Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018

Articles

• IMPLEMENTASI PASAL 70 AYAT 3 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 108 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK MENGENAI PENGAWASAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

  Sofyan Indra Siswono

• PERAN MASYARAKAT KOTA PASURUAN DALAM PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARAKAN PASAL 42 PERATURAN DAERAH KOTA NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Di Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan Dan Tempat Pengolahan Sampah Di Kecamatan

  Achmad Sutomo Rizky Afandi

• PEMBERDAYAAN PASAR LENTENG KABUPATEN SUMENEP BERDASARKAN PASAL 21 AYAT (5) PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL, DAN PENATAAN PASAR MODERN

  Eka Fitrianto

• PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PASAL 140 PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TRANSPORTASI

  Michael Varullah

• TINJAUAN YURIDIS PASAL 90 AYAT (1) HURUF a DAN PASAL 91 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD) BAGIAN TUJUH BELAS TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

  Aldira Hardiyan Anoraga

• EFEKTIVITAS PASAL 10 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK ( STUDI DI PURA DI KOTA MATARAM )

  I Gusti Bagus Yuda Perawira

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UNTUK MEMPEROLEH TUNJANGAN PROFESI DOSEN DALAM PERSPEKTIF PASAL 52 AYAT (1) (2) DAN (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN ( STUDI DI YAYASAN PENDIDIKAN SUNAN GIRI KOTA MALANG )

  Dzulkarnain Alghafuru Syahputra

• IMPLEMENTASI PASAL 1 AYAT 25 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA KHUSUS BARANG KENDARAAN RODA EMPAT (STUDI DI BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN)

  Sonny Calvin Maulana

• PENERAPAN PASAL 21 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UU NOMOR 20 TAHUN 2001TERHADAP PERBUATAN MENGHALANGI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

  Prillasari Naryani

• PERAN KEPALA DESA UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERDASARKAN ASAS TUGAS PEMBANTUAN (Studi Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo)

  Diah Kurniawati

• EFEKTIFITAS PASAL 4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SYARAT IZIN PETERNAKAN DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PETERNAKAN (Studi kasus di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri )

  Onny Maharani

• OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN DALAM PELESTARIAN SENI TARI TRADISIONAL TOPENG GETAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH

  Ega Ainul Mulya

• Pengaturan Hukum Petisi Online Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat Untuk Pengambilan Kebijakan Publik di Indonesia

  Ricky Harry Amukti

• BATASAN HUKUM TERHADAP FUNGSI PEMANTAUAN DAN PELAPORAN (ASCERTAINING) BAGI PEJABAT DIPLOMATIK

  Antike Ayu Firdausy Damar

• HAK EFFECTIVE REMEDY BAGI BURUH MIGRAN TAK BERDOKUMEN (UNDOCUMENTED MIGRANT WORKERS) BERDASARKAN REGULASI INTERNASIONAL

  Ririn Pangaribuan

• TINJAUAN YURIDIS INFORMASI MATERIIL DAN KLASIFIKASI TINDAKAN INSIDER TRADING BERDASARKAN PASAL 95 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

  Cindy Zafira Husna

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEMBAGA YANG MEWAKILI MASYARAKAT DALAM PENDAFTARAN PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Normatif Pasal 53 Ayat 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis)

  Rizka Octa Pratiwi

• ANALISIS YURIDIS PENGATURAN HYBRID PRODUCT LEMBAGA PERBANKAN YANG BERKEPASTIAN HUKUM

  Divya Sistha

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK AKIBAT WANPRESTASI PENILAI PUBLIK DALAM PEMBERIAN APPRAISAL REPORT

  Mentari Mutiara Devi

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS KONTEN KARYA SIARAN TERHADAP TINDAKAN KOMERSIALISASI TANPA IZIN (Studi Kasus Komersialisasi siaran Fifa World Cup 2014 Brazil di Cafe dan Restaurant)

  Hardianto Aryo Wibowo

• TINJAUAN PERBANDINGAN RUANG LINGKUP DAN SANKSI TINDAKAN INSIDER TRADING DALAM KETENTUAN ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dengan Securities Future Act 2001)

  Tigo Saktiansyah Herlambang

• AKIBAT HUKUM DITERBITKANNYA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

  Satria Manda Adi Marwan

• KEWAJIBAN ELECTRONIC PAYMENT PADA TRANSAKSI PEMBAYARAN GARDU TOL OTOMATIS (GTO) DALAM PERSPEKTIF PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG

  Sandro Hakim Limbong

• MAKNA KEPENTINGAN NASIONAL TERKAITPENGGUNAAN CIPTAAN TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA OLEH PEMERINTAH DALAM PASAL 51 AYAT (1) UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

  Uwais Deffa I Qorni

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN MEMBERIKAN UANG KEMBALIAN DITUKAR BARANG

  Nadya Febri Eriyanti

• PELAKSANAAN PASAL 3 TERKAIT PRINSIP TANGGUNGJAWAB DAN PRINSIP KEWAJARAN PERATURAN MENTERI NEGARA BUMN Nomor:PER-09/MBU/2012 (STUDI KASUS PT INKA Multi Solusi Service)

  Ardy Prabowo

• Penggunaaan Anjungan Tunai Mandiri Kidz Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Online Yang Dilakukan Oleh Anak

  Rahmi Awalia

• BATASAN KATA “KEKEJAMAN†DALAM PASAL 19 HURUF D PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

  Paradisa Eksakta Gheosa

• ANALISIS YURIDIS KETERANGAN PALSU DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI SALAH SATU KASUS “OBSTRUCTION OF JUSTICEâ€

  Muh Sutri Mansyah

• Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Gratifikasi (Studi Berdasar Putusan No. 1454K/PID.SUS.2014)

  Qonrezti Shebilla Kalia

• PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SURABAYA)

  Dwi Imroatus Sholikah

• PENERAPAN PASAL 55 PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA (Studi di Wisata Petik Apel Kota Batu)

  Rizky Dewanata

• Ratio Decidendi Putusan Nomor 182/Pdt.G/2011/Pn.Ab Dalam Putusan Pembatalan Pengangkatan Anak

  Elizhabert Corolia

• KEWENANGAN UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN'S EMERGENCY FUND (UNICEF) DALAM UPAYA PENCEGAHAN PEREKRUTAN TENTARA ANAK (STUDI KASUS PEREKRUTAN TENTARA ANAK DI IRAQ DAN SURIAH)

  Sharah Mustikawati Dewi