Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022

Articles

• TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI KABUPATEN TULUNGAGUNG (Studi Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil)

  Anaka Ahsanu Mayasha

• PRINSIP NON DISKRIMINASI TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DALAM MENGURUS SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN MENURUT PERKAP NOMOR 18 TAHUN 2014

  Dwiki Fitrawan

• IMPLEMENTASI PASAL 30 AYAT (1) HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN TERKAIT PEMELIHARAAN JALAN RUSAK (STUDI DI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SIDOARJO)

  Hamdan Bagaskara

• PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA PADA MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE-19 (STUDI DI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA)

  Joudi Natama Hansiga

• STATUS HUKUM PERLUASAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DI TEPI BARAT OLEH ISRAEL BERDASARKAN PRINSIP UTI POSSIDETIS JURIS

  Muhammad Risang Winasis

• PERLINDUNGAN KONSUMEN DI RUMAH MAKAN KECAMATAN LOWOKWARU, KOTA MALANG (Studi Kasus Penerapan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka P

  Sindy Irawati Manalu

• ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN PERILAKU DALAM TATA CARA PENANGANAN PERKARA PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (Perbandingan Antar Antitrust Law Amerika Serikat Dan Antitrust Regulation Eropa)

  Akbar Mahredy

• PENERAPAN PASAL 10 AYAT (1) HURUF A PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 14 TAHUN 2012 TERKAIT PELAKSANAAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DI KOTA BOGOR (Studi Kasus di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor)

  Aulia Rahman Adjieputra

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA TERKAIT HAK MORAL DAN HAK EKONOMI ATAS DESAIN GRAFIS PADA PAKAIAN BERDASARKAN UNDANG-UDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

  Damar Sanubari

• KONSISTENSI PENGGUNAAN PENDEKATAN PER SE ILLEGAL DAN RULE OF REASON TERKAIT PERJANJIAN TERTUTUP DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

  Ika Adelia Rinanta Putri

• PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI (Studi Perbandingan Putusan Nomor 6/Pid.Sus- Anak/2018/PT.JMB dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus- Anak/2018/PN.Mbn)

  Mhd Wahyu Prawira Hrp

• KONSTITUSIONALITAS SKEMA KONTRAK COST RECOVERY DAN GROSS SPLIT DALAM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN PRINSIP EFISIENSI BERKEADILAN DAN HAK MENGUASAI NEGARA

  Muhammad Irfan Himy

• ANALISI YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI MASA PANDEMI CORONA

  Raymond Marulitua Manik

• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEALPAAN PENGEMUDI YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA (Studi di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Blitar)

  Vinaria Rahayu Ning Retno

• HAMBATAN PEMENUHAN PIUTANG KREDITUR KONKUREN DALAM KASUS PEMBATALAN PERDAMAIAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi di Kantor Hukum Andra Reinhard Pasaribu & Co. Law Office)

  Yusrifat Taqirozan

• EKSISTENSI PIDANA TAMBAHAN PENGUMUMAN PUTUSAN HAKIM DI ERA KETERBUKAAN INFORMASI (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MATARAM)

  Yoga Astu Paramaartha

• PENERAPAN PASAL 69 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMENUHAN HAK REHABILITASI TERHADAP ANAK KORBAN JARINGAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK)

  Indah Fitria Kusuma Putri

• URGENSI PENGATURAN PERDAGANGAN PENGARUH DI INDONESIA (Studi Putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014)

  Muhammad Khoirul Anam

• ANALISA PENOLAKAN DAN PENCABUTAN STATUS TEMPAT TINGGAL PENGUNGSI SURIAH OLEH PEMERINTAH DENMARK

  Alaikha Annan

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SLOGAN PRODUK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

  Dewi Indriani

• BATASAN KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BERBENTUK BADAN HUKUM KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM HAL TERJADI GAGAL BAYAR

  Dwinoven Lumban Tobing

• STUDI KOMPARASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP PRIA DEWASA DI INDONESIA, INGGRIS, DAN BELANDA

  Hizkia Andhian Pradipta

• LARANGAN TINDAK PENDISIPLINAN MENGGUNAKAN UNSUR KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH DI KABUPATEN TULUNGAGUNG (Studi Implementasi Pasal 54 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindunga

  Lukita Prawesti

• PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SIBER

  Pricilla Amelinda Jacob

• ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 372/PID.B/2020/PN PDG DAN 373/PID.B/2020/PN PDG)

  Garda Yudha Nusantara

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA YANG KARYA SENI DIGITALNYA DITERBITKAN TANPA IZIN DALAM BENTUK NON- FUNGIBLE TOKEN (NFT) (KAJIAN YURIDIS ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)

  Angelia Ashyira

• PENCEGAHAN MALADMINISTRASI YANG DILAKUKAN OLEH OMBUDSMAN JAKARTA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG PERTANAHAN

  Auxell Putra Tritama

• ANALISIS RANGKAP JABATAN KOMISARIS DAN/ATAU DEWAN PENGAWAS DALAM BUMN DAN BUMS DITINJAU BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

  Fega Vande Sugita

• UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME TERHADAP GERAKAN TEROR OLEH PELAKU TUNGGAL (LONE WOLF TERRORISM) (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR)

  Maya Iswandi

• URGENSI PENGATURAN MEKANISME GUGATAN DERIVATIF (DERIVATIVE ACTION) OLEH PEMEGANG SAHAM SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PERBUATAN DIREKSI YANG MERUGIKAN

  Mochammad Abizar Yusro

• EKSTENSIFIKASI PENENTUAN POSISI DOMINAN TERHADAP PERUSAHAAN GRUP KONGLOMERASI

  Rama Halim Nur Azmi

• KRIMINALISASI PERBUATAN CABUL TERHADAP MAYAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

  Sharon Myranda Gala

• ANALISIS PENERAPAN AJARAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA DALAM PERKARA PENGANIAYAAN OLEH ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn)

  Davin Javier Herdyar

• IMPLIKASI YURIDIS KEBIJAKAN DEFORESTASI OLEH PEMERINTAH BRAZIL DITINJAU DARI PARIS AGREEMENT

  Jeremy Joel

• PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGAR LARANGAN PENYELENGGARA RUMAH KOS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI PASAL 17 HURUF A NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (Studi Kasus di Kota Kediri)

  Laila Mustofia Fatimatuzzahro

• INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 97/PUU-XI/2013 DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 55/PUU-XVII/2019

  Muhammad Aliefuddin Sayyaf