INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 97/PUU-XI/2013 DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 55/PUU-XVII/2019

Abstract

Muhammad Aliefuddin Sayyaf, Riana Susmayanti, Ibnu Sam Widodo

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

e-mail: nidufeila@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permohonan perkara pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XI/2013 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PUU/XVII/2019 yang antar kedua putusan tersebut mengalami Inkonsistensi berkaitan dengan kedudukan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota apakah masuk dalam  pemilu atau pemerintah daerah dan untuk mengetahui apakah ratio decidendi hakim pada kedua putusan tersebut menyebabkan terjadinya inkonsistensi. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XI/2013 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PUU/XVII/2019. Metode penelusuran bahan hukum dilakukan dengan cara studi studi pustaka. Analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis menggunakan metode komparatif dan juga metode argumentatif Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui permohonan perkara yang diajukan oleh para pemohon baik dalam putusan nomor 97/PUU-XI/2013 maupun dalam putusan nomor 55/PUU-XVII/2019 pokok permohonan kedua putusan tersebut berbeda, namun substansi dari permohonan perkara tersebut saling berkesinambungan sehingga jika dilihat ratio decidendi hakim dalam memberikan putusan pada kedua putusan tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya inkonsistensi putusan nomor 97/PUU-XI/2013 dengan putusan nomor 55/PUU-XVII/2019 berkaitan dengan kedudukan  pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Karena metode penafsiran konstitusi yang digunakan oleh hakim antara kedua putusan tersebut berbeda, hakim dalam memberikan putusan nomor  97/PUU-XI/2013 menggunakan metode originalis tekstualis, sedangkan hakim dalam memberikan putusan nomor 55/PUU-XVII/2019 menggunakan metode originalis historical. Namun kedua putusan tersebut hakim sama-sama melihat terlebih dahulu dimana kedudukan dari  pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945.

Kata Kunci: Inkonsistensi, Putusan, Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

This research aims to find out the petition as in Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XI/2013 and Decision Number 55/PUU/XVII/2019 that were inconsistent regarding whether governors, regents, and mayors should be elected in general elections or village head elections and to find out whether the ratio decidendi of the judges in two court decisions caused the inconsistency. This research employed normative-juridical methods by analyzing both court decisions. The data were obtained from library research and were analyzed based on comparative and argumentative methods. The research reveals that the petition filed by the petitioner as in either the Decision Number 97/PUU-XVI/2013 and Decision Number 55/PUU-XVII/2019 indicates that these two decisions were inconsistent but not for the substance of the two. The ratio decidendi indicates that the verdicts imposed by the judges caused this inconsistency between the two decisions. Regarding the election of governors, regents, and mayors, these inconsistent decisions are due to the different interpreting methods employed by the judges in the two decisions, where Decision Number 97/PUU-XI/2013 referred to original textualist, while Decision Number 55/PUU-XVII/2019 refers to the historical original method. However, the judges first learned the position of the election of governors, regents, and mayors as set forth in the 1945 Indonesian C