REFORMASI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT DI INDONESIA

Abstract

Reza Zia Ulhaq, Dhia Al Uyun, Muhammad Dahlan

Fakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT Haryono No. 169 Malang

E-mail : rezaziau@gmail.com

 

ABSTRAK

Kurang maksimalnya perangkat hukum Indonesia mengakibatkan penyelesaian kasuspelanggaran HAM berat masa lalu hingga kini belum dapat terselesaikan terselesaikan.Lemahnya kedudukan dan kewenangan Komnas HAM baik secara yuridis ataupunkonstitusional, serta tidak selarasnya tujuan antara Komnas HAM dengan DPR mengakibatkanupaya penyelesaian pelanggaran HAM berat semakin keruh dan berlarut larut.  Oleh karena itu,dalam skripsi ini penulis menggagas untuk dilakukannya reformasi terhadap Komnas HAMdengan tujuan memperkuat independensi, kedudukan hukum dan kewenangan lembagatersebut. Penulis menyimpulkan bahwasanya penguatan Komnas HAM dapat dilakukan melalui cara dimasukannya Komnas HAM kedalam Konstitusi, penataan rekrutmen dan penataan sistem pendukungsekertariat Komnas HAM dan penguatan kewenangan subpoena, kewenangan penyidikan sertaperubahan sifat rekomendasi Komnas HAM.

Kata Kunci: Komnas HAM, Pelanggaran HAM Berat, Reformasi kelembagaan

 

Abstract

The lack on maximizing legal instruments in Indonesia has resulted unsolved gross humanrights violations until now. The weak position and authority of the National Human RightsCommission (hereinafter called the “Komnas HAMâ€), both juridically and constitutionally, as wellas the misalignment of the objectives between Komnas HAM and House of Representativeshave caused the effort to resolve gross human rights violations becoming murky and prolonged.Therefore, in this thesis the authors initiated to reform Komnas HAM aiming to strengtheningthe independence, legal standing and authority of the institution. The authors conclude that thestrengthening of Komnas HAM can be done through the inclusion of Komnas HAM into theConstitution, structuring recruitment and the Komnas HAM secretariat support system as well asstrengthening subpoena powers, investigative powers and changing the nature of Komnas HAMrecommendations.

Keywords: Komnas HAM, Gross Human Rights Violations, Institutional Reform