Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021

Articles

• EFEKTIFITAS PASAL 105 UNDANG – UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP TINDAKAN KONVOI SUPPORTER SEPAK BOLA AREMANIA YANG MELANGGAR LALU LINTAS (Studi Kasus di Kantor Satlantas Polresta Malang)

  Dwiki Adam Prasetyo

• PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KEAMANAN TERHADAP PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DARI ANCAMAN DAN/ATAU GANGGUAN DALAM MELAKSANAKAN UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi)

  Ade Christine Br Ginting

• PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) BAGI ANAK YANG TELAH SELESAI MENJALANI MASA PIDANA DARI ASPEK HAK ASASI ANAK

  Aditya Maulana Sunarko

• MEMAKNAI NOTA KESEPAHAMAN / MOU SEBAGAI DASAR HAPUSNYA SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan No.9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mtr)

  Alma Aulia Hernawati

• ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI TINDAK PIDANA KORUPSI

  Asfara Rachmad Rinata

• URGENSI DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA SIBER (CYBER CRIME)

  Benita Nathalia

• PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA YANG ASETNYA DIGUNAKAN SEBAGAI OBJEK JAMINAN UTANG DEBITOR YANG DINYATAKAN PAILIT (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 15/PDT.SUS-GUGATAN LAIN-LAIN/2019/PN.NIAGA.JKT.PST)

  Cagiva Mirage Annisa Dreeskandar

• ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIK TERKAIT BIOPIRACY BERDASARKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA

  Clarissa Josephine

• ANALISIS KEBIJAKAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP MERCHANT YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DI MARKETPLACE

  Daniel Hans Sunanto

• URGENSI PELAPORAN IMEI TELEPON SELULER DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA (Studi di bagian Subdirektorat Impor Direktorat Teknis Kepabeanan)

  Dhio Widyatama Putra

• WEWENANG DAN TUGAS ODITURAT MILITER MELAKSANAKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA DESERSI YANG DIPERIKSA DAN DIPUTUS SECARA IN ABSENTIA

  Dita Damayanti Sasmito Ningsih

• ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS KASUS TINDAK PIDANA RINGAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIMALANGUN NO 590/PID.B/2019/PN SIM

  Dory Aprilya Subroto

• KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT PEMBEBASAN NARAPIDANA DI MASA PANDEMI (STUDI BANDING DENGAN AMERIKA SERIKAT)

  Enrico Owen Susanto

• PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RKUHP) DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM

  Febri Wulandari

• IMPLEMENTASI PASAL 3 HURUF B ANGKA 46 PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DARI WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (Studi di Dinas

  Fitrah Al Rizky

• EFEKTIVITAS SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NOMOR 443.1/2987/DUKCAPIL TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK SELAMA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (Studi di Kota Denpasar)

  I Nyoman Arya Sutaprawira Putra

• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PIHAK YANG TERLIBAT SARANA BOOKING ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER (Studi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim)

  Izmy Hanum Saras Hutami

• URGENSI PENGATURAN BATASAN TARIF TERTINGGI SKRINING COVID-19DI INDONESIA (Tinjauan Yuridis Surat Edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan Tentang Batasan Tarif Tertinggi Skrining COVID-19)

  Laras Ayu Lintang Sari

• AKIBAT HUKUM PELANGGARAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN TERHADAP PELAKU USAHA TAMBANG BATUAN DI KABUPATEN MALANG (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang)

  Marina All Bright Sihombing

• PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH MELALUI SUBROGASI DENGAN LEMBAGA PENJAMINAN (Studi Di PT. BPR Sadhya Muktiparama Kabupaten Malang)

  Melinda Indriani

• URGENSI PENGATURAN PENGAWASAN FINANCIAL PLANNER DALAM SEKTOR INVESTASI PASAR MODAL DI INDONESIA

  Metiya Yokhanan Singarimbun

• BUDAYA HUKUM BURUH NELAYAN DALAM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DALAM HUBUNGAN INDUSTRI PERIKANAN ( Studi Pada Masyarakat Nelayan Pantai Sendang Biru Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang )

  Muhamad Elmi Habib

• ASAS KEMANFAATAN DALAM PEMBENTUKAN HUKUM ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH

  Muhammad Rafid Zuhdi

• ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PENGGUNAAN DIGITAL SIGNATURE TERHADAP AKTA NOTARIS

  Muhammad Rizky Novianto

• PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH (B3) ABU SLAG ALUMINIUM PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JOMBANG (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang)

  Mukhamad Andri Cahya Putra

• PEMBERIAN HAK JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PENGEMUDI OJEK ONLINE DI KOTA PALANGKA RAYA

  Ovelia Aiko Rotua Pakpahan

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERSETUBUHAN PASAL 286 KUHP YANG MELAKUKAN PENGGUGURAN KANDUNGAN

  Ridho Fridayananda Apriliendy

• PENGERTIAN FRASA DIANGGAP SELALU PADA RUMUSAN PASAL 1266 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

  Alya Chintami Viradea

• AKIBAT HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH DI ATAS TANAH BUKAN MILIKNYA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2682/PDT/2019

  Salsabila Widhasari

• PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DI DUSUN LEBAK TUMPANG (STUDI KASUS DI KANTOR SATPOL PP KOTA KEDIRI)

  Vivi Ferdiana Anggraini

• MAKNA “JUAL BELI PUTUS†HAK MILIK ATAS TANAH DAN AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEBAGAI UPAYA HUKUM MELINDUNGI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bjm dan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2019/PN.Bjm)

  Wahyu Rekso Sayoko

• URGENSI PENGATURAN TERHADAP PENGAWASAN SHADOW BANKING DALAM RUANG LINGKUP PEER-TO-PEER LENDING

  Yohana Nataya

• PENYELESAIAN SENGKETA ATAS KERUGIAN KONSUMEN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI CROSS BORDER E- COMMERCE

  Zahwa Maulidina Afwija

• OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL OLEH INSPEKTORAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI DI INSPEKTORAT KABUPATEN TULUNGAGUNG)

  Bagas Syamsu Arifudin

• PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL ILEGAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 27 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRA

  Farah Ghina Oktariani

• PATROLI SIBER SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TRANSAKSI JUAL-BELI PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Di Polres Malang Kota)

  Ahmad Yusron Abdillah

• EFEKTIVITAS PASAL 19 PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM MENGENAI LARANGAN BERMAIN LAYANG-LAYANG DI KOTA PONTIANAK (Studi di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak)

  Angelyn Haprilla

• AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN PEMBIAYAAN PADA AKAD WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH

  Aulia Rasyidah

• PERTANGGUNGJAWABAN ATAS TERJADINYA TUMPAHAN MINYAK OLEH KAPAL MV WAKASHIO DI LEPAS PANTAI POINTE D’ESNY KEPULAUAN MAURITIUS BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

  Dimas Surya Wardhana

• PENGATURAN IZIN PEMAKAIAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

  Ebnu Dwi Nugroho

• PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA SULAP DI INDONESIA DAN DI AMERIKA

  Edward Prayoga Susena

• IMPLIKASI KEDUDUKAN HUKUM TANAH ULAYAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012 TERHADAP UPAYA REDISTRIBUSI TANAH DALAM REFORMA AGRARIA

  Ein Isabel Sudarman

• BATASAN ALASAN ITIKAD TIDAK BAIK DALAM SENGKETA PEMBATALAN MEREK SEBAGAI WUJUD PELINDUNGAN HAK ATAS MEREK (Studi Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst)

  Gracyela May Regina Girsang

• KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERKAIT PENANGGUHAN PENAHANAN TESRSANGKA DAN TERDAKWA DENGAN JAMINAN DI INDONESIA

  Mario Daniel Pardamean Hutabarat

• EKSISTENSI TELEMEDICINE DI INDONESIA DAN IMPLIKASI HUKUMNYA

  Miranti Daksina Dewi

• IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 DALAM PEMENUHAN HAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA FASILITAS UMUM DI KABUPATEN TULUNGAGUNG ( Studi pada tempat ibadah di kecamatan Kedungwaru )

  Mochamad Idham Zulkarnain

• URGENSI PENGATURAN PENGELOLAAN LIMBAH MASKER BEKAS PAKAI DALAM MENCEGAH PENULARAN COVID-19

  Mohamad Hermanto Oktama

• PERLINDUNGAN DATA NASABAH PENYIMPAN DALAM PEMANFAATAN CLOUD COMPUTING BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN

  Natashya Gabriella Kastanja

• STATUS HUKUM BANK WAKAF MIKRO SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN MASYARAKAT KURANG MAMPU

  Naufal Nabil

• PENJATUHAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE TERHADAP OPERATOR SELULER ATAS SMS SPAM

  Nia Shalshabila Audria Nugraha Putri

• AKIBAT HUKUM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PERORANGAN DALAM BANK PERKREDITAN RAKYAT BERBENTUK PERUSAHAAN UMUM DAERAH (Studi Kasus Perumda BPR X)

  Nimas Sakuntala

• KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUS PERKARA PERMOHONAN KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH

  Sabias Rangku Osan

• TINDAKAN PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (MARITAL RAPE) DALAM INDIAN PENAL CODE BERDASARKAN THE CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) (Studi Kasus Putusan Pengadilan India Dalam Kasus Nimeshbhai Bharatbhai Desai V.

  Salsabila Auriel Atallah

• DASAR PERTIMBANGAN JAKSA DALAM MENGHENTIKAN PROSES PENYELIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Kejaksaan Negeri Malang)

  Shanty Raksa Dewati

• PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN ORANG YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN (STATELESS PERSON)

  Tabita Diva Hadeeja

• URGENSI KRIMINALISASI PERBUDAKAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

  Theo Sifra Ahasia

• LAPORAN INTELIJEN SEBAGAI BUKTI PERMULAAN UNTUK MELAKUKAN PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA TERORISME

  Wafiq Hari Anggara

• KONSEP PENGATURAN PIHAK KETIGA DALAM PEMBERIAN GANTI KERUGIAN SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN KEWAJIBAN PELAKU ANAK KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN

  Ayu Rahmayanti

• ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM SIDANG KASASI NOMOR 980K/PID.SUS/2015 MENGENAI PELEPASAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TERDAKWA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

  Aisyah Nurcahyaningtyas Soedibyo

• IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (3) PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2015 TERKAIT FUNGSI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang)

  Anggalih Pujo Pangestu

• FORMULASI PENGATURAN PERENCANA KEUANGAN (FINANCIAL PLANNER) PADA SEKTOR JASA KEUANGAN DI INDONESIA

  Davin Davin

• ANALISIS YURIDIS STATUS HUKUM SURAT PEMESANAN PEMBELIAN (PURCHASE ORDER) DALAM TRANSAKSI PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE

  Egi Khrisnawani Manurung

• PENGATURAN BEA METERAI ELEKTRONIK DALAM DOKUMEN PERJANJIAN E-COMMERCE BERBASIS MARKETPLACE DI INDONESIA

  Ellenora Alifia Wahyudhi

• STATUS HUKUM PENGGUNAAN KODE UNIK DALAM SISTEM PEMBAYARAN OLEH MARKETPLACE PADA TRANSAKSI PERJANJIAN JUAL – BELI MELALUI E-COMMERCE

  Fikri Syahru Romadhon

• DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP KORPORASI DUMPING LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN (Studi Putusan No. 1292/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg. dan Putusan No. 81/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg.)

  Gilbert Timothy Geraldo

• PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020 DITINJAU DARI TEORI TUJUAN PEMIDANAAN DI INDONESIA

  Glenn Juan Reinhart Haratua Sidabutar

• STATUS HUKUM BANK DIGITAL DI INDONESIA

  Hany Ayunda Mernisi Sitorus

• IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT DAN PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN SERTA TOKO SWALAYAN

  M. Fahmi

• EFEKTIVITAS PASAL 48 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERKAIT PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN BECAK MOTOR DI KABUPATEN NGAWI (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi)

  Maghfira Calista

• EFEKTIVITAS PASAL 8 PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PERTAMANAN, MENGENAI IZIN PEMOTONGAN POHON DI TEPI JALAN (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri)

  Mochamad Alfin Akhsana

• URGENSI PENGATURAN MENGENAI PERDAGANGAN OPSI BINER DALAM PERATURAN BAPPEBTI

  Muhammad Alwan Idha Irfanto

• PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER PADA LAYANAN MEDIS BERBASIS DARING DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PRAKTIK KEDOKTERAN

  Naufal Hilmi Adani

• KONSTRUKSI HUKUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM UNTUK PENYANDANG DISABILITAS FISIK DALAM PERSPEKTIF ASAS KESETARAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

  Okky Wildhan Pratama

• IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT 2 HURUF C PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PASAR (Studi di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sampang)

  Putra Mahardhika Cahya Hoday

• DISHARMONI KETENTUAN PERATURAN WALIKOTA DENPASAR DENGAN PERATURAN GUBERNUR BALI TERKAIT LARANGAN PLASTIK SEKALI PAKAI DITINJAU DARI TUJUAN HUKUM DI KOTA DENPASAR

  Rafif Rizki Kurniawan

• TINDAKAN SEPIHAK AMERIKA SERIKAT TERKAIT PENGEMBALIAN SANKSI PBB TERHADAP IRAN BERDASARKAN JCPOA

  Raissa Anjani Amaris

• ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA MELALUI TELECONFERENCE

  Raynaldi Satria Kusuma

• EFEKTIVITAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN PUBLIK (Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang)

  Rochmatul Ekky Rakasiwi

• IMPLIKASI YURIDIS PENOLAKAN IBU HAMIL OLEH RUMAH SAKIT SELAMA PANDEMI COVID-19

  Salshabilla Aliza Adif

• URGENSI HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

  Semuel Hutauruk

• PENJATUHAN PIDANA KASUS REYHAND DITINJAU DARI PASAL 289 KUHP

  Titis Ilmiyah

• TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN EFFECTS DOCTRINE TERHADAP TINDAKAN PELANGGARAN PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (Studi Perbandingan Hukum Pengaturan Effects Doctrine di Amerika Serikat dan di Indonesia)

  Ulfah Fadilah

• TINJAUAN YURIDIS KREDITUR DALAM PENGAJUAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI PASAL 222 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG)

  Yohana Maranatha

• PERSEPSI PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE PADA MEDIA SOSIAL (Studi di Satreskrim Kepolisian Resor Kota Malang)

  Iskandar Zulkarnain

• KRIMINALISASI PENCURIAN DATA PRIBADI DALAM PERSPEKTIF HAK ATAS PRIVASI

  Joseph Fajar Simatupang

• PERLINDUNGAN KHUSUS TAHANAN ANAK PADA TINGKAT PENYIDIKAN MASA PANDEMI VIRUS CORONA (Studi di Kepolisian Resort Lamongan)

  Jaelani Mixco Chayono

• ANALISIS TENTANG ALASAN â€SANGAT MENDESAK†DALAM PERTIMBANGAN HAKIM SAAT MENETAPKAN DISPENSASI KAWIN (Penetapan Nomor 42/Pdt. P/2019/PA. AGM, Penetapan Nomor 2148/Pdt. P/2019/PA. Kab. Mlg dan Penetapan Nomor 2161/Pdt.P/2019/PA. Kab. Mlg)

  Nafiah Rachmah Amasta Madatama

• HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM BERPROFESI ATAS DUGAAN MENGHALANGI PROSES PENYIDIKAN (Studi Putusan Nomor:23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI)

  Nurita Suri Pundini

• IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (1) PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/PRT/M/2015 TENTANG PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI DAN GARIS SEMPADAN DANAU DI KOTA MALANG (Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ko

  Muhammad Fahmy Albanna

• ANALISA YURIDIS PENGHITUNGAN GANTI KERUGIAN PADA GUGATAN PELANGGARAN MEREK

  Patrick Hamonangan Pardede

• EFEKTIFITAS PASAL 16 AYAT (2) HURUF C DAN D PERMENHUB NOMOR 12 TAHUN 2019 TERHADAP TRANSAKSI JUAL-BELI AKUN DRIVER GO-JEK (Studi Kasus pada Go-Jek Kota Malang)

  Muhammad Nurul Asror

• EFEKTIVITAS PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) MELALUI JARINGAN RITEL NASIONAL (Studi di UPT PPD Malang Selatan)

  Yulia Anggita Girsang

• FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN PASAL 77 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2018 MENGENAI PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEMILIK CAGAR BUDAYA (Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang)

  Jeremy Cosartin Simanungkalit

• AKIBAT HUKUM PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENETAPKAN PERMOHONAN PERJANJIAN PERKAWINAN

  Brahmantyo Agung Wicaksono

• EFEKTIFITAS PASAL 60 AYAT (1) UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERHADAP IZIN EDAR OBAT TRADISIONAL DI KOTA SURABAYA (Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Surabaya)

  Sony Haposan Simamora