Kajian Berdasarkan Konsep Konvergensi Telematika dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

  Maria Paulina Andini

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA ATAS JAMINAN SOSIAL PASCA PERALIHAN KEWENANGAN KONSORSIUMASURANSI MENJADI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

  Novridha Shelly N.A

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEADAAN INSOLVENSI DEBITOR DALAM KEPAILITAN (Studi Putusan Pailit PT. Perindustrian Njonja Meneer dan PT. Metro Batavia)

  Adheria Juniresta

  • PDF

• KEWENANGAN LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM MENENTUKAN KEABSAHAN MOGOK KERJA

  Dinar Arimbi

• IMPLEMENTASI PASAL 40 AYAT (1) HURUF S UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN PASAL 34 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAKAN JUAL BELI SOFTWARE MICROSOFT OFFICE BAJAKA

  Lydia Agustina

• KEABSAHAN PENGGUNAAN MEDIA TELEKONFERENSI TERHADAP PENENTUAN KUORUM KEHADIRAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

  Kurniawan Wahyu Kartiko

• ANALISIS KEDUDUKAN PEKERJA DAN PEMEGANG POLIS DALAM HAL TERJADI KEPAILITAN PADA PERUSAHAAN ASURANSI

  Wahyu Andi Asmara

• ANALISIS PROBLEMATIKA PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012

  Mohammad Aviv Rachmaddian

• URGENSI REGULASI PROSEDUR PENGAMBILALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK

  Jessy Theresia Purba

• PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR UNTUK MENDAPATKAN PENYERAHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM RANGKA EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA (Studi di PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang)

  Catalina Intan Putri Widodo

• ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA OLEH NON LEMBAGA KEUANGAN (Studi Kasus First Travel)

  Salsha Zuhriyah

• TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PENGGUNAAN INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI NAMA DOMAIN DI INDONESIA (Studi Komparasi dengan Negara India dan Belgia)

  Natasya Asnija

• DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NIAGA DALAM PUTUSAN NOMOR 05/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Smg DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 707K/Pdt.Sus-Pailit/2015 MENGENAI PEMENUHAN SYARAT PERDAMAIAN

  Yessi Mayangsari Putri Marendra

• TINJAUAN STATUS BITCOIN SEBAGAI ALAT TRANSAKSI DALAM SISTEM CRYPTOCURRENCY TERHADAP SYARAT SAH PERJANJIAN

  Muchammad Ekky Prandika H.P

• IMPLIKASI YURIDIS MISREPRESENTATION OLEH EMITEN PADA PROSPEKTUS

  Fatimah Handayani Dewi

• ANALISIS PRINSIP KEHATI-HATIAN TERHADAP BANK DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI ARRANGER PADA AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH OFF BALANCE SHEET

  Bambang Nuruddin Imanullah

• ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PASSING OFF TERHADAP MEREK TERKENAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

  Fazal Akmal Musyarri

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA ELECTRONIC MONEY UNREGISTERED DALAM HAL TERJADI KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN KARTU

  Dinne Diaren Dizan

• IMPLEMENTASI KECERMATAN SEORANG PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MEMERIKSA SURAT SETORAN PAJAK PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

  Amanda Puteri R

• PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM MENURUT PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 ATAS LOGO BARITO PUTERA TERHADAP PENGGUNAAN KOMERSIAL TANPA IZIN

  Gusti Mia Hermayda Pratiwi

• KEWENANGAN PRAPERADILAN DALAM MEMUTUS SAH TIDAKNYA PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

  Mir’atu Kamida