PELAKSANAAN PASAL 2 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU BAGI PELAKU USAHA MIKRO BIDANG KERAJINAN DI KOTA SU

Abstract

Adinda Naura Salsabila, Tunggul Anshari S. N., Anindita Purnama Ningtyas

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

e-mail adindanauraaa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pelakѕanaan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Pelaku Usaha Mikro bidang kerajinan di Kota Surabaya, dan mengetahui hambatan serta upaya yang dіlakukan dalam menyelesaikan hambatan tersebut terhadap pelaksanaan regulasi ini. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis atau Socio Legal Research. Peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diketahui pelakѕanaan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Pelaku Usaha Mikro bidang kerajinan di Kota Surabaya, dan hambatan serta upaya yang dіlakukan dalam menyelesaikan hambatan tersebut terhadap pelaksanaan regulasi ini.

Kata Kunci: Pelaku Ekonomi Mikro, Wajib Pajak, Pajak Penghasilan

ABSTRACT

This research aims to study the implementation of Article 2 Paragraph (1) of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 23 of 2018 concerning Income Tax paid for Business Activities run by Taxpayers with Particular Gross Turnover regarding micro-businesses producing handicrafts in Surabaya city and to find the impeding factors and the measures taken to settle the hindrances interrupting the enforcement of this regulation. This is an empirical legal study employing socio-juridical methods. The data were analyzed in a descriptive model to investigate the implementation of the regulation mentioned regarding the micro businesses in handicraft production in Surabaya city, the hindrances, and measures taken to tackle the hindrances.