PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH PASAL 9 HURUF (b) NOMOR 72 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API TERHADAP KEBIJAKAN PT. KERETA API INDONESIA DALAM PENJUALAN TIKET BERDIRI (TANPA NOMOR TEMPAT DUDUK) KERETA API PENATARAN DHOHO

Authors

  • Ayu Chrisanti

Abstract

Ayu Chrisanti, Lutfi Effendi, Amelia Ayu Paramitha

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169, Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

email: chrisantiayu@gmail.com

 

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang penerapan Peraturan Pemerintah Pasal 9 huruf (b) Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalulintas Dan Angkutan Kereta Api Terhadap Kebijakan PT. Kereta Api Indonesia dalam penjualan tiket tanpa nomor tempat duduk pada Kereta Api Penataran Dhoho. Penulis melakukan penelitian ini dikarenakan, tidak sesuainya antara peraturan yang tertulis dalam Peraturan pemerintah Pasal 9 huruf (b) Nomor 72 Tahun 2009 dan Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : KEP.U/LL.003/XI/1/KA-2015 yang memuat tentang adanya peraturan penjualan tiket tanpa nomor tempat duduk dengan fakta yang terdapat di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang dilakukan di Kantor PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop VIII Kota Surabaya. Pada Penelitian ini PT. Kereta Api Indonesia dianggap melonggarkan batasan dalam penjualan tiket kepada penumpang Kereta Api.

Kata Kunci: Penerapan, Angkutan Kereta Api, Tiket


Abstract

This research discusses about the implementation of Article 9 letter (b) of Government Regulation Number 72 of 2009 on Traffic and Train Transportation towards policy of Indonesian Railway Company regarding purchasing tickets without sitting number in Dhoho Penataran Train. The author conducted this research because there is an inconsistency between the written regulation in Article 9 letter (b) of Government Regulation Number 72 of 2009 and Director Decision of Indonesian Railway Company Number KEP.U/LL.003/XI/1/KA-2015 containing regulations regarding purchasing tickets without sitting number, with the existing facts in the field. This study uses empirical legal study conducted at the Operational Area VIII of Indonesian Railway Company Office in Surabaya City According to this research, Indonesian Railway Company was considered for relaxing ticket restriction to passengers.

Keywords : Implementation, Train Transportation, Ticket.

Published

2020-11-19

How to Cite

Chrisanti, A. (2020). PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH PASAL 9 HURUF (b) NOMOR 72 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API TERHADAP KEBIJAKAN PT. KERETA API INDONESIA DALAM PENJUALAN TIKET BERDIRI (TANPA NOMOR TEMPAT DUDUK) KERETA API PENATARAN DHOHO. Brawijaya Law Student Journal. Retrieved from http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3996

Issue

Section

Articles