ANALISIS PENGATURAN QUICK COUNT DALAM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) NOMOR 10 TAHUN 2018 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN PRINSIP TRANSPARAN & AKUNTABILITAS

Abstract

Akhdan Khofidh Hibatullah, Ngesti Dwi Prasetyo, Muhammad Dahlan

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

e-mail: adankhofidh@gmail.com

 

ABSTRAK

Secara umum pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar Demokrasi yang berarti merujuk atas keterjaminan kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi. Namun Permasalah Quick Count mulai terjadi setelah Pemilu Presiden 2019 dikarenakan di ajukannya tuntutan KAMAHK (Koalisi Aktivis Masyarakat Anti Hoaks dan Korupsi) tuntutan yang berisi bahwa menuntut 6 lembaga survei. Melalui metode penelitian yuridis normatif dan 2 pendekatan yaitu pendekatan konseptual dan kasus, penulis berusaha menjawab beberapa permasalahan yaitu Bagaimana analisis terhadap pengaturan Quick Count oleh lembaga survei dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Dan Bagaimana pengaturan terkait Quick Count yang sesuai dengan prinsip transparan & akuntabilitas. Hasil pada rumusan pertama terdapat beberapa kesimpulan diantaranya 3 (tiga) poin yang kurang diatur dalam PKPU. Pertama, skema Monitoring dan pengecekatn dokumentasi Rencana Jadwal dan Lokasi Survei; Kedua, Pertanggungjawaban, sanksi, dan evaluasi atas ketidak lengkapan/ kekaburan/ kesalahan/ ketidak jelasan laporan Hasil; Ketiga, Sanksi dan pertanggung jawaban atas hasil survei (klarifikasi). Terkait dengan prisip transparan dan akuntabilitas dapat dilihat pada arah politik hukum baik dalam kerangka norma maupun Putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa fokus atas poin-poin transparansi dan akuntabilitas yang disebutkan dalam telaah sebelumnya dapat dilakukan melalui penambahan sumbtansi dalam PKPU kedepannya. Adapaun penambahan subtansi tersebut dapat berupa: pertama, Skema Monitoring dan pengecekatn dokumentasi Rencana Jadwal dan Lokasi Survei; kedua, Pertanggungjawaban, sanksi, dan evaluasi atas ketidaklengkapan/ kekaburan/ kesalahan/ ketidakjelasan laporan Hasil; ketiga, Sanksi dan pertanggungjawaban atas hasil survei (klarifikasi).

Kata kunci: Pemilihan Umum, Perhitungan Cepat, Komisi Pemilihan Umum

 

ABSTRACT

In general, general elections emerge from the conception and a grand idea of Democracy referring to the guaranteed freedom of the people who participate in. However, issues concerning quick count started to take place following the presidential election back in 2019 after KAMAHK pressed charges against six survey agencies. With normative juridical method, conceptual and case approaches, this research is focused on responding to several issues regarding the analysis of the regulation of quick count by survey agencies in terms of the regulation of general election commission and the regulation regarding quick count that abides by the principles of transparency and accountability. The research results reveal that there are three points left ungoverned in the Regulation of General Election Commission (hereinafter PKPU) such as schemes of document monitoring and checking regarding survey schedule and location; accountability, sanction, and evaluation of incompleteness, vagueness/errors/unclearness of result reports; sanction and accountability of survey results (clarification). Transparency and accountability principles are reflected from where legal politics head to in the structure of norms or in Constitutional Court Decision. The focus on some points of transparency and accountability as mentioned in the previous study can be given by adding the substance to the PKPU later in the future, which involves the schemes of monitoring and checking of the document regarding the schedule and the location of survey; accountability, sanction, and evaluation over incompleteness/vagueness/errors/unclearness of result reports; and sanction and accountability of survey results (clarification).

Keywords: general elections, quick count, general election commission