Sarjana Ilmu Hukum, April 2022

Articles

• URGENSI PENGATURAN ENDORSEMENT DALAM KEGIATAN PERIKLANAN DI INDONESIA

  Aileen Chiquita Renata Putri

• URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI ELEKTRONIK DALAM PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 269 TAHUN 2008

  Anita Aini Wulandari

• ANALISIS YURIDIS MAKNA PEMBERLAKUAN FRASA "SULIT PEMBUKTIANNYA" TERHADAP PENENTUAN JUMLAH HAKIM YANG MEMERIKSA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

  Bayu Krisna Mukti

• KEKUATAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) 3 MENTERI DALAM PEMBERHENTIAN PADA ASN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Ne

  Daffa Rizky Septano Himawan

• LEGALITAS KEGIATAN BUNKERING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (STUDI KASUS: THE M/T "SAN PADRE PIO" CASE (SWITZERLAND V. NIGERIA))

  Dwi Suci Rohmahwatin

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PENGGUNAAN DATA PRIBADI OLEH BANK DIGITAL UNTUK TUJUAN KOMERSIAL KEPADA PIHAK KETIGA

  Faiz Azhanzi Yazid

• TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGENAAN DISGORGEMENT PLANS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN INVESTOR PASAR MODAL INDONESIA

  Jacinta Elia Sugandi

• KEKUATAN PUTUSAN AJUDIKASI KHUSUS OLEH OMBUDSMAN RI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

  Maharani Salma Hernoeputri, Maharani Salma Hernoeputri

• PENERAPAN PASAL 3 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NO. 1 TAHUN 2017 TENTANG PERIZINAN USAHA PETERNAKAN DAN PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL)

  Muhammad Daffa Imran

• PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI PEMERASAN DALAM JABATAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 878k/Pid.Sus/2016)

  Oktavia Anggraini

• OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN PADA PERDA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG APBD TAHUN 2021 DALAM BIDANG PENDIDIKAN KOTA MALANG PADA MASA PANDEMI COVID-19

  Reihania Arta

• TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 3 UNDANG – UNDANG TINDAK PIDANA PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP ANGGOTA DPRD KOTA SURABAYA (Studi Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY)

  Rifki Makarim Mohammad As

• TINJAUAN YURIDIS MATERI STAND UP COMEDY SEBAGAI CIPTAAN YANG DILINDUNGI BERDASARKAN PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNITED STATES COPYRIGHT LAW OF 1976 TITTLE 17 OF THE UNITED STATES CODE (17 U.S.C)

  Sabila Nur Azkiyah

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PEMEGANG POLIS ASURANSI DALAM HAL TERJADINYA PENYALAHGUNAAN DATA OLEH PERUSAHAAN PATUNGAN (JOINT VENTURE)

  Santi Werdiningsih

• ANALISIS YURIDIS BATASAN RUANG LINGKUP TERHADAP PENDAFTARAN MEREK YANG MEMILIKI ITIKAD TIDAK BAIK

  Veronika

• TINJAUAN YURIDIS ORANG DALAM DENGAN PENDEKATAN KETERKAITAN INFORMASI DALAM PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG DALAM PASAR MODAL INDONESIA (STUDI KASUS PT. PGN DAN PUTUSAN MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE MR LOH AH LAY)

  Yohana Geraldine Malau

• KEPASTIAN HUKUM PENGGOLONGAN KEJAHATAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI TINDAK PIDANA TERORISME

  Monnachu Wemonicha Lovina

• ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DALAM E-SPORTS BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

  Patricia Pieter

• KONSTRUKSI HUKUM TRANSAKSI “MYSTERY BOX” DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERJANJIAN

  Rayhan Rizky Fitrianto

• MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA (KAJIAN YURIDIS PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA)

  Achmad Aldy Hifdillah

• ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS INVESTOR TERHADAP LIKUIDASI ATAS PEMBUBARAN PRODUK REKSA DANA YANG DILAKUKAN OLEH OJK DITINJAU DARI UU NO.8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL (Studi kasus PT Minna Padi Aset Manajemen)

  Muhammad Adimaz Yudhistira

• ANALISIS YURIDIS TIDAK DILAKSANKANNYA EKSEKUSI PERAMPASAN BARANG UNTUK NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 162K/PID/2005)

  Izzur Rodhy Haris

• ANALISIS KETERKAITAN KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MEMPEROLEH ALAT BUKTI KARTEL DENGAN LENIENCY PROGRAM DAN WHISTLEBLOWER SYSTEM BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

  Anindya Luthfia Salsabil

• PENERAPAN PASAL 8 AYAT 1 HURUF (F) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT IKLAN PENJUALAN KAVLING TANAH DI KOTA MALANG

  Arsella Finishia

• PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP PENUNTUTAN (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TEGAL)

  Chatri Pratiwi Ningrum

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN KENDARAAN RODA 3 (ODONG – ODONG) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (studi di kantor satuan lalu lintas Polres Sumenep)

  Deni Faqih Affandi

• ANALISIS PRINSIP PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK YANG ANDAL, AMAN, DAN BERTANGGUNG JAWAB DALAM MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 5 TAHUN 2020

  Erica Gavrila

• PENERAPAN PASAL 33 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 21 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT, TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul)

  Farah Azza Rahma

• KEABSAHAN PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH HAK MILIK KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR

  Leananda Ayu Sudarsono

• KEKUATAN PUTUSAN AJUDIKASI KHUSUS OLEH OMBUDSMAN RI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

  Maharani Salma Hernoeputri

• IMPLEMENTASI PASAL 2 DAN PASAL 3 PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 12 TAHUN 2020 (STUDI MENGENAI PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTD SAMSAT KELAPA DUA TANGERANG)

  Muhammad Khairul Imam Anshorulloh

• TINDAKAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PIDANA DAN HAM

  Rahma Dian Sekar Pramesthi

• URGENSI PENGATURAN PERUSAHAAN PENGAMBILALIHAN TUJUAN KHUSUS (SPECIAL PURPOSE ACQUISITION COMPANIES) TERKAIT DENGAN PRINSIP KETERBUKAAN DALAM PASAL 1 ANGKA 25 UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1995

  Rifat Syahrofi

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN TERKAIT KLAUSULA BAKU DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (STUDI KASUS DI KOTA MALANG)

  Riska Resita

• PENYELUNDUPAN NARKOTIKA OLEH KAPAL SELAM ‘NARCO-SUBMARINE’ DI PERAIRAN SPANYOL BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

  Safiera Rachmatrinita

• TANGGUNG JAWAB HUKUM DABUS (DEVICE FOR THE AUTONOMOUS BOOTSTRAPPING OF UNIFIED SENTIENCE) TERHADAP PRODUK INVENSI YANG DIHASILKANNYA MENURUT HUKUM PATEN DI AMERIKA SERIKAT, INGGRIS, AUSTRALIA, DAN INDONESIA

  Trifena Yediya Tessalonika

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA M-BANKING YANG DIRUGIKAN AKIBAT TINDAKAN SIM-SWAP

  Wilda Shafira

• PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PERENCANAAN DAN PENGAWASAN REFOCUSING ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN NGANJUK

  Anggi Mayarana

• PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ADANYA APLIKASI PENINGKAT PESANAN BAGI PEMEGANG HAK CIPTA APLIKASI GOJEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

  Nabila Sofia Nanda

• PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi di Polrestabes Bandung)

  Putri Lestari

• PELAKSANAAN PEMBAYARAN ONGKOS PEMAKAMAN JENAZAH BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MALANG NOMOR 188.451/1133/35.73.307/2020 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMAKAMAN JENAZAH TERKONFIRMASI/PROBABLE/SUSPEK COVID-19 (STUDI DI PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG)

  Sri Mayangsari

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PRIVATE PLACEMENT SAAT EMITEN DALAM MASA SUSPENSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PASAR MODAL

  Melati Pertiwi

• PERTANGGUNGJAWABAN NIGERIA DALAM KASUS PENEMBAKAN DEMONSTRAN #ENDSARS DI NIGERIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

  Reynaldi Ahmad Taufiqurrahman