PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK DALAM PROSES PERAMPASAN ASET DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Abstract

Reyfani Adiputri, Prija Djatmika, Faizin Sulistio

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169 Malang

e-mail: reyfaniadiputri@gmail.com

Abstrak

Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan ketidak lengkapan hukum mengenai perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik dalam proses perampasan asset sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) UU TIPIKOR.  Perampasan asset yang dituju kepada pihak ketiga pada dasarnya dapat menimbulkan kerugian karena pihak ketiga tidak dapat menggunakan dan/atau memanfaatkan harta kekayaannya karena telah disita, diblokir, dibekukan untuk kepentingan pembuktian di persidangan atau dirampas berdasarkan keputusan pengadilan. Proses keberatan yang dirumuskan dalam UU TIPIKOR sebagai sarana pihak ketiga untuk memperoleh haknya juga memiliki kelemahan dimana keberatan yang dimaksud lebih mengacu pada proses keperdataan, selain itu proses keberatan yang diatur dalam PERMA tidak sesuai dengan ketentuan keberatan yang biasanya digunakan dalam KUHAP. Peneliti melakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana analisis yuridis pengaturan mengenai perampasan asset dalam tindak pidana korupsi berdasarkan sistem hukum pidana di Indonesia? (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak ketiga yang beritikad baik dalam proses perampasan aset dalam tindak pidana korupsi di Indonesia? Kemudian penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach).

Kata Kunci: korupsi, perampasan aset, pihak ketiga

Abstract

This research investigates the incomplete law regarding the protection for the third party with good faith in the process of asset confiscation as referred to in Article 19 paragraph (1) of Corruption Law. The confiscation addressed to the third party can cause loss since the third party will not be able to use the asset seized, blocked, and frozen for evidentiary purposes at the court under a court decision. The process to raise an objection as referred to in Corruption Law with which the third party can get the right also has shortcomings, in which the objection in this context leans more towards the civil process. Moreover, the objection process regulated in the Supreme Court Regulation contravenes the concept specified in the Criminal Code Procedure. This research investigates (1) the juridical analysis of the regulation regulating the confiscation of assets in corruption according to the system of criminal law in Indonesia and (2) the legal protection given to the third party with good faith in the process of asset confiscation in a corruption case in Indonesia. To delve into the problems investigated, this research employed statutory and conceptual approaches.

Keywords: corruption, asset confiscation, third party