ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN HOMOLOGASI OLEH MAHKAMAH AGUNG (STUDI KASUS PEMBATALAN PUTUSAN HOMOLOGASI PT NUSANTARA PROSPEKINDO SUKSES)

Abstract

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan putusan hakim antara Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung terhadap proses pemungutan suara atas rencana perdamaian PT Nusantara Prospekindo Sukses (Dalam PKPU) tanggal 9 September 2020. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa proses pemungutan suara telah memenuhi ketentuan Pasal 281 jo. 280  Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Adapun Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa proses pemungutan suara atas rencana perdamaian tersebut telah menyalahi ketentuan Pasal 281 jo. 280 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sehingga Mahkamah Agung membatalkan pengesahan perjanjian perdamaian tersebut dan menyatakan PT Nusantara Prospekindo Sukses pailit dengan segala akibat hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga disebabkan karena perbedaan penafsiran penerapan Pasal 280 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dimana Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa sikap Hakim Pengawas dalam memerintahkan Tim Pengurus untuk mengakui tagihan Kreditor Separatis namun tidak memberikan hak suara telah menyalahi ketentuan Pasal 280 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Agung menafsirkan Pasal 280 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tanpa memperhatikan fakta dan kejadian dalam rapat-rapat kreditor PT Nusantara Prospekindo Sukses (Dalam PKPU).

Kata Kunci : Hakim Pengawas, Kepailitan, Rencana Perdamaian

ABSTRACT

This research aims to analyze the different court decisions given by the judges of the Commercial Court in the District Court of Central Jakarta and the Supreme Court in the voting process for the reconciliation of PT Nusantara Prospekindo Sukses (in PKPU) dated 9 September 2020. The Panel of Judges of the Commercial Court of the District Court of Central Jakarta argued that the voting process met the provision of Article 281 in conjunction with Article 280 of Law concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). However, the judges of the Supreme Court were adamant that this voting process violated Article 281 in conjunction with Article 280, making the court cancel all the homologation of the reconciliation and declared PT Nusantara Prospekindo Sukses bankrupt. The research results show that these two dissenting decisions stemmed from varied interpretations of the implementation of Article 280, in which the judges of the Supreme Court saw this decision as not in line with Article 280 because the supervising judges instructed the team concerned to admit the payable amount of the secured creditor but no right to vote was given. The judges of the Supreme Court interpreted Article 280 without considering the facts and what took place in the sessions attended by the creditors of PT Nusantara Prospekindo Sukses (in PKPU).

Keywords: supervising judge, bankruptcy, reconciliation plan