Sarjana ilmu Hukum, November 2021

Articles

• ATAS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK PADA PERKARA NO.247/Pid.Sus/2019/PN Tlg

  Almira Rahma Hidayat

• PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK JASA PENGINAPAN BERBASIS APLIKASI

  Cherelia Valmai Zabrina

• PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS BAGI NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

  Clarisa Dyas Verikha

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI (Studi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya)

  Dea Fausta Elfaretana

• OPTIMALISASI UPAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN UNTUK MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LUMAJANG (Studi di Badan Pajak dan Retribusi Daerah

  Erike Vionalia

• EFEKTIVITAS PASAL 6 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA TERKAIT IZIN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN JAWA (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember)

  Eva Wijayanti

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPORTIR AKIBAT PEMBATALAN LETTER OF CREDIT OLEH IMPORTIR

  Haidar Saleh Al Hamid

• STATUS DAN WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BARANG JAMINAN MILIK NASABAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)

  Karina Dea Amalia Rossa

• UPAYA BEA DAN CUKAI DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI PEREDARAN BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU ILEGAL (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang)

  Mega Maria Nadeak

• URGENSI PEMBERIAN KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA SEBAGAI PENYIDIK DALAM PENEGAKAN KEDAULATAN WILAYAH UDARA

  Mochammad Aditya Ramadhan

• TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG LPKS (Studi Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Mjl)

  Mochammad Gufron Nur Amin

• ANALISIS PENERAPAN PENDEKATAN RULE OF REASON DALAM RANGKAP JABATAN BERDASARKAN PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI DI PT PNK KAPUBATEN GRESIK)

  Muhammad Umar Fariq

• AKIBAT HUKUM BAGI KONSUMEN DAN MITRA KERJA GO-JEK DARI PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI PADA PERJANJIAN ELEKTRONIK GO-JEK INDONESIA

  Muhammad Wiby Ivanto

• KEABSAHAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN PARTICIPATING INTEREST SEKTOR MINYAK ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN SWASTA ( Studi Perjanjian Kerja Sama Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bojonegoro Dengan Swasta Dalam Pengelolaan Participating Interest Blok

  Naufal Alam Mulia

• ANALISIS YURIDIS ASAS KESEIMBANGAN DALAM KLAUSULA BAKU APLIKASI SHOPEE

  Olivia Nabila Sambas

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASET INVESTOR MELALUI DANA PERLINDUNGAN PEMODAL OLEH SECURITIES INVESTMENT PROTECTION FUND AKIBAT DICABUTNYA IZIN USAHA PEDAGANG PERANTARA EFEK

  Ridha Annisa Putri Darajati

• IMPLIKASI YURIDIS PERJANJIAN KREDIT TANPA JAMINAN PADA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

  Satiti Hanifah

• IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN TERHADAP ANAK PEMEGANG PASPOR ASING AKIBAT PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

  Ulfa Shella Novita Sari

• POLITIK HUKUM PENGELOLAAN MATA AIR MILIK DESA OLEH BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

  Wahyu Setiawan

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JUSTICE COLLABORATOR ATAS KESAKSIAN YANG DIBERIKAN KEPADA TERPIDANA NARKOTIKA

  Witri Nur Atikah

• HAPUSNYA SIFAT MELAWAN HUKUM BAGI TERDAKWA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan No. 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn)

  Brian Farel Yufidatama

• KENDALA IMPLEMENTASI PASAL 83 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERKAIT HAK PEKERJA PEREMPUAN MENYUSUI (Studi di PT. PG Pesantren Baru Kediri)

  Ari Dwi Permana

• TINDAKAN KEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

  Ivan Chandra Wijaya

• KESESUAIAN PENGATURAN BESARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DENGAN PRINSIP ASURANSI SOSIAL DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (Kajian yuridis Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang j

  Yusuf Rendy Rahmawan

• ANALISA KONSISTENSI KRITERIA INDIRECT LAND-USE CHANGE DALAM EU RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE 2018 TERHADAP GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT 1994)

  Rizki Prakoso