DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP KORPORASI DUMPING LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN (Studi Putusan No. 1292/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg. dan Putusan No. 81/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg.)

Abstract

Gilbert Timothy Geraldo, Bambang Sugiri, Alfons Zakaria

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169, Malang

e-mail: gilberttimothyg@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian hukum ini membahas tentang disparitas putusan pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana dumping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, yang mana terdapat perbedaan pemberian sanksi dalam tindak pidana yang sama. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan hakim pada putusan No. 1292/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg dan Putusan No. 81/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg dalam menjatuhkan sanksi pidana dan apa penyebab terjadinya disparitas pada kedua putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Dasar perrtimbangan hakim yang digunakan dalam kedua putusan adalah, terbuktinya unsur setiap orang, terbuktinya unsur dilarang melakukan dumping limbah dan bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, serta terbuktinya unsur dilakukan oleh, untuk, dan atas nama badan usaha. Faktor penyebab terjadinya disparitas pidana yaitu sistem hukum indonesia tidak mengenal yurisprudensi, tidak adanya pedoman pemidanaan, perbedaan jumlah limbah B3 yang dibuang, dan perbedaan cara pengelolaan limbah B3 oleh masing-masing korporasi.

Kata Kunci: Disparitas, Dasar Pertimbangan Hakim, Dumping Limbah ABSTRACT

This research seeks to discuss the disparity between judges’ decisions imposing different sanctions on the same criminal offense by delving further into the following research problems: what is the basic consideration of the judges in their Decision Number 1292/Pid.B/LH/2019/PN/Bdg and Decision Number 81/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg regarding the sanctions imposed? And what causes this disparity between the two decisions? With normative juridical method, this research has found out that the violation has met the elements of ‘whoever’, ‘waste dumping is banned’ and ‘substance to environment without permit’, and the elements of ‘by, ‘for’, and ‘on behalf of business entity’. This disparity is sparked by the condition that Indonesia recognizes no jurisprudence, there is no guidelines governing sentencing. Other causing factors involve the different amount of toxic waste dumped and the different toxic waste management by companies.

Keywords: disparity, basic consideration of judges, waste dumping