MAKNA FRASA "TINDAKAN TEGAS TERUKUR" SEBAGAI UPAYA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENEGAKAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN

Abstract

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan frasa “Tindakan Tegas Terukur”. Tindakan tegas dan terukur ini merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penulis beralasan bahwa frasa “Tindakan tegas terukur” tidak memiliki makna yang jelas, sehingga mengakibatkan pengimplementasian frasa tindakan tegas dan terukur oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan dalih menegakan ketertiban dan keamanan tersebut masih dianggap bias terhadap apa yang menjadi tolak ukurnya. Permasalahan ini menimbulkan adanya kekaburan atas norma sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tindakan Tegas Terukur dapat dimaknai sebagai serangkaian tindakan kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri, baik perseorangan maupun dalam ikatan kesatuan secara profesional, proporsional dan tanpa ragu-ragu, serta sesuai peraturan perundangan yang berlaku untuk mencegah, menghambat atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat. Akibat hukum apabila tindakan kepolisian melebihi makna dari tindakan tegas terukur yaitu sanksi kode etik, sanksi disiplin, dan sanksi Kode Etik.

Kata kunci: tegas dan terukur, polisi, keamanan, ketertiban

ABSTRACT

This research investigates the scope of the phrase “strict and reasonable discipline” outlined in the Regulation of the Chief Indonesian National Police Number 8 of 2009 concerning the Implementation of the Principle and Standard of Human Rights to perform the Tasks of the Indonesian National Police. This research learns that this phrase does not demonstrate any clear meaning, and the imposition of strict and reasonable discipline enforced by the police for the sake of order and safety is deemed biased in terms of its benchmark. This issue has led further to the vagueness of the norm and uncertainty in the law. The research results indicate that this discipline can be understood as a series of disciplinary measures performed by the police of Indonesia either individually or in a group in professional and proportional scopes without any doubt and according to the current laws. This discipline is intended to prevent, hamper, or cease criminal offenses that can pose a threat to the safety and harm people’s life, properties, and morality and to guarantee the safety of the people. The legal consequences regarding the disciplinary acts taken by the police involve the sanction of code of conduct and disciplinary sanction.

Keywords: strict and reasonable discipline, police, safety, order