PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020 DITINJAU DARI TEORI TUJUAN PEMIDANAAN DI INDONESIA

Abstract

Glenn Juan Reinhart Haratua Sidabutar, Prija Djatmika, Eny Harjati,

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169, Malang

e-mail: glennjrhs@gmail.com

 

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang mana dilihat dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan ditinjau dari teori Tujuan Pemidanaan Di Indonesia, penelitian ini berjenis Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah  Apa Konsep Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020? Dan Apa Implikasi Yuridis Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif ditinjau dari Teori Tujuan Pemidanaan di Indonesia. Dari hasil penelitian dengan metede diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dinilai tidak sesuai dengan Teori tujuan Pemidanaan yang ada di Indonesia, yakni Teori Absolut,  dan Teori  Gabungan. Peraturan Kejaksaan ini pun ditakutkan tidak mereformasi perilaku pelaku kejahatan, dan membuat pelaku kejahatan kembali ke masyarakat dan mengulangi kejahatan kembali dikarenakan Peraturan Kejaksaan ini tidak memberikan efek jera pada pelaku kejahatan.

Kata Kunci: Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif, Tujuan Pemidanaan

 

ABSTRACT

With a normative juridical method and statutory approach, this research investigates the issue regarding ceasing prosecution according to restorative justice as governed in the Prosecutor Regulation Number 15 of 2020 and from the perspective of the theory of objectives of criminal sentencing in Indonesia. The research problems involved: what is the concept of the cease of criminal prosecution according to restorative justice as in Prosecutor Regulation Number 15 of 2020? And what are the juridical implications of the Prosecutor Regulation as mentioned according to restorative justice from the perspective of the theory of the objectives of criminal sentencing in Indonesia? The research has found out that the implementation of the Prosecutor Regulation is not relevant to the criminal sentencing theories: absolute and integration. This prosecutor regulation is also deemed no to reform the behaviour of the offenders, and the regulation even tends not to stop the convicts from reoffending later when they are released back to society since no deterring effect is implied.

Keywords: ceasing prosecution, restorative justice, objectives of criminal sentencing