ANALISIS KETERKAITAN KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MEMPEROLEH ALAT BUKTI KARTEL DENGAN LENIENCY PROGRAM DAN WHISTLEBLOWER SYSTEM BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Abstract

Anindya Luthfia Salsabil, Hanif Nur Widhiyanti, Moch. Zairul Alam

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

e-mail: anindyaluthfias@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang Analisis Keterkaitan Kewenangan KPPU Dalam Memperoleh Alat Bukti Dalam Perkara Kartel Dengan Leniency Program Dan Whistleblower System berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019. Adanya ketidakpastian penggunaan indirect evidence juga menjadi suatu kelemahan dalam pembuktian kartel di Indonesia, sehingga KPPU harus berusaha lebih keras untuk mendapatkan direct evidence kejahatan kartel dengan keterbatasan kewenangannya. Dalam perkembangannya, Leniency Program telah diadopsi di berbagai negara sebagai langkah solutif mendapatkan alat bukti kartel karena memberikan penawaran pengampunan bagi pelaku usaha yang melaporkan kegiatannya kepada otoritas persaingan begitu juga whistleblower system. Akan tetapi, kedua mekanisme ini belum memiliki pengaturan yang cukup untuk dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia persaingan usaha sehingga belum dapat diterapkan dan belum cukup menarik hati pekaku kartel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan KPPU dihubungkan dengan mekanisme leniency program dan whistleblower system berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia sebagai alternatif keterbatasan KPPU dalam memperoleh alat bukti kartel. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach), serta Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan penelusuran bahan hukum melalui metode kepustakaan sistematis yang didapatkan dari internet. Berdasarkan hasil penelitian penulis,

dapat diketahui kekurangan kewenangan KPPU dalam memperoleh alat bukti dengan Leniency Program saling berkaitan, mengingat leniency program dapat menjadi kesempatan solutif dalam penegakan hukum persaingan usaha selama ini. Whistleblower dalam mendapatkan direct evidence kasus kartel di Indonesia juga memberikan potensi yang lebih luas melihat kebolehan siapa saja yang melapor kepada komisi untuk menutupi keterbatasan wewenang KPPU. Namun pengaturan leniency program dan whistleblower khususnya dalam dunia persaingan usaha belum diatur secara khusus. Sehingga, Leniency Program dan Whistleblower sama-sama belum memiliki best practice-nya dalam mendapatkan alat bukti kasus kartel di Indonesia.

Kata Kunci: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Alat Bukti Kartel, Leniency Program, Whistleblower System

ABSTRACT

This research analyzes the authority of the Business Competition Supervisory Commission (henceforth referred to as KPPU) in obtaining evidence over cartels related to the leniency program and whistleblower system according to Law Number 5 of 1999 and the Regulation of KPPU Number 1 of 2019. The uncertainty in the use of indirect evidence also represents the weakness in providing evidence of cartels in Indonesia. Thus, it is not easy for the KPPU to get direct evidence of cartel-related crimes with only limited authority. The leniency program has been adopted in several countries as a solution to get cartel evidence since it is intended to give leniency to entrepreneurs reporting their activities to competition authorities and the whistleblower system. However, these two mechanisms do not have sufficient regulations to set legal certainty in business competition, making it impossible to apply, and it cannot attract those doing cartels. This research aims to analyze the authority of KPPU linked with the mechanisms of the leniency program and whistleblower system according to business competition law in Indonesia as an alternative to the limited authority of the KPPU to get cartel evidence. This research employed normative-juridical methods, statutory, case, and comparative approaches. The primary, secondary, and tertiary data were obtained from systematic library research, including the sources on the Internet. The research reveals that the authority of the KPPU to get cartel evidence is related to the leniency program, recalling that this program serves as a solution to law enforcement concerning business competition. Whistleblowers, in terms of getting direct evidence in cartel-related cases in Indonesia, also give wider potential regarding the parties reporting to the commission to cover the restricted authority of the KPPU. However, the leniency program and whistleblower in the business competition are not yet specifically regulated. That is, these two mechanisms do not have their best practice to get evidence in cartel cases in Indonesia.

Keywords: business competition supervisory commission, cartel evidence, leniency program, whistleblower system