Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019

Articles

• PENGARUH PENERAPAN PRESENSI ELEKTRONIK TERHADAP DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 28 A TAHUN 2014 (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun)

  Muslihatin Abriyanti Tsalatsa

• DIVERSI BAGI ANAK YANG DIANCAM PIDANA PENJARA DI ATAS 7 TAHUN (Studi di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A)

  Dyadica Fovea Vega Vinyla

• Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Kesalahan Administrasi Yang Berindikasi Korupsi Sebagai Alasan Penghapus Pidana (Analisis Yuridis Pasal 20 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Pasal 4 Undang –

  Ria Galang Islamiati Suyitno

• ALASAN BIDPROPAM TIDAK MENERAPKAN PASAL 12 AYAT 1 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP APARAT KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN (STUDI KASUS DI BIDPROPAM KEPOL

  Amanda Juliana Clarisa

• ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONSLAG VAN ALLE RECHT VERVOLGING) DALAM TINDAK PIDANA EKONOMI (Studi putusan 2391/K/PID.SUS/2013)

  Merri Intan Nadeak

• PERTIMBANGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERI KEPUTUSAN PERMOHONAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI (Analisis Yuridis Pasal 7 Dan 7a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Jo Pasal 9 Dan 26 Peraturan Pemerintah

  Deadema Isnandywantitan Manafindrani

• LARANGAN PENGALIHAN ATAU PEMBAGIAN KEKAYAAN YAYASAN KEPADA PEMBINA, PENGAWAS, DAN PENGURUS (Studi Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pada Yayasan Sosial Ukhuwah I

  Mohammad Asadullah Hasan Al-Asy’arie

• DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor: 660/Pid.B/2015/PN.Bdg dan Putusan Nomor: 18/Pid.B/2015/PN.Pso)

  Felisya Riska Imama

• BUDAYA HUKUM PEKERJA HARIAN LEPAS DALAM PENEGAKAN PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (STUDI DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X PABRIK GULA PESANTREN BARU KOTA KEDIRI)

  Mayfeni Akhirdianti Puspaning Ayu

• PENEGÐKÐN SÐNKSI ÐDMINISTRÐTIF BÐGI PENYELENGGÐRÐ PEMONDOKÐN YÐNG TIDÐK MEMÐTUHI PÐSÐL 8 ÐYÐT (1) HURUF E PERÐTURÐN DÐERÐH KOTÐ MÐLÐNG NOMOR 6 TÐHUN 2006 TENTÐNG PENYELENGGÐRÐÐN USÐHÐ PEMONDOKÐN (Studi Di Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota

  Schaesha Arista

• TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN BERDASARKAN PASAL 14 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN (STUDI KASUS DI DINAS SOSIAL KOTA TANGERANG

  Muhammmad Ilyas Nurmawan

• PENGÐTURÐN KEÐMÐNÐN KENDÐRÐÐN YANG DI PÐRKIR DÐLÐM PERSPEKTIF PÐSÐL 11 POIN B PERÐTURÐN DAERAH KOTÐ MÐLÐNG NOMOR 4 TÐHUN 2009 TENTÐNG PENGELOLÐÐN TEMPÐT PÐRKIR

  Kent Rachmad Trufano

• AKIBAT HUKUM LEWATNYA BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KECELAKAAN KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA (Analisis Yuridis Pasal 26 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia)

  Amalia Dianing Ayu

• URGENSI PENGATURAN IZIN USAHA FOOD TRUCK (ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKOSONGAN HUKUM DI KOTA MALANG)

  Ridho Putra Prasetyo

• FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA, April 2019, EFEKTIVITAS PASAL 21 (H) PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA TERKAIT PENGGUNAAN BADAN JALAN UNTUK TEMPAT USAHA

  Samuel Tomy Irawan

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEDAGANG ELANG JAWA DARI PERDAGANGAN SATWA LIAR DILINDUNGI BERDASARKAN PASAL 40 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (STUDI DI BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HU

  Taruna Adi Perkasa

• REHABILITASI SOSIAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar (DP3AP2 & KB))

  Anggelya Prastyo Rahajeng

• 2019 IMPLEMENTÐSI PÐSÐL 36 UNDÐNG-UNDÐNG NOMOR 42 TÐHUN 1999 TENTÐNG JÐMINÐN FIDUSIÐ TERKÐIT PENGÐLIHÐN OBJEK JÐMINÐN. (Studi di Polres Mаlаng Kotа)

  Devi Siska Yolanda

• ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TERDAKWA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 06/PID.SUS-TPK/2015/PN.PBR DAN PUTUSAN NOMOR 2170 K/PID.SUS/2015).

  Greta Natalia Apsari

• TINJAUAN YURIDIS PASAL 97 UNITED NATIONS CONVENTIONS ON THE LAW OF THE SEA DALAM INSIDEN ENRICA LEXIE

  Muhammad Satryo Wibowo

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN DALAM PERJANJIAN PENGGUNAAN LAYANAN PEER TO PEERT LENDING

  Chairunnisa Ratu Salma

• PENERAPAN PASAL 27 AYAT (1) JO. PASAL 45 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL VIA MEDIA SOSIAL (STUDI DI SATRESKRIM

  Elly Saskia

• PELAKSANAAN PASAL 4 AYAT (6) PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (Studi di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)

  Angger Dewa Dewa Pamungkas P

• URGENSI RÐTIFIKÐSI PROTOKOL MONTREÐL 2014 TENTÐNG PELÐNGGÐRÐN DÐN TINDÐKÐN LÐINNYÐ YÐNG DILÐKUKÐN DI PESÐWÐT UDÐRÐ BÐGI PENERBÐNGÐN INDONESIÐ

  Sаndy Student

• URGENSI RÐTIFIKÐSI PROTOKOL MONTREÐL 2014 TENTÐNG PELÐNGGÐRÐN DÐN TINDÐKÐN LÐINNYÐ YÐNG DILÐKUKÐN DI PESÐWÐT UDÐRÐ BÐGI PENERBÐNGÐN INDONESIÐ

  Sandy Isbriantono

• PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM (Analisis Sejarah Hukum Atas Rezim Reformasi)

  Aliet Arvitto Putra

• AKIBAT HUKUM ATAS PERBEDAAN JANGKA WAKTU DALAM PEROLEHAN LISENSI MARCHANDISE KARAKTER ANIMASI SEBAGAI OBJEK PERLINDUNGAN HAK CIPTA (Studi Perbandingan Hukum Hak Cipta Indonesia dan Hukum Hak Cipta Amerika)

  Nina Jenira Sinthya

• PENERAPAN PASAL 190 AYAT (4) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DITINJAU DARI ASAS PROFESIONALITAS (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang)

  Iga Puspita Weni

• KAJIAN YURIDIS FRASA “MERUMAHKAN PEKERJA†SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

  Mansurotun Nisa’ul Farida