PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA SIBER PORNOGRAFI (STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA)

Abstract

Arief Rahman Setyawan, Nurini Aprilianda, Fines Fatimah

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169 Malang

e-mail: ariefrahman@student.ub.ac.id

Abstrak

Pornografi terhadap anak di ruang siber menempati posisi ketiga teratas kekerasan seksual berbasis gender di Indonesia sehingga menjadi isu strategis yang dihadapi oleh pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak pada tingkat daerah, terutama di Kota Yogyakarta yang menyandang ikon sebagai Kota Layak Anak dan Kota Pelajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengindentifikasi, dan menganalisis peranan UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam memberikan perlindungan khusus terhadap Anak Korban tindak pidana siber Pornografi, bentuk perlindungan khusus yang diberikan kepada Anak Korban, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan beserta upaya untuk mengatasinya. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diuraikan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta berperan menjadi unsur tertier yang mendukung kelembagaan penegak hukum dalam menyelenggarakan layanan terpadu melalui penanganan, perlindungan, dan pemulihan Anak Korban sekaligus merealisasikan program perlindungan khusus anak untuk memenuhi indikator KLA. Bentuk perlindungan khusus yang diberikan terdiri dari fasilitasi preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif berupa pemerataan jangkauan pelayanan; peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat; pembagunan jejaring kemitraan; pelayanan pengaduan masyarakat, penjangkauan, dan pengelolaan kasus; pendampingan hukum dan psikologis; serta penampungan sementara. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan yakni secara internal belum tersedianya rumah lindung sedangkan secara eksternal meliputi keluarga atau Anak Korban yang tertutup; alat bukti; dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat sehingga untuk mengatasinya dilakukan upaya dengan menyediakan ruangan Drop-in sebagai sarana penampungan sementara; melakukan pendekatan komunikasi melalui konseling; serta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, terdapat upaya pendukung seperti inovasi pojok gender, inisiasi Polsek Ramah Anak, dan layanan SIGRAK BerSIKAP.

Kata Kunci: siber pornografi, anak korban, UPT PPA DP3AP2KB

Abstract

Cyber pornography among children is in the top third position of gender-based sexual violence in Indonesia, thereby positioning it as a strategic issue faced by the government in the program of child protection at a regional level, particularly in Yogyakarta city as a child-friendly and student city. This research aims to investigate, identify, and analyze the role of UPT PPA DP3AP2KB of Yogyakarta city in providing special protection for children as victims of cyber pornography, the form of the protection given to the victims, impeding factors, and measures taken. This research employed an empirical-juridical method and socio-juridical approach, and the data were elaborated in descriptive-qualitative techniques. The research results reveal that UPT PPA DP3AP2KB of Yogyakarta city serves as a tertiary element supporting the institutionalization of law enforcers to provide integrated services through handling, protection, and recovery of children as victims to realize protection program for children concerned in order to meet KLA indicators. Particular protection given consists of preventive, promotive, curative, and rehabilitative facilities by implementing fair distribution of service networks; improvement of public capacity and participation; partnership network establishment; public complaint service, coverage, and case management; legal and psychological aid; and temporary shelter. The internal problem is that there are no permanent shelters, while the external one is related to introverted victims and their families; evidence; and lack of legal awareness among people. To tackle this issue, drop-in rooms usually function as temporary shelters. Communication is also held through counseling and information dissemination in public. Other supporting measures are also obvious such as gender corner, initiation taken by the Child-Friendly Sector Police Department, and other services including SIGRAK BerSIKAP.

Keywords: cyber pornography, child victims, UPT PPA DP3AP2KB