TINJAUAN HUKUM MENGENAI AMICUS CURIAE SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 784/pid/2018/PT Mdn, Nomor 6/pid.sus-anak/2018/PT Jmb dan Nomor 371/pid.b/2020/PN Jkt.utr)

Abstract

Belinda Akira Putri, Prija Djatmika, Fachrizal Afandi

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

e-mail: belindaakiraputri@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Amicus Curiae sebagai pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengenal konsep Amicus Curiae sebagai alat bukti surat. Namun tidak menutup kemungkinan Amicus Curiae tidak bisa dijadikan sebagai pertimbangan hakim. Dasar hukum diperbolehkannya surat Amicus Curiae sebagai pertimbangan hakim, yaitu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dan hakim konstitusi harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maka untuk memperkuat lebih lanjut dalam persidangan perkara pidana, perlu digali lebih lanjut perihal surat Amicus Curiae sebagai alat bukti. Dalam KUHAP alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1). Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian normatif dengan metode penelitian yuridis-normatif yang dilakukan dengan menggunakan  studi kasus hukum normative berupa produk perilaku hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa Amicus Curiae dapat dijadikan sebagai pembuktian dalam praktik peradilan perkara pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 188 ayat (1) tentang alat bukti petunjuk. terkait surat yang tidak memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat dapat diperuntukan sebagai alat bukti petunjuk yang pertimbangannya berdasarkan keyakinan hakim.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Amicus Curiae, Alat Bukti

Belinda Akira Putri, Prija Djatmika, Fachrizal Afandi

Faculty of Law, Universitas Brawijaya

e-mail: belindaakiraputri@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to study Amicus Curiae as the judge’s decision in delivering verdicts over criminal cases in Indonesia. Criminal Code Procedure in Indonesia does not recognize the concept Amicus Curiae serving as an evidential document, but there is a possibility that judges could refer to Amicus Curiae. This possibility is set forth in Article 5 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, implying that judges and constitutional judges are required to discover, follow, and understand legal and justice values in society. The existence of Amicus Curiae as evidence at court needs to be discovered more. Proof in Criminal Code Procedure is regulated in Article 184 paragraph (1). This research employed normative-juridical methods that involved a case study observing legal action. The research result concludes that Amicus Curiae could serve as evidence in the adjudication of criminal cases. This is regulated in Article 188 paragraph (1) concerning Indication. Documents not meeting the requirement as documents as evidence could serve as an indication with the consideration made based on what judges believe.

Keywords: judge’s consideration, Amicus Curiae, proof