KENDALA IMPLEMENTASI PASAL 83 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERKAIT HAK PEKERJA PEREMPUAN MENYUSUI (Studi di PT. PG Pesantren Baru Kediri)

Abstract

Ari Dwi Permana, Ratih Dheviana P. H., Syahrul Saijidini

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169 Malang

e-mail: ridwi996@student.ub.ac.id

 

ABSTRAK

Pada skripsi ini penulis mengangkat isu terkait implementasi hak pekerja perempuan untuk menyusui. Pekerja Wanita khususnya ibu menyusui di PT PG. Pesantren Baru Kediri yang memiliki pekerja wanita berjumlah 19 orang, Sampai saat ini pekerja wanita tersebut masih belum mendapatkan haknya untuk menyusui di ruang laktasi. Selain itu penulis juga membahas apa kendala-kendala apa saja yang menyebabkan pekerja wanita menyusui sampai saat ini tidak mendapatkan haknya yaitu menyusui di ruang laktasi, serta upaya-upaya apa saja agar kedepannya pekerja wanita menyusui mendapatkan haknya.

Rumusan Masalah pada skripsi ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, terkait ibu menyusui di PT PG.Pesantren Baru Kediri? (2) Bagaimana kendala serta upaya pemberlakuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, terkait ibu menyusui di PT PG. Pesantren Baru Kediri?

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Bahan Hukum yang digunakan dalam peneltian ini dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang kemudian menggambarkan data-data yang telah terkumpul dan kemudian diperoleh kesimpulan secara umum tentang keadaan sebenarnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan bahwa Implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja di PG Pesantren Baru Kediri, tidak efektif dilaksanakan pada tempat PG Pesantren Baru Kediri khususnya ruang laktasi. Faktor yang menghambat ini lahir dari unsur struktur hukum, substansi hukum serta budaya hukum yang terkait. Dari hambatan yang muncul, upaya yang dapat dilakukan terkait substansi hukum adalah dengan melakukan pembaharuan hukum ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh perempuan. Pada struktur hukum, perlu meningkatkan pengawasan sesuai prinsip pengawasan ketenagakerjaan dan dalam pengawasan pemberdayaan perempuan dan melakukan pengawasan secara rutin dan berkala terhadap perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan di tempat Pabrik Gula di Kediri dan juga melakukan penambahan jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan. Terkait budaya hukumnya, pengusaha harus mentaati peraturan perundang-undangan khususnya pada Pasal 83 dan perlu meningkatkan pemahaman perlindungan hukum untuk memperhatikan kesejahteraan pekerja/buruh perempuan. Upaya yang terakhir adalah meningkatkan sinergi segala pihak yang berkaitan dengan Surat Edaran Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008, 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian ASI Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja.

Kata Kunci: Implementasi, Pekerja Perempuan, Menyusui

 

ABSTRACT This research investigates the issue regarding the implementation of the right to breastfeed among women working in a sugar factory. PT PG. Pesantren Baru, Kediri has 19 female staff who have not got their right to breastfeed in a breastfeeding room. This research also discusses issues delaying the right to breastfeed in the breastfeeding room and measures taken to help the women get their right. This research aims to investigate: (1) how is Article 83 of Law Number 13 of 2003 concerning Employment was implemented regarding breastfeeding mothers working in PT. PG. Pesantren Baru Kediri? (2) what are the impeding factors and the measures taken in the implementation of Article 83 of Law Number 13 of 2003 concerning Employment regarding breastfeeding women in the factory? This research employed an empirical method and socio-juridical approach. The legal materials of the research were analyzed using qualitative descriptive analysis techniques intended to describe the research data from which conclusions of the reality were drawn. The research has revealed that the implementation of the legal protection of breastfeeding mothers working in the factory is regarded as ineffective, especially regarding the breastfeeding room. Several factors such as legal structure, legal substance, and legal culture were found to impede the implementation. Departing from this problem, the law regulating employment needs reform and legal protection needs to be taken into account. In terms of legal structure, improvement of supervision over employment needs to be performed according to supervision over employment and under the supervision of woman empowerment. Regular supervision over the company also needs to be carried out in addition to hiring more staff in charge of the supervision over workers. In terms of legal culture, the employer must abide by Article 83 and his/her understanding of legal protection also needs improving for the sake of the welfare of the staff/female staff. Last but not least, it is also necessary to maximize the synergy among all parties regarding the Circular Letter of Joint Regulation of the Minister of Woman Empowerment and Child Protection, the Minister of Employment and Transmigration, and Health Minister Number 48/Men.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008, 1172/Menkes/PB/XII/2008 concerning Breastfeeding Optimization during Working Hours at Workplaces Keywords: implementation, female workers, breastfeed