Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022

Articles

• TINJAUAN HUKUM MENGENAI AMICUS CURIAE SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 784/pid/2018/PT Mdn, Nomor 6/pid.sus-anak/2018/PT Jmb dan Nomor 371/pid.b/2020/PN Jkt.utr)

  Belinda Akira Putri

• PENGATURAN BATAS MINIMUM JUMLAH UTANG SEBAGAI SYARAT PAILIT DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

  Daffa Ghaly Raihan

• KRIMINALISASI CHILD GROOMING DI DUNIA MAYA

  Linda Suci Rahayu

• ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN HOMOLOGASI OLEH MAHKAMAH AGUNG (STUDI KASUS PEMBATALAN PUTUSAN HOMOLOGASI PT NUSANTARA PROSPEKINDO SUKSES)

  Petrus Christoforus Darato

• IMPLEMENTATION OF ARTICLE 30 PARAGRAPH (2) OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 30 OF 2019 CONCERNING ASSESSMENT OF CIVIL SERVANT PERFORMANCE (A STUDY IN EDUCATION CIVIL SERVICE AND REGIONAL TRAINING AGENCY OF KEDIRI CITY)

  Sherine Alsadila Millenia

• PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG MENGIDAP GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA (Studi Kasus Putusan No.59/Pid.Sus/2021/PN.Tbk, Putusan No.8/Pid.Sus/2021/PN.Pps dan Putusan No.348/Pid.Sus/2020/PN.Smp)

  Teresia Dwi Hesti Ningsih

• PELAKSANAAN PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PASAL 7 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

  Yoga Hudasaksana

• PELAKSANAAN PASAL 7 AYAT (1) PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN (STUDI DI BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN)

  Ainoen Moetieara Savietrie

• TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BUKAN MERUPAKAN OBJEK GUGATAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGHADAPI KEADAAN DARURAT COVID-19

  Anistin Dwi Mona Sitompul

• ANALISIS PENGATURAN SAFE HARBOR POLICY BAGI PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PRIVAT TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI INTERNET OLEH PENGGUNA

  Dimas Pasha Hafidz

• IMPLIKASI YURUDIS PENYITAAN OLEH PENYIDIK TERHADAP ASET BADAN USAHA MILIK NEGARA

  Ilham Yusron

• DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MERINGANKAN PEMIDANAAN YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM PEREMPUAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 38/PID.SUS-TPK/2020/PN JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)

  Ivana Stacia Griselda Nainggolan

• LEGALITAS INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 20/PUU-XIV/2016 (Studi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)

  Nadia Atsyilah

• PENERAPAN PASAL 10 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG IZIN USAHA PENGELOLAAN RUMAH KOS DAN BARAK (studi di Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya)

  Georgina Yovani Inggrid

• TINJAUAN YURIDIS RUMAH APUNG SEBAGAI OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN PADA PASAL 77 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

  Wahyu Pujo Pratama

• TINJAUAN YURIDIS KEGIATAN TEXT MINING DAN DATA MINING TERHADAP CIPTAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

  Yudhistira Akmal Putranto

• ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 474/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT TERKAIT PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME OLEH PEREMPUAN

  Bunga Veronika Milania Agustin

• IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT 3 HURUF D PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN BARANG DILARANG IMPOR (Studi Kasus Pelaku Usaha Pakaian Bekas Impor Melalui Media Sosial Instagram)

  Loly Manda Wati Ambarita

• IMPLIKASI HUKUM RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA BANGSA (PBB) NOMOR 2397 TAHUN 2017 TENTANG PELARANGAN NUKLIR, SENJATA KIMIA, DAN BIOLOGI TERHADAP KOREA UTARA

  Muhammad Kevin Veda Kusuma

• PELAKSANAAN PASAL 2 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU BAGI PELAKU USAHA MIKRO BIDANG KERAJINAN DI KOTA SU

  Adinda Naura Salsabila

• URGENSI PLATFORM PETISI DARING OLEH PRESIDEN SEBAGAI KONSEKUENSI PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIL

  Azzahrasya Sophia Siswanto

• ANALISIS BATASAN PENGATURAN 3-DIMENSIONAL SHAPE PRODUCT SEBAGAI OBJEK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DESAIN INDUSTRI DAN UNDANG-UNDANG MEREK (Studi Perbandingan Negara Amerika Serikat, Jepang, India, dan Uni Eropa)

  Brigitta Audrylla Ferina Devi

• PELAKSANAAN SIDANG PIDANA TELECONFERENCE DALAM MENCARI KEBENARAN MATERIL (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN)

  Darmawan Dwi Wicaksana

• EFEKTIVITAS PASAL 26 ayat (6) PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG E-COURT BERDASARKAN PRESPEKTIF ASAS KETERBUKAAN PUBLIK

  Dian Muhammad Rizky

• ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP PELAKU ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor: 100/Pid.Anak/Sus/2019/Pn.Sby dan Putusan Nomor 16/Pidsus.A/2015/PN Spg)

  Dinar Noer Auliyarahma

• PEMBENTUKAN REGULASI NASIONAL TERHADAP KEGIATAN DEEP-SEABED MINING DI KAWASAN DASAR LAUT INTERNASIONAL BERDASARKAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL

  Fadhila Dhuha

• KEABSAHAN TRANSAKSI LOOT BOX GAME ONLINE SEBAGAI OBJEK DALAM KEGIATAN BISNIS JUAL BELI ONLINE

  Indra Kurnia Okta Pradana

• PERSIDANGAN PIDANA ONLINE SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN DI MASA COVID-19 (Studi Komparasi Indonesia dan Amerika Serikat)

  Kristiani Virgi Kusuma Putri

• ANALISIS KEPASTIAN HUKUM PERALIHAN HAK MILIK (STUDI ATAS PUTUSAN NO. 2621K/PDT/2020)

  Muhammad Irfan Saifudin

• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA KASUS FETISHISME DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

  Nurrohmah Fajar Lestari

• PELAKSANAAN PASAL 275 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS DARI KEGIATAN ISOLASI MANDIRI DALAM PENANGANAN COVID-19 (STUDI DI DINAS LINGKUNGAN HIDU

  Rozin Achrorul Fikri

• EKSEKUSI MATI PADA ANAK BERDASARKAN KEWAJIBAN IRAN DITINJAU DARI KAJIAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF CHILD (UN-CRC)

  Sevia Ayu Betary

• BATASAN MAKNA KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DALAM PENYERTAAN MODAL DAERAH BAGI PERSERODA

  Thufail Rozaan

• KONSEPTUALISASI REGULASI PADA INVESTASI DENGAN SISTEM BINARY OPTION TRADING SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR BINOMO

  Rex Adriel Siahaan

• PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN PELESTARIAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SENI TARI COKEK TANGERANG

  Ayriza Nurul Fadhila Tanjung

• DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN MATI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS PENGADILAN NEGRI BUKITTINGGI DAN LKPA TANJUNG PATI)

  Alfi Riansyah

• KEABSAHAN HUKUM TINDAKAN PENYEDIAAN AKSES DAN PEMINJAMAN BERULANG TERHADAP SALINAN DIGITAL BUKU PADA KASUS “EMERGENCY LIBRARY” OLEH LEMBAGA INTERNET ARCHIVE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

  Jose Basita Meliala

• ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL TERKAIT PASSING OFF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)

  Listya Diwasasri

• PENGATURAN TINDAK PIDANA SUAP TERHADAP PEJABAT PUBLIK ASING DAN PEJABAT ORGANISASI INTERNASIONAL PUBLIK DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA

  Ratna Juwitaningrum

• STUDI KOMPARASI PENGATURAN TINDAK PIDANA SUAP DI SEKTOR SWASTA OLEH KORPORASI SWASTA DI INDONESIA, INGGRIS, DAN BELANDA

  Shelly Sepitha Arum

• DAMPAK KELEBIHAN KAPASITAS TERHADAP PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN PERAWATAN DAN PENGAJARAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG)

  Tatar Yerenia Rahma Kurniasari

• PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS PASAL YANG DIDAKWAKAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 299/Pid.Sus/2016/PN Kdr)

  Veby Ayu Indah Dwi Awanda

• ANALISIS YURIDIS INDIKATOR PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN MENURUT PASAL 25 UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 DALAM PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

  Wulan Eka Wardhani

• TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL TERHADAP PENJUALAN DAGING SAPI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus di Pasar Ngemplak Kabupaten Tulungagung)

  Wahyu Pratama Alamsyah

• DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN SEBAGAIMANA PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 266K/AG/2010 DAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 2212/Pdt.G/2017/Pa.Sda (Relevansi Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Kompilasi Hukum Islam)

  Muhammad Aris Hafidhisna

• KEPASTIAN HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK PADA PERUSAHAAN OVER THE TOP ASING DI INDONESIA BERDASARKAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

  Fajar Nur Ramadhan Winandi

• POLITIK HUKUM PELEMBAGAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM LEMBAGA HUKUM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

  Idris Yazid Prayugo

• IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG BARANG DILARANG IMPOR TERHADAP IMPOR PAKAIAN BEKAS (STUDI DI KANTOR WILAYAH BEA DAN CUKAI JAKARTA)

  Eka Dimah

• ANALISIS YURIDIS KETERKAITAN DATA PRIBADI SEBAGAI OBJEK RAHASIA DAGANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RAHASIA DAGANG DAN PENGATURAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

  Azzahra Meidy Trianandini

• IMPLIKASI YURIDIS EUROPEAN RESOLUTION: EUROPE AS AN LGBTIQ FREEDOM ZONE TERHADAP ACT LXXIX OF 2021 HUNGARY BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

  Christian Louis Panangian Simanjuntak

• PENAFSIRAN HAKIM TERHADAP STATUS BOEDEL PAILIT ATAS PUTUSAN NOMOR 89 K/PDT.SUS-PAILIT/2019 dan PUTUSAN NOMOR 529 K/PDT.SUS-PAILIT/2017 DALAM ACTIO PAULIANA KEPAILITAN

  Dwi Cahya Jayanugraha

• REFORMULASI SISTEM POST-MERGER NOTIFICATION SEBAGAI UPAYA MENGHINDARI RECHTVACUUM PEMBATALAN MERGER OLEH KPPU

  Muhammad Fadhali Yusuf

• PEMBATASAN SYARAT DIVERSI BAGI PELAKU ANAK TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

  Purwati Cahya Mustikaningrum

• KEPASTIAN HUKUM DALAM PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF OLEH KPPU TERHADAP PERSEKONGKOLAN TENDER DI MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (Studi Putusan Perkara Nomor 28/KPPU-I/2020)

  Silvia Valentina

• MAKNA FRASA "TINDAKAN TEGAS TERUKUR" SEBAGAI UPAYA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENEGAKAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN

  Winda Ardyana Pristanti

• TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI FOTOCOPY SURAT TANPA LEGALISIR DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 36 PK/PID.SUS/2016)

  Abdullah Fikri Kurniawan

• DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KELALAIAN BERKENDARA YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT (Studi Putusan No. 167/Pid.Sus/2019/PN.Mlg. dan Putusan No. 655/Pid.Sus/2020/PN.Mlg.)

  Angga Alexandra

• Implementasi Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 14.1 Tahun 2021 Tentang Sistem Online Pengajuan Dan Pemantauan Produk Hukum Daerah

  Arsweinda Bunga Tirza Rohim

• PENERAPAN ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM MEWUJUDKAN ADMINISTRASI SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN ONLINE DI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR (Studi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur)

  Hanifah Farras Fadhillah

• TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PELAKSANAAN ENDORSEMENT (Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran)

  Indri Puspitasari

• BATASAN KEWENANGAN VIRTUAL POLICE PADA TAHAP PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA CYBERCRIME

  Lia Meinda Sari

• PENYELESAIAN SENGKETA DOMAIN INTERNASIONAL AKIBAT TYPOSQUATTING

  Rudra Rahardi

• PENUTUPAN KAMP PENGUNGSI DADAAB DAN KAKUMA OLEH KENYA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

  Teresa Florence Vina Sihombing

• URGENSI PENGATURAN PRIVATE ENFORCEMENT SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN GANTI RUGI KEPADA KONSUMEN OLEH PELAKU USAHA DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA

  Yudha Mahendra Dewanto

• PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI KULIT DI KABUPATEN MAGETAN

  Alvira Happy Nastiti

• DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TINGGI MENGUBAH ATAU MEMPERBAIKI AMAR PUTUSAN DALAM KASUS SUAP PINANGKI SIRNA MALASARI (Studi putusan nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI)

  Dhimas Ade Pratama

• ANALISIS YURIDIS KETERLAMBATAN PENYERAHAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 130/PUU-XIII/2015

  Muhammad Dicky Sandra Sanjaya

• HAMBATAN BALAI HARTA PENINGGALAN SELAKU KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT (Studi di Balai Harta Peninggalan Surabaya)

  Nur Azza Qibtiyyah

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DATA PRIBADI PELANGGAN UNTUK KEGIATAN PERIKLANAN OLEH PENYELENGGARA JASA TELEKOMUNIKASI

  Anintyas Kusuma

• PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP JUMLAH BARANG BUKTI DALAM KASUSPENGEDARAN OBAT KERAS GOLONGAN G SECARA ILEGAL (Studi Kasus Putusan Nomor : 224/Pid.Sus/2020/PN.Lmj)

  Bahrul Ulum Ramadhani

• ANALISIS YURIDIS PASAL 1 AYAT (5) PERATURAN BADAN PENGAWAS BERJANGKA KOMODITI NOMOR 9 TAHUN 2021 TERKAIT KLAIM PENGALIHAN AKUN ASET KRIPTO NASABAH KEPADA PIHAK KETIGA YANG BERSIFAT NONTRANSAKSIONAL ONLINE

  Christofer Jhon Luys Aritonang

• ANALISIS YURIDIS TERKAIT BATASAN UNSUR KEBARUAN PADA PEMBATALAN HAK DESAIN INDUSTRI YANG TELAH TERDAFTAR

  Dea Cresvania

• ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA PROGRAM PERTUKARAN BUDAYA (AU PAIR)

  Dina Mila Prasasti

• PELANGGARAN HAM BERAT DALAM PENANGANAN DEMONSTRAN ANTI KUDETA OLEH JUNTA MILITER MYANMAR MENURUT INTERNATIONAL CONVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS

  Dwicha Nanda Samanha Young

• ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PESANGON BAGI PEKERJA PADA USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA PEKERJA DAN KELUARGANYA

  Ikhsan Romansah Gawi

• URGENSI PENGATURAN MENGENAI STATUS HUKUM LJKNB YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI DI INDONESIA

  Jordhy Rizaldo

• URGENSI PENGATURAN KEWENANGAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP SEKTOR INOVASI KEUANGAN DIGITAL

  Marhamah

• PROPERTY CROWDFUNDING SEBAGAI SARANA INVESTASI

  Nugroho Dirganto Putra

• IMPLEMENTASI PEMENUHAN IZIN USAHA BAGI PELAKU USAHA PERTAMINI KOTA MALANG

  Romilda Intan Ramadhanti

• TANGGUNG JAWAB INFLUENCER MEDIA SOSIAL TERHADAP IKLAN SKIN CARE ILEGAL (Kajian Hukum atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

  Sabila Rusydina

• PENEGAKAN HUKUM PASAL 285 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT BALAP MOTOR LIAR DIMASA PANDEMI COVID-19 (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT BLITAR)

  Tegar Adhimas Yhanom

• PROBLEMATIKA PEMAKNAAN “KERUGIAN KEUANGAN NEGARA” DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH BUMD DAN ANAK PERUSAHAANNYA PASCA BERLAKUNYA SEMA NOMOR 10 TAHUN 2020

  Zul Afiatul Kharisma

• KEBIJAKAN PEMADAMAN LAMPU SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT(PPKM) DARURAT di KOTA MALANG

  Dita Amanah

• AKIBAT HUKUM REBRANDING PRODUK HASIL INDUSTRI MANUFAKTUR (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Singapore Trade Marks Act 1998 dan Act on the Protection of Trade Marks and other Signs Germany 1994)

  Laila Halimatul Hikmah

• ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM NIAGA MENGENAI URGENSI KEADAAN INSOLVENSI PADA PERKARA KEPAILITAN

  I Komang Agus Benny Setiawan

• TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN IMPORTASI PERANGKAT PENGELAK SARANA KONTROL TEKNOLOGI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NEGARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

  Laila Saskiahanoum

• PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PASAL 8 Ayat (2) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

  Karen Patricia Amanda

• IMPLEMENTASI PAKTA INTEGRITAS PERUBAHAN PERILAKU PERKARA NOMOR NOMOR 06/KPPU-L/2020 TERHADAP PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 1 TAHUN 2019

  Rosa Devi Amelia Iswara

• PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL YANG TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA MENURUT PASAL 21 UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Kasus Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga Jkt.Pst)

  Syfa Destiana Salsabiela

• PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK WAKE UP 1.0 TERHADAP PIHAK WAKE UP 2.0 TERKAIT WANPRESTASI PERJANJIAN WARALABA (Studi Kasus di Wake Up 2.0)

  Valensia Nanda Setyawan

• YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM PENANGANAN KEJAHATAN PERANG PADA KONFLIK BERSENJATA ANTARA PALESTINA DAN ISRAEL DITINJAU BERDASARKAN STATUTA ROMA TAHUN 1998

  Vinsa Salsabila

• TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA APLIKASI E-HEALTH TERKAIT PENGGUNAAN DATA PRIBADI PASIEN OLEH PIHAK KETIGA SECARA ANONIM

  Amalia Meidina Afifa

• AMENDEMEN TERHADAP OUTER SPACE TREATY 1967 UNTUK PELAKSANAAN AKTIVITAS WISATA RUANG ANGKASA

  Rama Prakampa

• PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN KEPADA PENGUNGSI ANAK DITINJAU DARI KEWAJIBAN INDONESIA SEBAGAI PESERTA KONVENSI HAK ANAK

  Ariel Ebenhaizer Tandian

• Penerapan Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019di Wilayah Desa Sukowilangun Kabupaten Malang

  Billy Adiyatma Putra

• EFEKTIVITAS PASAL 16 AYAT (2) PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 29 TAHUN 2016 MENGENAI TUGAS DINAS SOSIAL TERHADAP PELAYANAN BAGI ANAK TERLANTAR DAN ANAK JALANAN DITINJAU DARI TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO

  Rifqy