Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023

Articles

• ANALISIS YURIDIS HARMONISASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL FISIK (STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL)

  Alif Bagas Satrya Pambudi

• PENGATURAN AMICUS CURIAE DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA UNTUK MENCAPAI KEADILAN

  Salsabila Riszki Anindita

• IMPLEMENTASI PROGRAM DERADIKALISASI TERHADAP MANTAN NARAPIDANA TERORISME (STUDI DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG)

  Aliviano Maulana Hakiki

• URGENSI PENGATURAN PEMBERIAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN SALAH TANGKAP

  Gita Anggita Gultom

• PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP KEGIATAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT

  Tyas Satata

• URGENSI PENGATURAN REHABILITASI SEBAGAI KEWAJIBAN NEGARA DALAM PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

  Eka Putri Cahyani

• IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

  Almira Evaniasari

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK DALAM PROSES PERAMPASAN ASET DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

  Reyfani Adiputri

• KRITERIA PENGGUNAAN PRINSIP PENGECUALIAN RESTRIKSI KUANTITATIF BERDASARKAN GATT 1994 (STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PANEL WTO ATAS INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT DSB 592)

  Abdillah Bari I’tishom

• ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMAKNAI FRASA ANTARGOLONGAN DALAM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN

  Muhammad Rafi Fachmi

• UNSUR SEKSUALITAS DALAM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NON-FISIK DAN FISIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

  Ken Andarini

• URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PELINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI WUJUD PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI (STUDI KOMPARASI INDONESIA DENGAN UNI EROPA)

  Annisa Gema Taqqiya

• EFEKTIVITAS PASAL 27 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA TERKAIT TUGAS PELAKSANA OPERASIONAL BADAN USAHA MILIK DESA (STUDI DI BADAN USAHA MILIK DESA KM DESA S KECAMATAN M KABUPATEN GRESIK)

  Corri Pretty Balandina br Manalu

• IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP PENUNTUTAN TINDAK PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI BATU

  Ananta Yudha Ali Wardana

• PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA SIBER PORNOGRAFI (STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA)

  Arief Rahman Setyawan

• REFORMULASI PENGATURAN HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER BERDASARKAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM

  Doni Kurniawan

• IMPLEMENTASI PASAL 46 AYAT 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERKAIT PENDAFTARAN MEREK KOLEKTIF SEBAGAI STRATEGI PEMBERDAYAAN UMKM (STUDI DI KAMPUNG PIA DUSUN WARUREJO DESA KEJAPANAN KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN PASURUAN)

  Akhmad Faris Nurul Mustofa

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCARI SUAKA YANG MASUK TERITORI POLANDIA DALAM KRISIS DI PERBATASAN ANTARA BELARUSIA DAN POLANDIA

  Alariq Pasha Dewangga

• DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERKAIT TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP

  Sabaria Eka Nurliana

• TINJAUAN YURIDIS RUANG TERBUKA HIJAU PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

  Danaparamita Pratista