IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 72/PUU-XII/2015 TERHADAP PEMBAYARAN UPAH LEMBUR TERHUTANG PEKERJA PADA SAAT PERUSAHAAN MELAKUKAN UPAYA PENANGGUHAN UPAH

Abstract

Eric Yoga Adi Pratama , Dr. Budi Santoso., SH., LLM., Ratih Dheviana Puru., SH., LLM

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

 

Ericyoga20@gmail.com

Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 72/PUU-XIII/2015 ini menjadi salah satu bukti bagaimana ketidakpuasan masyarakat akan sistem pengupahan di Indonesia. Tidak dibayarkannya upah pokok yang menjadi hak dari pekerja secara penuh pada masa penangguhan upah merupakan faktor dari diajukannya permohonan uji materiil terhadap suatu peraturan perundang undangan ke Mahkamah Konstitusi. Namun, permasalahan baru muncul setelah keluarnya Putusan ini. Dimana Upah lembur terhutang yang berarti upah lembur pekerja yang belum dibayarkan oleh perusahaan, tidak memiliki kejelasan terkait dengan pembayarannya saat perusahaan melakukan upaya penangguhan upah

 

Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 72/PUU-XII/2015, penangguhan upah, upah lembur terhutang

 

 

 

ABSTRACT

 

JURIDICAL IMPLICATION OF CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 72 / PUU-XII / 2015 ON THE PAYMENT OF OWED WAGE WHEN THE COMPANY COMMITS WAGE POSTPONEMENT

Eric Yoga Adi Pratama , Dr. Budi Santoso., SH., LLM., Ratih Dheviana Puru., SH., LLM

Faculty of Law Universitas Brawijaya

 

Ericyoga20@gmail.com

The issuance of Constitutional Court Decision number 72/PUU-XIII/2015 is one of the proofs of public dissatisfaction on the wage system in Indonesia. The unpaid basic wage fully entitled to workers during the postponement of wages becomes the factor of the submission of judicial review of statutory ordinance to the Constitutional Court. However, new problems aries after the issuance of this decree in which it is not clear when the company is going to pay the owed overtime wage or unpaid overtime wage.

 

Keywords: Constitutional Court Decree number number 72 / PUU-XII / 2015, wage postponement, owed overtime wage