URGENSI HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Abstract

Semuel Hutauruk, Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S, Faizin Sulistio, S.H., LL.M., Ph.D.

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169 Malang

e-mail: sammydelabenov@gmail.com

 

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai urgensi hakim pemeriksa pendahuluan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Sistem peradilan pidana khusus hukum acara pidana di Indonesia menjamin hak-hak tersangka melalui asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), pada kenyataannya dalam mencari pembuktian tersebut banyak sekali ditemukan upaya paksa (Dwang middelen) yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil dalam prosedurnya. Proses Praperadilan yang saat ini masih berlaku dianggap memiliki kekurangan jika dibandingkan dengan sistem hakim pemeriksa pendahuluan yang dibuktikan terbatasnya ruang lingkup objek pemeriksaan Pra-peradilan, dengan diratifikasinya international convenant for civil and political rights (ICCPR) melalui undang-undang Nomor 12 Tahun 2005, yang mengisyaratkan bahwa Indonesia mengedapankan perlindungan hak tersangka/terdakwa. Namun hakim pemeriksa pendahuluan yang sejauh ini dirancang dalam rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana masih dianggap memiliki kekurang dan tidak sama sekali menyelesaikan masalah peradilan sesat (miscarriage of justice) di Indonesia. Maka dari itu, penulis melakukan analisis apakah tepat atau tidaknya jika hakim pemeriksa pendahuluan di terapkan di Indonesia dengan melakukan perbandingan dengan Negara Italia dan Belanda yang sudah menerapkan konsep hakim pemeriksa pendahuluan.

Kata kunci: Hakim Pemeriksa Pendahuluan, Pra-Peradilan, Sistem Peradilan Pidana

 

ABSTRACT

This research aims to analyse the urgency of the judge’s preliminary investigation in the criminal justice system in Indonesia. With a normative-juridical method, conceptual, and comparative approaches, this research learns that the special criminal justice system in Indonesia guarantees defendants’ rights based on the principle of presumption of innocence. However, this concept is contrary to what takes place in real life, where coercion (Dwang middelen) is always involved in finding evidence, ruling out both formal and material procedures. The pre-trial process that is currently in place is deemed to have flaws compared to a preliminary investigation by the judges. The flaws also involve the restricted scope of the object of investigation during pre-trial, following the ratification of the International Covenant for Civil and Political Rights (ICCPR) through Law Number 12 of 2005. This indicates that Indonesia takes the protection of rights of the defendants seriously. However, the system of the judges of preliminary investigation designed in Criminal Code Procedure still comes with an issue and it is deemed to fail to settle the issue of a miscarriage of justice in Indonesia. Thus, this research aims to analyse whether the system of judge’s preliminary investigation can be implemented in Indonesia by referring to the comparison of the system implemented in Italy and the Netherlands, where the concept has been in place.

Keywords: preliminary investigation of judges, pre-trial, criminal justice system