PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR REKSADANA TERKAIT TIDAK TERPENUHINYA SUBSTANSI MINIMUM INFORMASI RINGKAS REKSADANA YANG DISEDIAKAN AGEN PENJUAL EFEK REKSADANA

Abstract

David Dwi Cahyo Nugroho, Moch. Zairul Alam, Diah Pawestri Maharani

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169 Malang

e-mail : davidcaruban@student.ub.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait Perlindungan Hukum Bagi Investor Reksadana Terkait Tidak Terpenuhinya Substansi Minimum Informasi Ringkas ReksadanaYang Disediakan Agen Penjual Efek Reksadana (APERD) karena masih ditemui informasiringkas reksadana yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, yakni dalamPeraturan Otortas Jasa Keuangan (POJK) tentang APERD Pasal 34 huruf h dan pasal 35,kemudian dalam POJK tersebut terdapat kekosongan hukum yaitu tidak mengatur pengaturanterkait penyetoran informasi ringkas reksadana ke OJK ketika ada penerbitan baru dan jugaterdapat kekaburan yaitu POJK Manajer Investasi tidak mengatur substansi minimumsebagaimana diatur dalam POJK APERD . Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakanmetode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatankonseptual. Dari penelitian dengan metode tersebut dapat diketahui bahwa penyampaiansubstansi informasi ringkas reksadana secara lengkap sangat penting karena didalaminformasi ringkas reksadana terdapat informasi-informasi yang dapat menjadi pertimbanganinvestor reksadana dalam mengambil keputusan terkait langkah investasinya, hal ini sejalandengan prinsip keterbukaan dan perlunya pengaturan penyetoran informasi ringkas reksadanadi POJK APERD dan pengaturan substansi informasi ringkas reksadana di POJK ManajerInvestasi. Perlindungan hukum investor reksadana terkait tidak terpenuhinya substansiminimum informasi ringkas reksadana yang disediakan Agen Penjual Efek Reksadan adalahberupa perlindungan hukum prefentif yakni: Peraturan perundangan-undangan yangmenjamin adanya keterbukaan, usaha-usaha OJK, Pengaturan perilaku APERD dan adanyapengaturan mengenai persetujuan Manajer Investasi dalam penerbitan informasi ringkasreksadana, represif yakni: penerapan sanksi administrasi, pidana, dan perdata.

Kata kunci : perlindungan hukum, investor, informasi ringkas reksadana, agen penjual efekreksadana

 

ABSTRACT

This research studies an issue over legal protection for investors of mutual funds regardingthe failure to fulfil the minimum substantive matter of fund fact sheet of mutual funds providedby mutual fund sales agent (APERD) since the fund fact sheet not relevant to the Regulationof Financial Service Authority  (POJK) concerning APERD Article 34 point h and Article 35 isstill commonly found. Moreover, there are legal loopholes where submission of the fund factsheet to the Financial Service Authority (OJK) over new issuance is not regulated. Investmentmanager of the POJK does not regulate the minimum requirement as governed in POJKAPERD. This research employed statutory and conceptual approach and observed primary,secondary, and tertiary legal materials which were further analysed with systematicinterpretation. The research results have found out that this sheet is deemed to be highlyimportant in fund fact sheet since this information serves as a reference for the investors’consideration in decision making regarding the steps in their investment, which is in line withthe openness principle and the importance of fund fact sheet submission to POJK APERD andthe essence of the regulation of the fund fact sheet of mutual funds for the investmentmanager of POJK. It is important to provide preventive legal protection that involves legislationthat guarantees the openness principle, the measures taken by OJK, the regulation concerningthe behaviour of APERD, and the regulations concerning the agreement of investmentmanager in issuing fund fact sheet, while repressive protection involves administrativemeasures as sanctions, criminal and civil punishments.

Keywords: legal protection, investors, fund fact sheet, sales agent of mutual funds