Sarjana Ilmu Hukum,September 2016

Articles

• PENERAPAN SMALL CLAIM COURT SEBAGAI UPAYA EFISIENSI PENYELESAIAN PERKARA PERDATA BERDASARKAN ASAS PERADILAN CEPAT SEDERDANA DAN BIAYA RINGAN (Analisis PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana) (Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen kla

  Bimo Lahkoro Anugroho

• OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TERHADAP PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi di Badan Kepegawaian Daerah Kota Kediri )

  Azhar Mahamidi

• EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM ADMINSTRASI NEGARA OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA TERHADAP PEREDARAN OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR DI SURABAYA (Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya)

  Tahmidhin Bugar

• PENGHAPUSAN HAK OPSI WARIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA DITINJAU DARI TEORI OTORITARIANISME KHALED ABOU EL-FADL

  Labib Muttaqin

• MAKNA HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DAN KUASA ASUH (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)

  Inez Diva Ashilvania

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN OBAT ISOTRETINOIN YANG DIJUAL SECARA ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, UNDANG-UNDANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

  Nabilah Amalia Balad

• IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PASAL 144 (1) HIR TERHADAP PEMERIKSAAN SAKSI PADA KASUS PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA JEMBER)

  Atika Sari

• WEWENANG POLRI DALAM MELAKUKAN TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT TERDUGA TERORIS BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH

  Dwi Caesar Octavianus

• KETIADAAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) UNTUK MELAKUKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN

  Mochamad Rifki Hidayat

• PENEGAKAN HUKUM PASAL 3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA PADA PERJANJIAN WARALABA FORTY EIGHT ICE BLEND DI KOTA MALANG

  Nirwan Kurniawan

• IMPLEMENTASI PASAL 19 AYAT (4) UNDANG-UNDANG 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN MENGENAI KESAMAAN HAK ANGGOTA KOPERASI (Studi di Koperasi Kosayu Malang)

  Feisal Maulana

• PELAKSANAAN SISTEM LELANG JABATAN DALAM PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL PASCA DITETAPKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

  Dara Rizma Apriliati

• PENETAPAN ULANG STATUS TERSANGKA KEPADA SESEORANG YANG STATUS TERSANGKANYA TELAH DIBATALKAN OLEH PUTUSAN PRAPERADILAN

  Septiawan Ridho Permadi

• AKIBAT HUKUM BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH BERSAMA DALAM SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN (STUDI KASUS DI PT. BANK CIMB NIAGA, TBK CABANG JAKARTA SELATAN

  Nur Mutia

• PELAKSANAAN PASAL 8 AYAT 1 HURUF J UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL BAHASA INDONESIA TERHADAP KOSMETIK IMPOR (studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya)

  Ida Faqudza

• KAJIAN YURIDIS MALWARE MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

  Andre Ahmad Nugroho

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP JUAL BELI TANAH BERSERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (Studi Kasus Rumah Sakit Sumver Waras Provinsi DKI Jakarta)

  Handi Wijaya

• DAMPAK KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 01307 TAHUN 2015 TERHADAP PERSATUAN SEPAKBOLA KOTA BLITAR DI KOTA BLITAR (Study Persatuan Sepak Bola Kota (PSBK) di Kota Blitar)

  Andryan Daniel Hasudungan Lumban Tobing

• FAKTOR PENGHAMBAT NAZHIR DALAM MELAKUKAN TUGAS MENGAWASI DAN MELINDUNGI HARTA BENDA WAKAF MENURUT PASAL 11 UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi permasalahan tanah wakaf di Jalan Mangga Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul)

  Alfian Khunaefi

• URGENSI PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-XII/2014 BAGI PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI DAN KONSUMEN DI BIDANG TELEKOMUNIKASI

  Arya Khresna Indartono

• MODEL PENELUSURAN REKENING PERBANKAN HASIL TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DALAM HUKUM PPIDANA INDONESIA

  Annisa Fitriah

• HUBUNGAN HUKUM DOSEN NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI

  Nurus Saniyah

• PENERAPAN PASAL 3 PERATURAN BANK INDONESIA NO. 17/10/PBI/2015 TENTANG LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI MENGENAI PERHITUNGAN KREDIT DAN NILAI AGUNAN DALAM KREDIT RUMAH TINGGAL (Studi Pada Bank BTN Cab. Malang)

  Gheby Deastia Putri

• PERBANDINGAN AKIBAT HUKUM TERHADAP KONFLIK NORMA PASAL 22 AYAT (2) PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2010-2030, DENGAN PASAL 44 AYAT (2) PERATURAN DAERAH

  Dhimas Gilang Riyadi

• EFEKTIFITAS PASAL 9 PERDA KOTA SURABAYA NO 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Surabaya)

  Tomi Firgiawan

• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU JUAL BELI BAYI ONLINE DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK

  Imaniar Rochmawati

• PENYERANGAN ISRAEL TERHADAP WARGASIPIL DI RUMAH SAKIT AL-AHLI PALESTINA DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (KONFLIK BERSENJATA ISRAEL PALESTINA)

  Iwan Saputro

• IMPLEMENTASI PERDA RTRW NOMOR 11 TAHUN 2012 PASAL 64 AYAT (3) HURUF e TENTANG LARANGAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN (Studi Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Perumhan yang di lakukan Oleh PT. Tiang Kiat Property di Desa Tunggulsari Kabupa

  Ajar Goutama

• PELAKSANAAN PENERAPAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) SESUAI PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 68 TAHUN 2015 BERKAITAN DENGAN TAHUN 2016 DI PERUSAHAAN ROKOK DI KOTA MALANG (STUDI DI DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MALANG)

  Astika Shintia Armandita