KRITERIA PENGGUNAAN PRINSIP PENGECUALIAN RESTRIKSI KUANTITATIF BERDASARKAN GATT 1994 (STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PANEL WTO ATAS INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT DSB 592)

Authors

  • Abdillah Bari I’tishom Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Abstract

Abdillah Bari I’tishom, Sukarmi, Hikmatul Ula

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169 Malang

e-mail: abdillahbari06@gmail.com

 

Abstrak

Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan perihal kekaburan hukum dalam pengamblan keputusan badan panel atas Pasal XX GATT 1994 tentang Pengecualian prinsip WTO, yakni mengenai bagaimana menentukan unsur kriteria penggunaan prinsip pengecualian restriksi kuantitatif berdasarkan GATT 1994. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh terjadinya multitafsir terhadap penentuan unsur kriteria penggunaan prinsip pengecualian restriksi kuantitatif berdasarkan gatt 1994 di kalangan Badan Panel WTO.  Ketidakmampuan untuk melakukan penggunaan serta pengambilan keputusan merupakan kelemahan terbesar yang dihadapi oleh badan panl WTO, sehingga negara yang melanggar pasal-pasal di dalam WTO atau GATT 1994 dengan dalih pasal XX GATT 1994 mendapatkan ketidakadilan. Penulis mendapat jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Dalam menentukan menentukan unsur kriteria penggunaan prinsip pengecualian restriksi kuantitatif berdasarkan gatt 1994, badan panel WTO masih menggunakan metode pemeriksaan dalam pengaturan WTO sudah tidak relevan dengan keadaan dunia saat ini, yang dalam kriteria di pasal XX GATT 1994 respondent harus membuktikan kepada badan panel dan bukti itu harus sesuai dengan pengaturan lama, dan ini menimbulkan multitafsir karena setiap kasus badan panelnya berbeda anggota. Tidak adanya pertimbangan yang pasti dalam menentukan unsur kriteria penggunaan prinsip pengecualian restriksi kuantitatif berdasarkan GATT 1994 menyebabkan adanya disparitas dan subjektivitas dalam putusan- putusan pengadilan terkait sengketa restriksi kuantitatif.

Kata Kunci: GATT 1994; Restriksi; WTO

 

Abstract

This research studies the issue of the vagueness of law in the decision-making of the panel on Article XX of GATT 1994 concerning the exception of WTO principle in deciding the criteria of the use of the principle of exception of quantitative restriction according to GATT 1994. This research topic departed from the multi-interpretation of the determination of the element of criteria of the principle of exception of quantitative restriction according to GATT 1994 within the area of the WTO Panel. The incapability to refer to the decision-making seems to be the biggest shortcoming faced by the WTO panel, causing other states to violate the articles in WTO or GATT 1994 with the reason that Article XX of GATT 1994 is not given any portion of justice. This research reveals that to set the criteria principle of the use of the principle of the exception of quantitative restriction according to the GATT 1994, the panel of WTO still refers to the method set out in the WTO which is no longer relevant to the current global conditions. In the criteria of Article XX of GATT 1994, the respondents will have to prove before the panel, while the proof must be made relevant to the former regulation. This leads to multi-interpretation since every case has different members. There is no certain consideration in determining the criteria of the use of the principle of exception of quantitative restriction according to GATT 1994, causing disparity and subjectivity in court decisions regarding quantitative restriction-related disputes.

Keywords: GATT 1994; Restriction; WTO

Published

2024-03-18

How to Cite

I’tishom, A. B. (2024). KRITERIA PENGGUNAAN PRINSIP PENGECUALIAN RESTRIKSI KUANTITATIF BERDASARKAN GATT 1994 (STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PANEL WTO ATAS INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT DSB 592). Brawijaya Law Student Journal. Retrieved from http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/5769

Issue

Section

Articles