Sarjana Ilmu Hukum, April 2021

Articles

• EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PASAL 30 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (Studi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya)

  Zaky Muhammad

• PERLINDUNGAN MANAJEMEN HAK CIPTA DIGITAL BERDASARKAN PASAL 52 UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 DALAM TINDAKAN BYPASS IPHONE KONDISI ICLOUD ACTIVATION LOCK

  Hafiz Wisnu Pangestu

• PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PKL YANG MELANGGAR KETENTUAN PASAL 5 AYAT (4) PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI L

  Noermalita Wirakajaya

• TINJAUAN YURIDIS FIRST SALE DOCTRINE ATAS KARYA CIPTA PROGRAM KOMPUTER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

  Andrika Carolina

• URGENSI PENGATURAN KEKUATAN EKSEKUTORIAL PADA PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)

  Aldo Renaldi

• PENERAPAN PERSIDANGAN PIDANA SECARA ONLINE PASCA DIBERLAKUKAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA MAHKAMAH AGUNG, KEJAKSAAN DAN “KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PELAKSANAAN PERSIDANGAN MELALUI TELECONFERENCE†(Studi di Kantor Pengadilan Negeri Lumaj

  Amirah Yasmin Syadza

• PENARIKAN DIRI AMERIKA SERIKAT SEBAGAI PIHAK ATAS INTERMEDIETERANGE NUCLEAR FORCE TREATY DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

  Audy Danial Wibawanto

• IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL)

  Ayudanti Vanisa Sariranastiti

• PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN OLEH PEMERINTAH DESA TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN TUAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 9 TAHUN 2016

  Dyah Ayu Riska Musa

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA MIGRAN PELAUT INDONESIA DI KAPAL TIONGKOK MENURUT KONVENSI ILO NOMOR 188 TAHUN 2007 MENGENAI PEKERJAAN DALAM PENANGKAPAN IKAN

  Edriansyah Aulia

• FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENGULANGAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS TERHADAP RESIDIVIS ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN ANAK KELAS I BLITAR)

  Fery Ramadhan

• IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN TERKAIT DENGAN PENYESUAIAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK DI KOTA MALANG (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang)

  Hanandya Naufi Fatca Shafira

• IMPLEMENTATION OF ARTICLE 18 PARAGRAPH (3) OF REGIONAL REGULATION OF MALANG REGENCY NUMBER 7 YEAR 2010 ON POLLUTION AND ENVIRONMENTAL DAMAGE CONTROL RELATED TO UKL-UPL RECOMMENDATION

  Jesika Dewi Rukmana

• PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BBM BERSUBSIDI UNTUK KEPENTINGAN INDUSTRI

  Maria Ulfah Tidar

• PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN NARAPIDANA ASIMILASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 10 TAHUN 2020 (STUDI DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KEDIRI)

  Nimas Inge Pinky Valia Anastasia Mulyadi

• ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

  Nugraha Ardi Setiawan

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PENGGUNAAN KLAUSULA EKSONERASI DALAMTERMS AND SERVICES JASA TRANSPORTASIONLINE

  Nugraha Pratama Septiansyah Gusti

• IMPLEMENTASI PASAL 296 AYAT (1) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DALAM PELAKSANAAN SERTIFIKASI ASET DAERAH DI KOTA MALANG (Studi di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)

  Putra Muhammad Abdul Rohman

• PERSEPSI HAKIM TERHADAP PENGATURAN DISPENSASI PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MK ( STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN )

  Renanta Shaffa Daniswara

• TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 001/PS.REG/52.5205/IX/2020 TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2020 TERKAIT PENCALONAN MANTAN TERPIDANA DALAM PILKADA SERENTAK 2020

  I Gusti Ayu Widya Shanti

• PENERAPAN PRINSIP NON-REFOULEMENT DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA, MALAYSIA DAN THAILAND

  Larose Dolok Saribu

• TANGGUNG JAWAB NEGARA KEPADA PESERTA BPJS YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR IURAN BPJS AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 ( COVID-19)

  Dunamis Angga Dharmawan

• URGENSI PENGATURAN TERHADAP PERANG HIBRIDA DI ERA GLOBALISASI DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

  Cervin Oditya

• URGENSI AKTA OTENTIK DALAM PASAL 613 KUHPERDATA BAGI PEMEGANG JAMINAN CESSIE TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI (Studi Kasus Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2020/PA/Sgm)

  Istiningtyas .

• ANALISIS PENGATURAN SAFE HARBOR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK TERKAIT TANGGUNG JAWAB MARKETPLACE SEBAGAI PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA

  Mega Junia Erliyandi

• ANALISIS YURIDIS BATASAN KEPENTINGAN YANG SAH (LEGITIMATE INTEREST) BAGI PENGGUNA NAMA DOMAIN DALAM PENDAFTARAN DAN PENGUNAAN NAMA DOMAIN DI INDONESIA

  Awalda Cesarizka Putri Fauzi

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENGGUNA JASA PENASIHAT INVESTASI YANG MENGALAMI KERUGIAN BERDASARKAN PASAL 29 POJK NOMOR : 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

  Alysha Refiananda

• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PT ASURANSI JIWASRAYA AKIBAT GAGAL BAYAR POLIS JS SAVING PLAN

  Rama Wibawa

• ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PIHAK KETIGA DILUAR TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM PADA FINTECH PEER TO PEER LENDING MENURUT ASAS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI YANG BAIK

  Luna Rachmadini

• PENERAPAN PASAL 87 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERKAIT PEMUNGUTAN ROYALTI LAGU MELALUI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF (STUDI DI KARYA CIPTA INDONESIA DAN SENTRA LISENSI MUSIK)

  Vione Natasya Alicia

• PERAN KEPALA DESA TROJALU DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PEMANFAATAN TANAH HAK MILIK UNTUK KEPERLUAN FUNGSI SOSIAL ( Studi Kasus Di Kantor Desa Trojalu )

  Nanda Ayu Iwana

• IMPLEMENTASI PASAL 29A AYAT (10) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERANGKAT DESA (Studi Desa Pacul Kabupaten Bojonegoro)

  Jalajadur Prameswara Kuncorojati

• KEABSAHAN PEMBERIAN IZIN LOKASI BIDANG INDUSTRI DI KAWASAN MINAPOLITAN KABUPATEN GRESIK

  Xaviera Qatrunnada Djana Sudjati

• KEWAJIBAN KEPEMILIKAN IZIN PEMANFAATAN RUANG SEMPADAN JARINGAN IRIGASI SALURAN PEMBUANG KOBONG DI DESA CIMOHONG KABUPATEN BREBES BAGI PT DAEHAN DAN PT SUMBER MASANDA JAYA (Studi Pelaksanaan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumaha

  Steven Riszky Fajar

• PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA TERHADAP PENGUSAHA YANG MELANGGAR PENGUPAHAN MINIUM KABUPATEN (Studi Efektivitas Pasal 23 Ayat (2) Huruf L Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta

  Moh Bayu Erdin

• PENGAWASAN TERHADAP PELANGGARAN NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PASAL 4 ANGK 15 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 (Studi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri)

  Verdyan Rizky Kusuma Ningtyas

• PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI TERHADAP SHORT LIFE-CYCLE PRODUCTS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

  Adzika Mianda

• PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN NARAPIDANA ASIMILASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 10 TAHUN 2020 (STUDI DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KEDIRI)

  Nimas Inge Pinky Valia Anastasia Mulyadi

• REHABILITASI SEBAGAI SANKSI YANG DIJATUHKAN KEPADA PECANDU, PENYALAHGUNA, DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA MENGURANGI OVERKAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

  Alex Imanuel

• URGENSI PRINSIP EKSTRATERITORIAL SECARA EKSPLISIT DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA PADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 17/KPPU-M/2015) Ita Maulidatulkhasanah, Hanif Nur Widhiyanti, Setiawan Wicaksono

  Ita Maulidatulkhasanah

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR REKSADANA TERKAIT TIDAK TERPENUHINYA SUBSTANSI MINIMUM INFORMASI RINGKAS REKSADANA YANG DISEDIAKAN AGEN PENJUAL EFEK REKSADANA

  David Dwi Cahyo Nugroho

• IMPLIKASI YURIDIS KETENTUAN PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

  Grefi Kartika Wasillah Djuanto

• URGENSI PENGATURAN REPATRIASI DAN RESETTLEMENT PENGUNGSI YANG TRANSIT DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA

  Pijar Wulansari

• ANALISIS YURIDIS KARAKTERISTIK KARTEL SEBAGAI PERBUATAN ANTI PERSAINGAN DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 DAN SHERMAN ANTITRUST LAW

  Sherina Naailah Hidayat

• ANALISIS DOKTRIN FAIR USE ATAS PENGGUNAAN KLIP AUDIOVISUAL DALAM VIDEO REVIEW DAN VIDEO REACTION BERDASARKAN KETENTUAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA DAN AMERIKA

  Benita Gratia Sitepu

• PEMBATASAN MAKNA SANKSI KERJA SOSIAL UNTUK MEWUJUDKAN PRINSIP PEMERINTAHAN YANG BAIK (Analisis Yuridis Peraturan Walikota Bontang Nomor 21 Tahun 2020)

  Sherly Desember

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PEMBAJAKAN KAPAL KARGO BERBENDERA SINGAPURA DI PERAIRAN NIGERIA MELALUI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

  Mochammad Calvin De Alvaro

• KONSEP KECELAKAAN KERJA PADA PERATURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PESERTA PENERIMA UPAH YANG BEKERJA PADA BEBERAPA PERUSAHAAN (Kajian Yuridis Pasal 15 ayat 3 Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

  Hernawan Prasetya Winanda

• IMPLIKASI PANDEMI COVID-19 TERHADAP REDAKSI FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN BISNIS

  Ridha Deanisa Azzahra

• TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MELEBIHI PIDANA YANG TELAH DIJATUHKAN DALAM PUTUSAN SEMULA (Study Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 Pk/Pid.Sus/2009)

  Dias Febila Alfarizky

• ANALISIS KETENTUAN PERATURAN NOMOR II-A TENTANG PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS TERKAIT PRAKTIK MANIPULASI PASAR DALAM PERDAGANGAN INSTRUMEN DERIVATIF SAHAM BERUPA WARAN DI BURSA EFEK INDONESIA

  Khalid Archie Firdaus

• EFEKTIVITAS PASAL 40 AYAT (1) HURUF N UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERKAIT ADAPTASI NASKAH DALAM PEMENTASAN SENI TEATER (Studi Di Teater Kota Malang)

  Andri Setiawan

• TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TENTANG JAMINAN FIDUSIA MENGENAI ESKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR

  Amanda Claudya Sari

• EXECUTIVE REVIEW TERHADAP PERATURAN DESA DI KOTA BATU

  Kanzul Fikri Bhakti

• KEWENANGAN BADAN INTELIJEN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK UNTUK AKSES DATA PRIBADI MASYARAKAT INDONESIA DITINJAU DARI PRINSIP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (Studi Terhadap Syarat dan Ketentuan Aplikasi TikTok dan National Intelligence Law of The People’s Republic o

  Arini Fitriyana Dewi

• URGENSI PENGATURAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DKI JAKARTA DI MASA RESESI EKONOMI INDONESIA DITINJAU DARI ASAS KEMANFAATAN

  Muhammad Dzaky

• UPAYA KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III DALAM PEMUGUTAN PAJAK PENGHASILAN DARI AKTIVITAS LIVE VIDEO STREAMING DI APLIKASI UP LIVE

  Firda Aulia

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN MOCKBUSTER PADA KARYA SINEMATOGRAFI FILM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA, BERNE CONVENTION, DOKTRIN ORISINALITAS, DAN PRINSIP FAIR USE

  Muhammad Amrizal Anas