Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020

Articles

• EFEKTIFITAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASURUAN NO. 21 TAHUN 2016 TENTANG WAJIB BELAJAR MADARASAH DINIYAH (Studi di Kantor Dispendik Kabupaten Pasuruan)

  Vicar Andika Alif Pratama

• PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TERHADAP PEMANFAATAN SHELTER TSUNAMI ULAK KARANG (Studi di BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat)

  Adib .

• ANALISIS YURIDIS RASIO LEGIS ATAS MAKNA TIDAK TERAFILIASI DENGAN PENDIRI, PEMBINA, DAN PENGAWAS DALAM PASAL 5 AYAT 2 UNDANGUNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN

  Feni Kingkin Alfa Rahmani Nurfadilah

• PERLINDUNGÐN HUKUM BÐGI KONSUMEN DÐLÐM JUÐL BELI RUMÐH TERHADAP WANPRESTASI PENGEMBÐNG (STUDI KÐSUS PELÐNGI GRÐND RESIDENCE DÐN PELÐNGI METRO RESIDENCE DI BALIKPAPAN)

  Safira Annisa

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA ATAS AKSES DATA PRIBADI MILIK PENERIMA PINJAMAN YANG WANPRESTASI OLEH PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY

  Alviya Nur Anggrayanti

• JUSTIFIKASI INTERVENSI INTERNASIONAL DALAM KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP MUSLIM UIGHUR DI CHINA

  Arsa Visiarani

• RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PEMENUHAN KEADILAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN

  Artisa Meyta Mulandri

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BERKAITAN DENGAN PENCANTUMAN PENOLAKAN UNTUK BERTANGGUNGJAWAB (KLAUSULA BAKU) OLEH PELAKU USAHA DALAM SITUS E–COMMERCE (ONLINE SHOP)

  Arum Dwi Gustarani

• PЕNЕRÐPÐN SÐNKSI ÐDÐT MЕЕ-MЕGЕ DÐN MЕЕ-GÐPI TЕRHÐDÐP PЕLÐKU TINDÐK PIDÐNÐ PЕMBUNUHÐN DI KOTÐ TIMIKÐ

  Ayu Astria

• HAMBATAN HAK MEWARIS ANAK KANDUNG DI MASYARAKAT SAMIN (Studi di Masyarakat Samin Kabupaten Blora)

  Dhimas Pratama Windyarto

• BATASAN DISKRESI PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI

  Dwi Ayu Lestari

• ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIK DAN KEBERADAAN LEMBAGA RESMI SUMBER DAYA GENETIK DI INDONESIA

  Fica Farica Reyhan

• PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri)

  Fitriani Annisaa

• ANALISIS YURIDIS INTERPRETASI ‘PARTICULAR MARKET SITUATION’ PADA KASUS SENGKETA EKSPOR PRODUK KERTAS INDONESIA VS. AUSTRALIA (DS 529)

  Gabriella Esther Kurniawan

• ANALISIS YURIDIS PRICING ALGORITHMS (ALGORITMA PENERAPAN HARGA) TERHADAP TINDAKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

  Galen Jusac Allbright

• ANALISIS PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

  Joswan Marrio Cortes Wisok Bahy

• PEMBUKTIAN UNSUR PERBUATAN MEMAKSA PADA ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PUTUSAN NOMOR 182/PID.SUS/2017/PN JPA

  Fiona Wiananda Adhyaksanti

• PENERAPAN PERKAP RI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERKAIT DENGAN KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI DI POLRES TUBAN)

  Ma’alif Balqis

• PENGAWASAN PENGGUNAAN VISA KUNJUNGAN OLEH DOSEN ASING YANG BEKERJA (Studi di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Malang)

  Maria Winny Krisprilihan

• ANALISIS PUTUSAN U.S DISTRICT COURT MICHIGAN TERKAIT FEMALE GENITAL MUTILATION DITINJAU DARI KEWAJIBAN NEGARA DALAM PASAL 2 AYAT 1 CONVENTION AGAINST TORTURE 1984 (STUDI KASUS UNITED STATES V NAGARWALA)

  Merarie Zahra Salsabila

• PENGATURAN PENGAKUAN KEMBALI KEWARGANEGARAAN EXILE BERDASARKAN KONVENAN INTERNASIONAL HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK (Studi Komparasi Hukum Nasional Indonesia dengan India dan China)

  Muhammad Irfan Yusuf Rifqi

• PENGGABUNGAN PERKARA DALAM PUTUSAN NOMOR 247/Pid.B/2019/PN.Tbn (Analisis Yuridis Pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

  Muhammad Irfandie Syafriansyah

• IMPLEMENTASI PASAL 16 AYAT 4 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA TK, SD, SMP, SMA, SMK, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT (Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep)

  Nancy Dwi Fasluky Tristoria

• BATASAN FRASA ORANG TUA “TIDAK MAMPU†PADA PASAL 98 AYAT (3) KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERKARA PERMOHONAN PERWALIAN ANAK

  Naviska Rahmadani

• BATASAN PELAYANAN UMUM ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PADA SEKTOR KETENAGALISTRIKAN

  Ratna Wahyuningtyas

• PENGATURAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS KETERLAMBATAN LAPORAN KEUANGAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR (Studi di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur)

  Reza Guritna Hutama

• TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK ATAS KERUGIAN PENJUAL DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

  Rolland Amrullah

• ALASAN PENJUAL MEMPERJUALBELIKAN KODE AKSES APLIKASI SMARTPHONE

  Shella .

• PELÐKSÐNÐÐN KEWÐJIBÐN PEMEGÐNG IZIN LINGKUNGÐN TERKÐIT ÐNÐLISIS MENGENÐI DÐMPÐK LINGKUNGÐN BÐGI PERUSÐHÐÐN TÐMBÐNG BERDÐSÐRKÐN PÐSÐL 53 PERÐTURÐN PEMERINTÐH NOMOR 27 TÐHUN 2012 TENTÐNG IZIN LINGKUNGÐN

  Sindy Sri Widyаwаti Sembiring Brаhmаnа

• ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ASTRA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Putusan Nomor 3258K/Pdt/2015)

  Sintya Ayu Fu’adah

• BATASAN PEMENUHAN UNSUR – UNSUR KARTEL DAN PENGECUALIANNYA BERDASARKAN PASAL 11 DAN 50 HURUF A UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

  Vinanda Prameswati

• PEMENUHAN HAK KHUSUS NARAPIDANA PEREMPUAN YANG SEDANG MENGASUH ANAKNYA SELAMA MENJALANI MASA HUKUMAN PIDANANYA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang)

  Widyana Valent Asnawi

• RESTITUSI BÐGI KORBÐN TINDÐK PIDÐNÐ PENIPUÐN DALAM KASUS MONEY GAME

  Kamelia Br Tarigan

• IMPLEMENTÐSI PÐSÐL 15 HURUF Ð PERÐTURÐN DÐERÐH KOTÐ PÐLÐNGKÐRÐYÐ NOMOR 7 TÐHUN 2003 TENTÐNG PENCEGÐHÐN DÐN PENÐNGGULÐNGÐN KEBÐKÐRÐN HUTÐN DÐN LÐHÐN DI WILÐYÐH KOTÐ PÐLÐNGKÐRÐYÐ TERHÐDÐP KEBÐKÐRÐN HUTÐN DI KOTÐ PÐLÐNGKÐRÐYÐ

  Agung Cahya Patria

• Pergeseran Konsep International Mediated Settlement Agreements (IMSAs) Dalam Singapore Convention on Mediation

  Afdal Adam

• LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN YANG BUKAN MERUPAKAN FASILITAS MAKAM (Studi Efektivitas Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pemakaman )

  Agil Restu Prasetya Gutama

• PЕRTIMBÐNGÐN PЕNYIDIK DÐLÐM MЕNЕRÐPKÐN PÐSÐL 194 UNDÐNG-UNDÐNG NOMOR 36 TÐHUN 2009 TЕNTÐNG KЕSЕHÐTÐN TЕRHÐDÐP PЕRLINDUNGÐN KORBÐN PЕMЕRKOSÐÐN (Studi di Kеpolisiаn Rеsor Kotа Mаlаng)

  Angel Rezky Pratama Tanda

• STATUS HUKUM RELAWAN NON PEMERINTAH (WHITE HELMETS) DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

  Bryant Aditya Heraldy

• IMPLIKÐSI YURIDIS PERMOHONÐN PENCÐBUTÐN IZIN PÐDÐ OJK OLEH PENYELENGGARA TERHADAP PENGGUNÐ PEER TO PEER LENDING

  Chindy Budi Az Zahra

• EFEKTIVITAS PENGGUNAAN JAMINAN FIDUSIA ATAS OBJEK BERUPA BARANG YANG DILEKATI HAK CIPTA (STUDI DI BANK UMUM DIBAWAH PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN REGIONAL IV KOTA SURABAYA)

  Daniel Ronaldo Malau

• PENJEBAKAN (ENTRAPMENT) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

  Dimas Kemal Harits Andika

• RÐTIO DECIDENDI HÐKIM DÐLÐM PUTUSÐN PERBUÐTÐN MELÐWÐN HUKUM YÐNG DILÐKUKÐN OLEH BÐNK TERHÐDÐP NÐSÐBÐHNYÐ

  Gаselа Аzizаh

• PERLINDUNGÐN HUKUM TERHÐDÐP KREDITOR ÐTÐS HÐRTÐ PÐILIT YÐNG BERÐDÐ DI LUÐR NEGERI

  Gerarie Abraham Tandi Rantetoding

• HAMBATAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN DENGAN NYUSUKI (Studi di Kelurahan Ngadirejo, Kota Blitar)

  Gracia Diaz Michaela

• TINJAUAN YURIDIS DIGITALISASI TUGAS AKHIR DITINJAU DARI HUKUM HAK CIPTA

  Krisna Ardilan Samudra

• PENYELESÐIÐN SENGKETÐ ÐKIBÐT KEGÐGÐLÐN PERLINDUNGÐN DÐTÐ PRIBÐDI DÐLÐM TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Perbandingan Peraturan Meteri Komunikasi & Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dan General Data Protec

  Mahdy Afif

• KEWENANGAN PN. NIAGA DALAM MENANGANI PERKARA KEPAILITAN PERUSAHAAN ASING (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 11/PDT.SUS-PKPU/2018/PN. NIAGA MDN)

  Muhammad Irfan Djuha

• PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN KEPARIWISATAAN KAMPUNG TEMATIK DI KOTA MALANG DALAM RANGKA MENCEGAH DAN MENANGGULANGI DAMPAK NEGATIF BAGI MASYARAKAT (Tinjauan Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan)

  Nabillah Atika Sari

• DASAR PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MENYUSUN SURAT DAKWAAN YANG BERISI NORMA TINDAK PIDANA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

  Nanda Yosua Chrissandi Silalahi

• KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI VERBALISAN DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN BERKAITAN DENGAN ASAS TESTIMONIUM DE AUDITU PASCA PUTUSAN PERLUASAN MAKNA SAKSI

  Nur Afifah

• KONSTITUSIONALITAS PEMUNGUTAN SUARA SECARA ADAT PADA PEMILU DI INDONESIA

  Qurotul Ayuni

• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGIDAP GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA FASE REMISI

  Riska Renata Maharani

• KEABSAHAN PUTUSAN YANG MEMUTUS PIDANA DILUAR PASAL YANG DIDAKWAANKAN (Studi Putusan Nomor: 626/Pid.Sus/2018/PN. Mks).

  Riska Ruth Verarussy

• PELAKSANAAN PASAL 85 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar)

  Rizki Bahrudin

• KEWENANGAN KPP PRATAMA ATAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN FINAL DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

  Robbi Ismail

• ANALISIS YURIDIS PASAL 15 Jo PASAL 62 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TINDAK PIDANA TERKAIT DENGAN FINANCIAL TECNOLOGY

  Sukma Nugraha

• KEWENANGAN DPD DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAPERDA DAN PERDA DALAM PASAL 249 AYAT (1) HURUF J UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD

  Surya Wardhana

• PENEGAKAN SANKSI PIDANA PEMELIHARAAN SECARA ILLEGAL TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI (Studi di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Timur dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Resort Malang)

  Rieke Meita Komalasari

• EFEKTIFITAS PASAL 71 AYAT (1) HURUF d UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT WAJIB LAPOR KENDARAAN BERMOTOR LUAR WILAYAH (Studi di Kantor Bersama Satuan Manunggal Satu Atap Kota Malang)

  Agustinus Hendy Kristiawan

• EFEKTIVITAS PASAL 29 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN USAHA HASIL PERIKANAN DAN KELAUTAN TERHADAP BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tul

  Muhamad Pandu Karisma

• ANALISIS PASAL 4 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI TERKAIT PEMBERIAN GRASI TERHADAP TERPIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK

  Alifi Azizah

• PELAKSANAAN PASAL 3 PERATUAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.39 TAHUN 2017 TENTANG PERHUTANAN SOSIAL DI WILAYAH KERJA PERUM PERHUTANI (Studi Di Dinas Kehutanan Kabupaten Tulungagung)

  Aria Andrea S.

• PENGGANTIAN, PENAMBAHAN DAN PEMBETULAN KESALAHAN DALAM PEMBUATAN AKTA DI BAWAH TANGAN

  Hanna Claudia Hutauruk

• IMPLEMENTASI PASAL 16 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH TERHADAP WARUNG KOPI DI KOTA MALANG

  Yesti Alya Kusumawardani

• REFORMASI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT DI INDONESIA

  Reza Zia Ulhaq

• PERLINDUNGÐN HUKUM BÐGI GURU KORBÐN KEKERÐSÐN MURID (Studi Di Dinаs Pendidikаn Surаbаyа, Jаwа Timur)

  Dicky Kharisma

• ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN PANEL DENGAN PUTUSAN BANDING WORLD TRADE ORGANIZATION DALAM PERKARA SENGKETA PELARANGAN IMPOR BAHAN MAKANAN LAUT ANTARA KOREA SELATAN DAN JEPANG

  Angelina Nikita Septiningtyas

• UPAYA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM PENANGANAN PRAKTIK “BANK KELILING†DI PERKOTAAN (Studi Di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi)

  Aryanti Indah Pratiwi

• IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NO. 55 TAHUN 2019 TENTANGPEMBEBASAN PAJAK DAERAH UNTUK RAKYAT JAWA TIMUR DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DARI SEKTOR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)

  Firli Meirinda

• OPTIMALISASI KINERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH PEMERINTAH KOTA KEDIRI GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK REKLAME DALAM RANGKA MEWUJUDKAN HARMONI KEDIRI THE SERVICE CITY (Studi di Kantor BPPKAD Kota Kediri)

  Rizqullah Faiz Novarel

• IMPLEMENTASI PASAL 73 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERKAIT PENGABSAHAN DOKUMEN OLEH NOTARIS (Studi di Kantor Notaris DR.Mahdi Achmad Mahfud,SH.MKn kota Lamongan)

  Ardan Rahmansyah Journal

• PENGAWASAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN MALANG TERKAIT KEGIATAN USAHA WARUNG KOPI DI KAWASAN DAU KABUPATEN MALANG

  Belghis Annisa Amira

• IMPLIKASI PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG HAK IMUNITAS BAGI PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP

  Vionita Deshya Rahmadhani

• ANALISIS YURIDIS GRAPHIC USER INTERFACE SEBAGAI OBJEK PERLINDUNGAN DESAIN INDSUTRI DALAM UU NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

  Mitsla Hana Rusdy

• IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN TERHADAP PELAKSANAAN WEWENANG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KENDAL DALAM ANALISIS JABATAN UNTUK PENATAAN KEPEGAWAIAN (Studi di Bad

  Vica Izza Afkarina

• ANALISIS PENGATURAN QUICK COUNT DALAM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) NOMOR 10 TAHUN 2018 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN PRINSIP TRANSPARAN & AKUNTABILITAS

  Akhdan Khofidh Hibatullah

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PENYEBARAN DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILU DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 (Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 23 Tahun 2018)

  Mustofa Kemal Amarella