PELAKSANAAN PEMBAYARAN ONGKOS PEMAKAMAN JENAZAH BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MALANG NOMOR 188.451/1133/35.73.307/2020 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMAKAMAN JENAZAH TERKONFIRMASI/PROBABLE/SUSPEK COVID-19 (STUDI DI PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG)

Abstract

Sri Mayangsari, Lutfi Effendi, Bahrul Ulum Hanafi

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169 Malang

e-mail: mayangsari@student.ub.ac.id

ABSTRAK

Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan Pembayaran Ongkos Penggalian dan/atau Pengurukan Makam Jenazah COVID-19 di Kota Malang. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh fakta adanya penundaan atau keterlambatan pembayaran ongkos kepada petugas penggali dan/atau penguruk makam jenazah COVID-19 pada Bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus 2021 yang mana berdasarkan Peraturan Walikota Kota Malang Nomor 115 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penggunaan Belanja Tidak Terduga pembiayaan atas ongkos tersebut dibebankan kepada APBD Belanja Tidak terduga (BTT). Secara implementatif pembayaran ongkos tersebut berpedoman pada KEP-DLH No: 188.451/1133/35.73.307/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pemakaman Jenazah Terkonfirmasi atau Probable atau Suspek COVID-19. BTT pada dasarnya diajukan dan dicairkan sebelum pelaksanaan kegiatan, akan tetapi ternyata ada penundaan pembayaran ongkos kepada petugas penggali dan/atau penguruk makam jenazah COVID-19 sehingga menimbulkan kekhawatiran dana tersebut digelapkan oleh pihak terkait. Berdasarkan tema tersebut, maka penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pelaksanaan pembayaran ongkos penggalian dan/atau pengurukan makam jenazah COVID-19 di Kota Malang berdasarkan Keputusan Dinas Lingkungan Hidup No: 188.451/1133/35.73.307/2020 tentang Penetapan SOP Pemakaman Jenazah Terkonfirmasi/Probable/Suspek COVID-19?; dan (2) Faktor apa sajakah yang memengaruhi pembayaran ongkos penggalian dan/atau pengurukan makam jenazah korban COVID-19 di Kota Malang? Penelitian ini merupakan penelitian sosio legal (socio-legal research) yang bersifat empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan teknik wawancara dari penentuan sampel dengan teknik purposive sampling dan studi dokumen sebagai objek yang diteliti untuk dianalisis. ­

Kata Kunci: Pelaksanaan Pembayaran Ongkos, Petugas Penggalian dan/atau Pengurukan Makam Jenazah COVID-19

ABSTRACT

This research studies the charges imposed on a gravedigging service for bodies infected with COVID-19 in Malang. This research topic departs from an issue where the payment for such a service was delayed in May, June, July, and August 2021, while this cost was covered by the Regional Budget for Unexpected Expenses according to the Mayor Regulation of Malang Number 115 of 2019 concerning the Mechanism of Unexpected Expenses (henceforth referred to as BTT). In application, these charges refer to the Decree of the Head of Environmental Agency of Malang Number 188.451/113/35.73.307/2020 concerning the Application of Standard Operating Procedure of Burial Service for Confirmed or Probable or Suspect Cases of COVID-19 bodies. The BTT should principally be cashed before the burial takes place, but the money for this service seems to have been delayed to the hands of gravediggers, leading to a likelihood that this money may be embezzled by particular parties. With this issue, this research investigates: how are the charges imposed on the burial service for COVID-19 bodies in Malang city according to the Decree of the Head of Environmental Agency as stated above? And (2) what factors influence the payment of the cost of burial service? This is a socio-legal study with empirical and socio-juridical approaches. The primary and secondary data were obtained from interviews by sorting out samples based on purposive sampling and documentation study.

Keywords: the payment of the cost, gravediggers for COVID-19 bodies