Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017

Articles

• PEMENUHAN HAK KONSUMEN JASA PENGANGKUTAN BARANG OLEH PELAKU USAHA DALAM HAL PEMBERIAN GANTI RUGI ATAS HILANGNYA BARANG KONSUMEN ( STUDI DI JNE AGEN GALUNGGUNG KOTA MALANG)

  Mayang Bhumi Adjani

• PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL (STUDI KASUS PENGADAAN TANAH BUNDARAN DOLOG DI SURABAYA)

  Jenuarani Artha Adinda Putri

• PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM MENDAPATKAN PASPOR (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Malang )

  Metha Afifa Kusuma Pradina

• TINJAUAN YURIDIS PASAL 29 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-X111/2015

  Indah Septya Rachmayanti

• PENGARUH PENETAPAN KAWASAN PERKANTORAN PELA-YANAN TERPADU TERHADAP EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN SISTEM PUSAT PELAYANAN KOTA MALANG (Studi Efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Ta-hun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahu

  Sofwan Rizko Ramadoni

• PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PENETAPAN STATUS ORANG TUA ANGKAT YANG TIDAK SESUAI DENGAN SYARAT BATAS USIA DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

  Dessy Ratna Wandari

• ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN YANG MENERIMA DAN MENOLAK PADA PENGANGKATAN ANAK OLEH KAKEK ATAU NENEKNYA SENDIRI (Kajian Perspektif Kepastian dan Perlindungan Hukum)

  Nayunda Sitoresti

• PENGUATAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 MELALUI PENGELOLA STATUTER (STUDI KASUS DI PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912)

  Ennys Kurniawati

• PENERAPAN PASAL 134 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN TERHADAP DETENI YANG MELARIKAN DIRI DARI RUMAH DETENSI IMIGRASI (STUDI DI RUMAH DETENSI IMIGRASI SURABAYA)

  Yolanda Magdalena Pasaribu

• KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG EFEKTIVITAS PERAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN (Studi Di Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida)

  M. Ichsan Alfara

• KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT PASAL 28 AYAT (2) HURUF (B) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

  Renny Rusila Dewi

• PELAKSANAAN PASAL 6 PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN KOTA KEDIRI (Studi di Dinas Sosial Kota Kediri-Jawa Timur)

  Assiah Puteri Mas

• LEGALITAS PENGGUNAAN SINAR SONAR DAN FISH FINDER UNTUK EKLPOITASI SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DALAM UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982

  Marshia Aprilia Yuliavanca

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTRI DALAM PERKAWINAN TIDAK DICATATKAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN WONOSARI, KABUPATEN MALANG)

  Shovia Uzlah NKH

• DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA KASUS PENJUALAN MINUMAN KERAS OPLOSAN DI INDONESIA (Studi Putusan No.150/Pid.Sus/2014/PN.Kdi, No.300/Pid.B/2014/PN.Gpr, No.139/PID.SUS/ 2015/PN.BKS, No.366/Pid.Sus/2015/PN.Blb, dan No.605/Pid.B/2015/PN.Blb)

  Imam Murwono

• IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 72/PUU-XII/2015 TERHADAP PEMBAYARAN UPAH LEMBUR TERHUTANG PEKERJA PADA SAAT PERUSAHAAN MELAKUKAN UPAYA PENANGGUHAN UPAH

  Eric Yoga Adi Pratama

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA INTERNET UNLIMITED INDIHOME TERKAIT PEMBATASAN KUOTA AKSES INTERNET SECARA SEPIHAK (Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

  Sofyan Adi Febrianto

• PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR OLEH KEPOLISIAN (Studi di Polres Mojokerto)

  Muhammad Fathul Firdaus

• PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG MENGABAIKAN ASAS KECERMATAN

  Okky Savitri

• IMPLIKASI YURIDIS PENYALURAN DANA CSR OLEH PERSEROAN TERBATAS MELALUI YAYASAN YANG DIBENTUKNYA

  Nila Yulinda R

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI TAIWAN TERKAIT KLAIM ASURANSI TINDAK KEKERASAN FISIK PADA MASA PENEMPATAN (Studi Kasus Di KDEI Taiwan Dan PT. Prima Duta Sejati)

  Bintari Asiadora Robby

• PEMBATASAN ALASAN PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK ANGKAT

  Siti Putri Hawa

• PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA FILM “SURAT DARI PRAHA†BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN BERNE CONVENTION

  Qariin Novalia

• PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP TEMPAT USAHA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN GANGGUAN / HINDER ORDONANTIE DI KOTA MALANG

  Putri Widyawati Sidayat

• LEMBAGA PRAPERADILAN SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN SALAH TANGKAP TINDAK PIDANA TERORISME

  Muhammad Fadlika Donie Paron

• PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TERKAIT DENGAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PASAR PERCONTOHAN MINULYO KABUPATEN PACITAN (Studi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pacitan)

  Desi Alinda Subiyanto

• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERDAGANGAN GADING GAJAH AFRIKA YANG DIPERJUAL-BELIKAN DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

  Aliffian Fahmy Annashri

• EFEKTIFITAS PASAL 80 HURUF e UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT PEMBERLAKUAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) D BAGI PENYANDANG DISABILITAS (Studi Di Kantor Satuan Polisi Lalulintas (Satlantas) Polres (Kepolisian Res

  Tunggul Priyo Utomo

• IMPLIKASI HUKUM PENETAPAN HAK KOMUNAL TERHADAP TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT (Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Ta

  Ni Putu Kompiang Ratna Dewi

• EFEKTIVITAS PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL No 7 / DSN-MUI / IV / 2000 TENTANG PEMBIAYAN MUDHARABAH MENGENAI ANALISIS KELAYAKAN MUDHARIB DALAM PENGAJUAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KOPERASI DI BANK SYARIAH (Studi di PT Bank BRI Syariah Cabang Banyuw

  Wahyu Arifma Hadi

• PELAKSANAAN KOORDINASI MANFAAT ANTARA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DENGAN PENYELENGGARA ASURANSI KESEHATAN KOMERSIAL (Studi di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Malang)

  Henry Dasdo Prawira Sinurat

• AKIBAT HUKUM NOTIFIKASI MENGENAI PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

  Aveto Bagasworo

• EFEKTIVITAS PASAL 22 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PELESTARIAN BANGUNAN DAN/ATAU LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA TERKAIT DENGAN PELESTARIAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN GRESIK

  Kirana Merry Mustika Agus

• PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PADA BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN (STUDI DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA KEDIRI)

  Elok Dyah Pita Loka

• IMPLEMENTASI PASAL 9 AYAT (1) HURUF E PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KEDIRI, HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

  Devi Wijayanti

• PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DALAM PELAKSANAAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI SERTA PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI DI KABUPATEN BOJONEGORO (Studi di Bagian SDA Setda Kabu

  Nur Ely Zulfy Umala

• IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ( STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN MALANG )

  Firman Sumantri Era Ramadhan

• ANALISA YURIDIS ARTICLE 54 PARAGRAPH (1) C UNITED NATION CONVENTION AGAINST CORRUPTION TENTANG PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN TERIKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA YANG BERLAKU DI INDONESIA

  Yurliza Ikhwana Astuti

• URGENSI MAJELIS KODE ETIK GURU YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP PESERTA DIDIK

  Arfiani Nur Khotimah

• MAKNA KATA “BERUBAH†TERKAIT PEMBAHARUAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU YANG TIDAK MELALUI MASA TENGGANG 30 HARI (Studi pasal 15 ayat 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 100 tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja W

  Mahmud Nabil Subarkah

• EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 25 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA TERKAIT PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN (Studi di Dinas P

  Amyraldita Ramadhan

• PENERAPAN PASAL 37 AYAT (2) HURUF C PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DIKABUPATEN KEDIRI

  Binti Maskurun

• ANALISIS YURIDIS TERKAIT SITA JAMINAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR DALAM PERKARA KEPAILITAN (Studi Normatif Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

  Arini Ulfa Mawaddaty

• EFEKTIVITAS PASAL 4 DAN PASAL 5 PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PENGATURAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI ALUN-ALUN KOTA BATU (Studi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu

  Christian Ariando